Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Barru terus mendorong sektor riil sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari yang dihubungi, Sabtu(25/4/2026) menyebutkan Potensi sektor perikanan Kabupaten Barru kian menunjukkan daya saing yang kuat di tingkat regional.

“Komoditas udang menjadi andalan utama dengan produksi sekitar 4,4 ribu ton per tahun, menempatkan Barru sebagai produsen terbesar keempat di Sulawesi Selatan”” ujar Andi Ina

Capaian ini katanya, tidak hanya mencerminkan tingginya aktivitas budidaya masyarakat, tetapi juga menegaskan bahwa sektor perikanan telah menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah, khususnya bagi masyarakat pesisir.

Didukung garis pantai yang panjang serta ekosistem pesisir yang produktif, Barru memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan budidaya perikanan yang berkelanjutan.

Selain udang, komoditas rumput laut juga berkembang pesat dan menjadi peluang strategis untuk didorong ke tahap hilirisasi industri. Berbagai produk turunan seperti karagenan dan olahan bernilai tambah lainnya memiliki prospek pasar yang luas, baik di tingkat nasional maupun ekspor.

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Barru tetap konsisten mendorong penguatan sektor riil sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Fokus diarahkan pada sektor-sektor produktif yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, termasuk perikanan dan pertanian.

Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi hambatan, melainkan pemicu untuk bekerja lebih fokus dan efektif dalam mengelola potensi daerah.

“Dengan memaksimalkan potensi lokal seperti perikanan dan pertanian serta perkebunan, kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Barru juga berkomitmen tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi memperkuat rantai nilai melalui pengolahan, pemasaran, dan kemitraan investasi. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas, membuka lapangan kerja, serta memperkokoh posisi Barru sebagai salah satu sentra perikanan unggulan di Sulawesi Selatan.

Dengan penguatan berbasis data dan dukungan lintas sektor, Barru optimistis sektor perikanan akan terus tumbuh sebagai penggerak ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.( Udi)

The post Data BPS Nilai Dua Potensi Perikanan Barru Paling Berdaya Saing appeared first on Minasanews.com.

Tak sedikit pun ada rasa risau dengan langkah pemerintah pusat yang memangkas anggaran daerah Kabupaten Barru dikisaran Rp 133 miliar. Hal ini diungkap Bupati Barru Andi Ina Kartika saat diwawancarai sejumlah media televisi nasional di Jakarta, Kamis(23/4/2026).

Justru dengan adanya refocussing(Pengalihan Anggaran) itu ada hikmah dibaliknya, kata Andi Ina. “Daerah yang kami pimpin malah terima porsi APBN yang lebih besar dari jumlah yang dipangkas. Dipotong Rp 133 miliar, eh malah kita dapat kucuran Rp 400 miliar lebih,” ujar Andi Ina.

Dasar ini yang menjadi alasan kami sebagai Bupati sehingga secara tegas tidak perlu ada kata risau. “Kami bersyukur dengan efek anggaran yang kita terima untuk kepentingan masyarakat Barru, jauh lebih berlipat,” ucapnya

Secara rinci Andi Ina menyebutkan terbesar diterima kabupaten Barru melalui APBN yang dialokasikan untuk pembangunan sekolah rakyat sebesar Rp 270 miliar, kemudian Inpres Jalan Daerah( IJD) Rp 50 miliar, kampung nelayan Rp 9 miliar dan penguatan sektor pertanian Rp 44 miliar.

Adanya pengalihan anggaran oleh Pemerintah pusat tidak membuat Bupati Barru ini bersedih. “Kami tidak perlu bersedih dengan pemotongan itu. Sebab dengan pemangkasan tersebut melatih pemerintah daerah untul lebih mandiri dalam pengelolaan angaran dari jumlah yang terbatas karena Pusat juga tetap mengembalikan dana itu ke pemerintah daerah,” ungkapnya lagi.

Kemampuan membawa pulang APBN ke daerah, lanjut Andi Ina membeberkan bahwa salah satunya butuh strategi dari masing-masing pimpinan daerah.

“Selama memimpin daerah ini kami melakukan segala cara dengan beragam.strategi seperti membuka jaringan seluas-luasnya, memperkuat network, loby kuat dan berbagai hal lainnya,” pungkas Andi Ina.( Udi)

The post Andi Ina Tak Risau Anggaran Barru Dipangkas, Sebut Dapat Kucuran APBN Rp 400 M appeared first on Minasanews.com.

