Gerakan pangan murah tersebut diselenggarakan oleh Pemda Barru melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan TP PKK kabupaten Barru dan Perum Bulog cabang Parepare dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilitasi harga pangan.

dokter Ulfah sapaan akrab Plt. ketua TP PKK Barru menjelaskan, pelaksanaan GPM ini untuk menindak lanjuti instruksi Kemendagri dan Pj. Gubernur Sulsel dimana pelaksanaan GPM untuk tingkat kabupaten telah dilaksanakan beberapa bulan lalu.

“GPM ini diinisiasi Pemkab Barru melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan TP PKK Barru bekerjasama dengan Perum Bulog Cabang Parepare yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan di seluruh wilayah kecamatan se-kabupaten Barru,” kata dokter Ulfah yang juga Direktur RSUD Lapatarai Barru.

Dalam kesempatan itu, dokter Ulfah mengajak masyarakat untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar dengan kualitas yang terjamin tanpa syarat dan batas. Dirinya juga memotivasi para pengurus TP PKK agar dapat mengoptimalkan 10 Program PKK dalam rangka mendukung GPM dan membantu Pemerintah dalam menjaga ketahanan Pangan.

“Untuk hari ini GPM kembali kita gelar kecamatan Balusu dan tentunya gerakan ini adalah salah satu upaya Pemerintah untuk terus membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya secara murah,” pungkas dokter Ulfah.

Acara launching GPM di kecamatan Balusu ini dihadiri oleh Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Barru, Camat Balusu, Kepala cabang Perum Bulog Parepare dan puluhan warga kecamatan Balusu serta undangan lainnya.( Udi)

The post dokter Ulfa Ajak Warga Belanja di GPM, Harga Lebih Murah dan Berkualitas appeared first on Minasanews.com.

Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau(MYL) didampingi Forkopimda memantau langsung pelaksanaan pasar pangan murah di alun-alun Citra Mas, Pangkajene, Rabu(6/3/24).

MYL mengatakan, pasar pangan murah bekerjasama dengan Bulog menghadirkan beras kualitas baik dengan harga murah. Tersedia juga minyak goreng murah dan bahak pokok lainnya.

“Kami mengajak masyarakat untuk datang ke pasar murah. Disini juga ada toko modern yang menjual barang lebih murah, ” katanya.

Kepala dinas ketahanan pangan Pangkep, Andi Sadda menjelaskan pasar pangan murah digelar serentak kabupaten kota se Sulsel guna mengantisipasi kenaikan harga sembako.

Dinas ketahanan pangan menyediakan beras seberat 1,5 ton dengan harga Rp54ribu/5Kg.

“Kemarin kita dapati dipasar beras SPHP seharga Rp60ribu, beras medium lokal seharga Rp15ribu/kg, ” katanya.

Selain beras, disediakan juga minyak goreng sebanyak 300liter.

Hadapi bulan Ramadan, Andi Sadda menjamin ketersediaan bahan pokok akan aman.

“Memasuki bulan puasa, kami akan gencar melakukan pasar murah mobile ke desa-desa dan kelurahan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga inflasi,” jelasnya.

Masyarakat sangat antusias dengan diadakannya pasar pangan murah. Mereka menyerbu dan berbelanja beras dan bahan pokok lainnya.

Pasar pangam murah akan digelar selama dua hari, Rabu dan Kamis di alun-alun Citra Mas.( Udi)

The post Bupati MYL Ajak Warga Belanja di Pasar Pangan Murah Jelang Ramadan appeared first on Minasanews.com.

Selain Kabupaten Barru pada kesempatan yang sama, BPK Sulsel juga menyerahkan LHP kepada Pemerintah Kabupaten Bone, Soppeng, Pangkep dan Sidrap.

Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh,M.Si yang didaulat mewakili Bupati yang hadir dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel beserta jajaran yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan kepada Kabupaten/Kota Sulsel sehingga alhamdulillah laporan keuangan tetap berjalan sesuai aturan dan ketentuan perundang undangan dan ucapan terima kasih secara khusus untuk tim audit Kab/Kota yang bukan saja menunjukkan apa yang mesti diperbaiki juga menjadi teladan.

“Semoga semua pimpinan, ASN senantiasa diberi kesehatan kekuatan dan sekaligus berharap bahwa semoga semangat integritas dan etos kerja yang ditunjukkan tim di daerah bisa menjadi contoh atau menjadi teladan yang baik bagi ASN kami didaerah,” ucap Suardi

Bupati Suardi Saleh mengatakan terkait dengan LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah Insya Allah akan ditindaklanjuti dan juga menyampaikan bahwa Kabupaten Barru telah meraih 7 kali WTP selama masa kepemimpinannya.

“Kami sadar bahwa tak ada gading yang tak retak,tidak ada yang sempurna namun demikian kami selalu berusaha paling tidak mendekati kesempurnan dengan pembinaan kepegawaian,coaching,diklat diklat khusus dsb,mudah mudahan saja meluruskan apa yang semestinya, Insya Allah pemerintahan ini berjalan dengan asas-asas pemerintahan yang baik atau good governance,” urainya.

“Dengan amanah yang diberikan dengan berbagai keterbatasan mengharapkan bimbingan, dukungan dari Kepala Perwakilan dan jajarannya dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara,”harap Suardi.

Dipenghujung sambutannya ditutup dengan papaseng toriolo “Dua mi riala sappo,maseddinna unganna panasae, maduanna belona kanuku’e artinya dua yang dijadikan pedoman pertama bunga nangka (jujur),kedua hiasan kuku/paccing (bersih).
Maknanya dalam mengarungi kehidupan ini dua nilai yang harus kita pedomani terus yaitu pertama jujur dan kedua adalah bersih,” ucapnya

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adam Bangun mengatakan manfaat hasil pemeriksaan tersebut terletak pada efektivitas pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi, serta memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

“BPK mempunyai keinginan yang kuat untuk mendorong agar pimpinan pemerintah daerah dapat melaksanakan program/kegiatan, taat pada peraturan perundang-undangan,” ujar Amin.

Penyerahan LHP ini dipimpin Kepala perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan,Amin Adab Bangun SE., M.Si., Ak., CA, CSFA., Pejabat Bupati & Ketua DPRD Kabupaten Bone, Wakil Bupati & Ketua DPRD Pangkep, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Soppeng, Pejabat Sekda dan Ketua DPRD Sidrap, Inspektur dan Kepala Badan Keuangan Aset Daerah di lima Kabupaten dan undangan lainnya.( Udi)

The post Patuh Atas Belanja Daerah, Bupati Barru Terima LHP BPK 2023 appeared first on Minasanews.com.

Dalam paparan KUA PPAS yang disampaikan Bupati Barru Suardi Saleh. Salah satu diantara yang diproyeksi yakni belanja daerah terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Menurut Suardi, pihaknya akan menurunkan belanja operasi dalam tahun 2024 dan menaikkan belanja modal ditahun 2024.

Bupati Barru Suardi Saleh mengatakan penyelenggaraan rapat paripurna KUA- PPAS Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari tahapan penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dijelaskan, penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD didasarkan pada peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana dituangkan dalam keputusan Menteri dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Barru tahun 2024 .

“Dengan semangat kejuangan
Yassiberrui untuk tetap menjaga budaya Sipakalebbi (saling memuliakan),
Sipakainge (saling mengingatkan), Sipakatau (saling menghormati), yang sejatinya menjadi pedoman hidup bagi seluruh masyarakat kabupaten barru yang penuh dengan kebaikan dan sama sama kita cintai, “ucap Bupati

Lanjut Bupati Barru, memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta target RPJMD Kabupaten Barru tahun 2021-2026, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Kabupaten Barru tahun 2024 yang dituangkan dalam peraturan Bupati nomor 10 tahun 2023 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru berfokus pada pencapaian target akhir visi misi Kepala Daerah dalam RPJMD dengan fokus pada pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter sesuai yang tertuang pada arah kebijakan.