Kemudahan akses, dukungan perizinan, dan kepastian berusaha disiapkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membuka ruang investasi seluas-luasnya.

Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menekankan, keterbukaan tersebut tetap berpijak pada kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku.

“Kami terbuka dan siap memfasilitasi. Tapi semua harus berjalan sesuai aturan,” tegasnya, Rabu 22/4/2026.

Lebih dari itu, Bupati menegaskan, investasi yang masuk diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Komitmen pemberdayaan tenaga kerja lokal menjadi syarat penting yang tidak bisa diabaikan.

“Karpet merah kami siapkan, tapi harus sejalan dengan tanggung jawab. Libatkan tenaga kerja lokal, tumbuhkan ekonomi daerah, dan hadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Barru,” ujarnya.

Untuk memperkuat komitmen tersebut kata Bupati, Pemerintah Kabupaten Barru terus melakukan pembenahan sistem pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi. Penyederhanaan proses serta pendampingan bagi investor menjadi bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam berusaha di Barru.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong investasi yang berorientasi pada keberlanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Setiap investasi diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan jangka panjang tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekologis.

Dengan potensi wilayah tiga dimensi yang mencakup pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan, Barru menawarkan peluang investasi yang menjanjikan di berbagai sektor. Pemerintah daerah pun terus berbenah untuk memastikan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan berkelanjutan.(Udi)

The post Tarik Investor ke Barru, Andi Ina Siapkan ‘ Karpet Merah’ appeared first on Minasanews.com.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pemanfaatan data statistik sekaligus menegaskan besarnya potensi ekonomi Kabupaten Barru yang siap dikembangkan secara lebih optimal.

Dalam paparannya, Kepala BPS RI menyampaikan bahwa indikator ketenagakerjaan Barru menunjukkan tren positif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan dalam kurun 2023–2025, sementara tingkat pengangguran terus menurun. Hal ini mencerminkan perbaikan struktur ekonomi dan meningkatnya aktivitas produktif masyarakat.

Dari sisi makro ekonomi, pertumbuhan Kabupaten Barru pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,16 persen. Angka ini dinilai cukup baik, namun masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan melalui penguatan sektor-sektor unggulan daerah.

Dikatakan, Potensi Barru semakin menonjol pada sektor perikanan dan pertanian. Komoditas udang menjadi primadona dengan produksi sekitar 4,4 ribu ton per tahun, menjadikan Barru sebagai produsen terbesar keempat di Sulawesi Selatan. Selain itu, budidaya rumput laut juga berkembang dengan peluang hilirisasi industri yang menjanjikan.

Di sektor hortikultura, Barru menunjukkan daya saing kuat. Kabupaten ini tercatat sebagai produsen nanas terbesar di Sulawesi Selatan dengan produksi mencapai sekitar 410 ribu kuintal, serta menjadi produsen melon terbesar kedua.

“Capaian ini menegaskan Barru sebagai salah satu lumbung pangan dan agribisnis potensial di kawasan tersebut.
Keunggulan tersebut diperkuat oleh karakteristik wilayah Barru sebagai daerah “tiga dimensi” yang memiliki kawasan pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan”,katanya.

Lebih lanjut, kombinasi ini menjadikan Barru memiliki spektrum potensi yang lengkap, mulai dari kelautan, pertanian, hingga pengembangan ekonomi berbasis wilayah.

Dalam audiensi ini juga dibahas dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. BPS mengapresiasi komitmen Bupati Barru yang telah mendorong partisipasi masyarakat melalui penerbitan Surat Edaran, sebagai upaya menghadirkan data yang akurat dan berkualitas untuk perencanaan pembangunan.

Sementara, Bupati Barru Andi Ina menegaskan komitmennya untuk menjadikan data sebagai dasar utama dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan.

“Ke depan, seluruh program prioritas daerah akan disusun lebih terarah, terukur, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat sebagaimana tergambar dalam data statistik yang akurat dan mutakhir”, tegas Bupati.

Selain itu, Bupati juga mendorong percepatan hilirisasi potensi unggulan daerah, khususnya pada sektor perikanan, pertanian, dan hortikultura. Komoditas seperti udang, rumput laut, dan nanas, kopi tidak hanya berhenti pada produksi, tetapi harus dikembangkan hingga ke tahap pengolahan dan pemasaran bernilai tambah, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Dengan dukungan data dari BPS RI, Barru optimistis dapat bertransformasi menjadi daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan, dengan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat”, tandas Bupati.

Turut hadir membersamai Bupati Barru, Plh. Sekda A. Syarifuddin, S.IP., M.Si, Kepala Bapperida, Andi Unru, ST., M.SP, Kadis Lingkungan Hidup, Andi Adnan Azis, S.STP, M.Si, Kabag Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda, H. Muh. Taufiq Azis, S.STP, M.M, Kabid Ekosbangwil Bapperida Andi Mulyani, ST., M.Si.(Udi)

The post BPS RI Puji Tren Positif Indikator Ketenagakerjaan Barru appeared first on Minasanews.com.

Keunggulan geografis ini menjadikan Barru memiliki spektrum potensi yang lengkap dan saling terintegrasi. Di wilayah pesisir, sektor kelautan dan perikanan menjadi andalan dengan peluang pengembangan pelabuhan, budidaya, hingga industri hasil laut dan wisata bahari.

Sementara di dataran rendah, Barru memiliki kekuatan pada sektor pertanian, perdagangan, serta pengembangan kawasan industri yang didukung akses transportasi strategis jalur Trans Sulawesi.

Adapun di wilayah dataran tinggi dan pegunungan, tersimpan potensi besar di sektor perkebunan, kehutanan, serta pariwisata alam yang menawarkan daya tarik tersendiri. Lanskap tiga dimensi ini tidak hanya memperkaya sumber daya, tetapi juga membuka peluang investasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Dalam acara yang dipandu Anchor CNN Indonesia Rully Kurniawan tersebut, ditegaskan bahwa posisi Barru yang dekat dengan Kota Makassar sebagai pusat ekonomi, ditambah dengan penguatan infrastruktur dan kemudahan perizinan, menjadi nilai tambah bagi investor. Pemerintah Kabupaten Barru terus berkomitmen menciptakan iklim investasi yang ramah dan kompetitif.

“Barru bukan hanya strategis secara geografis, tetapi juga kaya potensi karena memiliki wilayah laut, dataran, dan pegunungan. Ini menjadi kekuatan besar untuk mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Bupati.

Melalui eksposur di media nasional ini, diharapkan Barru semakin dikenal sebagai daerah dengan potensi lengkap yang siap berkembang. Konsep daerah tiga dimensi menjadi identitas sekaligus keunggulan kompetitif yang menempatkan Barru sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di Sulawesi Selatan.( Udi)

The post Bupati Andi Ina Jadi Sosok ‘ Decision Maker’ di Program CNN Indonesia appeared first on Minasanews.com.

Dalam pemaparannya, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan bahwa RTRW merupakan dokumen strategis yang akan menjadi arah pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan dengan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan.

Bupati juga menguraikan gambaran umum Kabupaten Barru yang memiliki luas wilayah 120.190 hektare, terdiri atas 7 kecamatan, dengan jumlah penduduk 196.258 jiwa serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,51.

Dari sisi ekonomi, struktur perekonomian Barru masih ditopang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi sebesar 33,54 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai Rp10,74 triliun.

Ia menjelaskan, proses penyusunan RTRW telah melalui tahapan panjang sejak tahun 2020, mulai dari konsultasi publik, kesepakatan bersama DPRD pada 2024, hingga validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada 2025.

“RTRW Barru 2026–2046 ini disusun dengan mengacu pada kebijakan strategis nasional, di antaranya pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Barru, Pelabuhan Garongkong, pembangunan jalan tol, serta pengembangan jaringan kereta api,” ujarnya.

Dalam aspek lingkungan, pemerintah menetapkan kawasan hutan lindung seluas 50.460 hektare serta berkomitmen memenuhi target Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen.

Selain itu, ditetapkan pula Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 14.826,35 hektare sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah, disertai penguatan mitigasi bencana berbasis data InaRisk 2026.

Struktur ruang wilayah diarahkan pada penguatan infrastruktur, konektivitas, energi, dan sumber daya air. Sementara itu, pola ruang terbagi atas kawasan lindung sebesar 43,11 persen dan kawasan budi daya sebesar 56,89 persen.

Pemerintah Kabupaten Barru juga memprioritaskan pengembangan sejumlah kawasan strategis, meliputi kawasan minapolitan, agropolitan, agrowisata, kawasan pendidikan, serta potensi energi panas bumi.