Sesuaikan kebijakan Pemerintah pusat sebagaimana dalam pidato Bapak Presiden Republik Indonesia pada rapat paripurna penyampaian nota keuangan tahun anggaran 2024 yakni memastikan desaian pengelolaan anggaran dan belanja Negara tahun 2024 bisa menjawab tantangan yang dihadapi Pemerintah dengan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Salah satunya adalah kebijakan transfer ke daerah dengan difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.

Lanjut Bupati, secara umum KUA PPAS tahun 2024, dari aspek pendapatan meliputi perubahan penerimaan pendapatan daerah antara lain redesain dana transfer ke daerah dan dana desa. sementara dari aspek belanja pemenuhan prioritas formulasi anggaran baik antar kegiatan maupun program dan adanya perubahan kebijakan nasional/provinsi serta dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD.

Bupati Suardi Saleh memaparkan proyeksi kebijakan anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut : pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp.874.806.270.675,00 dan pada tahun anggaran 2024 sebesarRp.1.027.330.620.844,00

Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp.104.354.004.055,00 dan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.114.299.788.040,00 dan pendapatan transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 770.452.266.620,00 dan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 913.030.832.804,00.

Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 894.459.537.584,00 dan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.043.150.079.433,98.

Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 797.505.730.433,00 dan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 729.513.306.290,08
,belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 107.738.787.915,00 dan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 213.270.559.590,41
,belanja tidak terduga tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 5.165.015.000,00 dan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan belanja transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 91.788.792.151,00 dan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 97.366.213.553,50 ,

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 24.706.298.174,00 dan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 18.872.489.854,99 pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 5.053.031.265,00 dan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 3.053.032.265,00

Diakhir sambutannya Bupati berharap proses pembahasan terhadap KUA-PPAS ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, mengingat masih terdapat tahapan yang akan membutuhkan waktu yaitu penyusunan APBD tahun 2024

Suardi juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Kepala SKPD, TAPD serta seluruh stakeholder telah berkontribusi nyata dan memberikan dedikasinya untuk memikirkan dan membangun daerah kita .(Udi)

The post Bupati Barru Proyeksi Turunkan Belanja Operasi dan Naikkan Belanja Modal 2024 appeared first on Minasanews.com.

Padahal tenaga fungsional yang nota bene rata-rata dari kalangan ASN yang bestatus golongan IV belum didukung perangkat aturan yang jelas untuk membayar tunjangannya. Ternyata juga telah dibayarkan oleh beberapa OPD.

Hali ini diungkapkan H Muhammad Akil salah seorang anggota Komisi II usai memimpin raker bersama beberapa OPD yang merupakan mitra dari Komisi II.

Akil mencontohkan belanja pegawai dinsos dan beberapa OPD lain terbilang besar. Begitu pula dengan tenaga fungsional ada yang dibayarkan tunjangannya dengan nilai yang terlalu besar.

“Semestinya alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan tenaga fungsional didukung dengan regulasi yang lengkap. Sebab jika hal ini dibayarkan lalu tidak ada payung hukum yang kuat , tentu akan bermasalah dikemudian hari. Jadi kita sarankan kepada OPD terkait untuk memberikan perhatian khusus dalam pembayaran tunjangan fungsional,” kata Akil.

Pendapat serupa juga diungkapkan Ketua Komisi III Mursalim Abdullah. Memberikan penilaian bahwa saat raker bersama OPD yang dibawahi sebagai mitra.

“Ditemukan adanya OPD memiliki anggaran besar. Tetapi realisasinya masih rendah dibanding OPD yang anggarannya kecil, namun capaian relaisasinya lebih tinggi. Ada juga OPD mestinya TAPD memberikan anggaran besar seperti Dinas pertanian dan Perikanan,” pungkas Mursalim.( Udi)

The post DPRD Barru Nilai Belanja Pegawai dan Tenaga Fungsional Besar appeared first on Minasanews.com.