Bupati Barru menegaskan komitmen bersama DPRD untuk segera menetapkan Ranperda RTRW ini menjadi Peraturan Daerah pada tahun 2026 sebagai landasan hukum pembangunan daerah ke depan.

“Garongkong adalah pintu masa depan ekonomi Barru. Kami menargetkan, setelah revisi RTRW dan RDTR kawasan Garongkong rampung, iklim investasi akan semakin kondusif, arus barang dan jasa kian lancar, serta lapangan kerja terbuka lebih luas bagi masyarakat. Ini bukan sekadar rencana, tetapi arah nyata yang sedang kami siapkan,” tegas Bupati.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa setelah rapat koordinasi ini akan dilanjutkan dengan tahapan Klinik Pasca Lintas Sektor yang diharapkan berjalan lancar tanpa kendala.

“Kita berharap dalam 20 hari ke depan setelah Klinik, Persetujuan Substansi sudah dapat ditandatangani oleh Menteri ATR/BPN sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pembahasan Ranperda bersama DPRD,” ujarnya.

Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Barru dapat menjaga konsistensi antara perencanaan dan pemanfaatan ruang di lapangan, sehingga RTRW tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang implementatif, selaras dengan kebijakan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Barru hadir mendampingi Bupati, antara lain Plh. Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala ATR/BPN Barru, Kepala Dinas PUTR Perkim, pejabat fungsional penata ruang, serta tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota dan pemetaan sistem informasi geografis.( Udi)

The post Kebijakan Nasional Jadi Acuan Penyusunan RTRW Barru 2026-2046 appeared first on Minasanews.com.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Intermediate Training (LK II) dan Latihan Khusus Kohati (LKK) yang diikuti peserta dari berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Andi Ina berbagi pengalaman kepemimpinan, perjalanan karier, serta tantangan dalam membangun daerah. Ia menekankan pentingnya integritas, kapasitas, dan komitmen generasi muda dalam mengambil peran strategis di tengah masyarakat.

“Mahasiswa hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Kalian harus mampu membaca peluang, menghadapi tantangan, dan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman serta kebangsaan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tetapi tentang keberpihakan dan kehadiran nyata di tengah masyarakat.

“Sebagai pemimpin, kita tidak boleh hanya berada di zona nyaman. Kita harus hadir di tengah denyut nadi kehidupan warga, hingga ke pelosok kampung,” tegasnya.

Selain itu, Bupati turut memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten Barru yang tengah dijalankan, mulai dari penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan pelayanan publik.

Bupati juga mengingatkan bahwa masa depan harus dipersiapkan dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kita harus mampu memanfaatkan teknologi di era digitalisasi saat ini sebagai peluang untuk maju dan bersaing,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati yang didampingi Kepala Dinas Parekraf Pora, Dr.H.Muhammad Sukri,SKM. Kes dan Ketua HMI Cab. Barru, Hendra, turut merefleksikan satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, dengan berbagai capaian pembangunan yang dinilai cukup menggembirakan di berbagai sektor.

Bupati juga mendorong kader HMI untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan generasi muda menjadi kunci dalam mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang disambut antusias para peserta.

Momentum ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader HMI sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang siap memberi kontribusi nyata bagi bangsa dan daerah.( Udi)

The post Andi Ina Sebut Peserta Intermediate Training HMI Calon Pemimpin Masa Depan appeared first on Minasanews.com.

Secara keseluruhan Badan Gizi Nasional( BGN) menutup 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan 136 unit di antaranya berada di Sulsel. Sedangkan di kabupaten Barru ada enam SPPG yang ditutup.

Ketentuan penghentian operasional SPPG di wilayah Indonesia Timur berlaku mulai 1 April 2026. Langkah tersebut diambil lantaran SPPG tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III sejumlah SPPG kami suspend adalah karena belum memiliki SLHS dan IPAL,” ujar Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan , Jumat (3/4/2024).

Untuk Sulsel, kebijakan penghentian operasional 136 dapur MBG itu tertuang dalam surat bernomor: 1221/D.TWS/03/2026 yang ditanda tangani langsung Rudi Setiawan per 31 Maret 2026. Ratusan Sementara SPPG yang ditutup berlokasi di Barru ada enam titik yang tersebar disejumlah kecamatan. Dari enam dapur SPPG itu ada sudah beroperasi lebih dari satu tahun dan merupakan SPPG paling pertama beroperasi. Ironisnya ada SPPG baru mau buka , tetapi masuk daftar dapur yang belum dilengkapi dengan SLHS dan IPAL.

Dari pihak Korwil Kabupaten Barru belum memberikan keterangan terhadap keenam SPPG yang ditutup. Mana yang belum memiliki SLHS dan IPAL. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah keenam SPPG yang ditutup sementara karena tidak memiliki kedua syarat itu atau hanya satu saja syarat yang belum.dimiliki.

Dari data Badan Gizi Nasional( BGN).ada 107 unit di antaranya dihentikan sementara karena tidak mengantongi IPAL. Sementara 26 unit dapur MBG lainnya di-suspend karena tidak memiliki SLHS.

Secara tegas Rudi menyatakan kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi seluruh SPPG. Kedua syarat itu merupakan jaminan keamanan pangan untuk menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan MBG.

“Sebenarnya pihak BGN ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar operasional( SOP), baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Keberadaan kedua syarat ini sangat urgen demi memberikan perlindungan kesehatan para penerima manfaat,” ucap Rudi.
Sebelumnya pihak BGN sudah melakukan sosialisasi dan memberikan kesempatan bagi SPPG untuk segera melengkapi persyaratan seperti itu.

Meski begitu, Rudi menegaskan, pihak.BGN akan terus memantau dan akan melakukan evaluasi secara berkala. Kita akan berikan waktu kepada SPPG yang ditutup sementara itu untuk kembali melengkapi syarat kepemilikan SLHS dan IPAL. Jika hal ini sudah dilengkapi, maka SPPG itu dapat kembali beroperasi setelah dilakukan lagi verifikasi.

“Pihak BGN terus mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melengkapi persyaratan dan setelah itu,bisa kembali mengusulkan untuk dilakukan proses verifikasi agar bisa kembali beroperasi,” terangnya.

Sementara itu Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Barru, Andi Baso Maulana SW yang dihubungi terkesan hati-hati memberikan keterangan.

“Terkait penutupan semua SPPG ditetapkan BGN di pusat, dan informasi lebih detailnya pak ada pada Biro Humas BGN,” ujar Andi Baso.

Ketua Yayasan Smart, Ramli Usman sebagai salah satu pihak yang membawahi satu dari enam SPPG yang ditutup di kabupaten Barru belum memberikan konfirmasi. Pihak media ini sudah menghubungi via telephone dan pesan watshap. Tetapi belum memperoleh jawaban.

Adapun keenam SPPG di Barru yang dihentikan sementara karena tidak memiliki SLHS dan IPAL:

1.SPPG Barru Balusu Madello (Yayasan Smart Sinergi Nusantara)

2.SPPG Barru Barru Coppo 1 (Yayasan Naranu Bangun Bangsa)

3.SPPG Barru Mallusetasi Palanro (Yayasan Mitra Wahid Pangan)

4.SPPG Barru Tanete Rilau Lalolang (Yayasan Harmoni Buah Hati)

5. SPPG Barru Tanete Riaja Lompo Riaja (Yayasan Kemala Bhayangkari)

6. SPPG Barru Tanete Rilau Pancana (Yayasan Harapan Sejuta Mitra).( Udi)

The post Enam Dapur SPPG di Barru Ditutup Paksa appeared first on Minasanews.com.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.

Kegiatan ini membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi serta kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Bulan Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026.

Dalam pemaparannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri, dimana permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok cenderung meningkat.

Selain itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, turut memaparkan tinjauan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama Maret 2026, yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga.
Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan berbagai strategi pengendalian harga dan ketersediaan pangan selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.

Rakor ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya Koordinator II pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Tommy Kristianto, serta perwakilan dari Perum BULOG yang memaparkan upaya stabilisasi harga pangan di berbagai daerah.

Selain pembahasan inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan evaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui dukungan pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, Kabupaten Barru turut menjadi salah satu daerah yang diminta menyiapkan paparan terkait kenaikan harga cabai rawit, bersama Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Buton Selatan.

Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah, khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Pemerintah Kabupaten Barru melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus melakukan pemantauan harga serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan di masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga siap mendukung berbagai program pemerintah pusat, termasuk Program 3 Juta Rumah, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga pangan, serta mendukung berbagai program strategis nasional demi kesejahteraan masyarakat.( Udi)

The post Barru Tampil Paparkan Harga Cabe Rawit di Rakor Mendagri appeared first on Minasanews.com.