Rakerda.2023 Kajati Sulsel ini dibuka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Salah satu dari agenda raker tersebut merupakan evaluasi dari capaian kinerja dari para pimpinan dan para Kajari se Sulsel.

Menurut Ketua Panitia penyelenggaraan Rakerda 2023 Nur Asiah S. H., M.Hum dalam laporannya menyatakan kegiatan rakerda dilaksanakan mulai tanggal 04 Desember s.d 5 Desember 2023 diikuti sebanyak 133 peserta hadir secara tatap muka terdiri dari pejabat struktural eselon II, III, IV dan Auditor dilingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, untuk Kejaksaan Negeri terdiri dari seluruh Kepala Kejaksaan Negeri dan masing-masing Satker mengutus satu Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan 2 (dua) orang pejabat struktural eselon IV.

Nur Asiah menjekaskan bahwa pelaksanaan rakerda ini diharapkan dapat merumuskan kebutuhan riil tahun 2025, capaian kinerja, kendala dan rekomendasi disetiap bidang terakomodir dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai masukan dalam rakernas tahun 2024.

“Selain tatap muka, rakerda ini juga diikuti secara daring oleh seluruh pegawai pada wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari satuan kerja masing-masing. Pelaksanaan Rakerda hari pertama berupa diskusi kelompok kerja dan hari kedua rapat paripurna penyampaian hasil diskusi kelompok kerja,” urai Nur Asiah

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 ini kita laksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-162/A/Cr.2/11/2023 tanggal 20 Nopember 2023 perihal Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 sebagai pelaksanaan dari Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Serta Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.

“Rapat Kerja Daerah ini merupaskan forum pertemuan seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi untuk membahas evaluasi pelaksanaan capaian kinerja tahun sebelumnya dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahun yang akan datang,” kata Kajati Sulsel.

Leonard Eben Ezer Simanjuntak menekankan Materi Pembahasana Rapat Kerja Daerah meliputi inventarisasi capain kinerja pada masing-masing satuan kerja serta analisis dan inventarisasi kebutuhan riil 1 (satu) tahun ke depan (T+1) pada masing-masing satuan kerja.

“Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Daerah yang meliputi rangkaian acara, salah satunya pelaksanaan paparan para Kepala Kejaksaan Negeri, dimana saya minta setiap Kajari memaparkan 5 (lima) menit. Kelompok Kerja (Pokja) melalui forum pembahasan dan diskusi baik terkait capaian kinerja 1 (satu) tahun sebelumnya (T-1) maupun kebutuhan riil 1 (satu) tahun ke depan (T+1) yang dipimpin langsung para Asisten,” ucap Leonard.

Selanjutnya dilakukan Rapat Paripurna, yang berisi pemaparan hasil rapat kerja kelompok kerja (pokja) bidang yang dipimpin oleh ketua steering committee. Penetapan dokumen laporan tahunan 1 (satu) tahun sebelumnya (T-1) dan penetapan dokumen usulan kebutuhan riil 1 (satu) tahun ke depan (T+1). Penutup, merupakan penyerahan hasil Rapat Kerja Daerah dari ketua umum Rapat Kerja Daerah kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Terakhir dilakukan pembuatan Pelaporan, hasil rapat kerja daerah ini harus sudah selesai dan final selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2023 dan sudah harus kita kirimkan sebelum tanggal 21 Desember 2023 kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q. Biro Perencanaan, dan selanjutnya laporan hasil Rakerda ini akan dipergunakan sebagai materi pembahasan Rapat Kerja Nasional bulan Januari tahun 2024 yang akan datang.

Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan Acara ini menjadi momentum yang berarti bagi kita semua untuk melakukan evaluasi, perencanaan, dan koordinasi demi peningkatan kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Kajati Sulsel juga mengajak seluruh jajarannya. “Marilah kita bersama-sama menjadikan Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 ini sebagai wadah yang bermanfaat untuk saling berinteraksi, berkolaborasi, dan saling mendukung guna meningkatkan kinerja Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dengan kerja keras, kebersamaan, dan dukungan dari semua pihak,” imbuhnya.

“Saya yakin bahwa kita akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat di wilayah kerja kita,” pungkas Leonard.( Udi)

The post Dihadapan Kajati Sulsel Para Kajari Paparkan Capaian Kinerja 2023 appeared first on Minasanews.com.

Apresiasi ini disampaikan Bupati Barru Suardi Saleh saat membuka musyawarah pertanian musim tanam (MT) 2023/2024 dan musim MT 2024, yang mengusung tema “Wujudkan Pola Tanam Produktif Menuju Ketahanan Pangan Kabupaten Barru Sulawesi Selatan” di lantai 6 gedung MPP kabupaten Barru, Rabu (22/11/2023).

Bupati Suardi Saleh dalam sambutannya mengatakan bahwa Musyawarah Pertanian merupakan ajang musyawarah antara petani dengan pemerintah untuk menentukan dan menyepakati waktu dimulainya musim tanam atau turun sawah.

“Musyawarah Mappalili atau Musyawarah Pertanian secara umum sudah menjadi tradisi di Kabupaten Barru dan merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan setiap tahun sebelum turun sawah, yang dilakukan mulai di tingkat desa dan tingkat kecamatan”, ungkap Suardi Saleh.

Menurut Bupati dua periode ini, hasil rumusan tingkat desa dan kecamatan dilanjutkan pada tingkat Kabupaten.
Rumusan ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan antara pelaku usaha tani dan pemerintah untuk melanjutkan produksi pertanian yang sasarannya terkoordinasi dan terpadunya pelaku usaha tani.

“Melalui musyawarah pertanian ini, kita wujudkan rumusan yang inovatif, produktif dan kolaboratif sebagai implikasi perubahan iklim sebagai dampak El-Nino untuk Musim Tanam 2023/2024 dan Musim Tanam 2024 menuju pertanian maju, mandiri dan modern di Kabupaten Barru”, terang Suardi Saleh.

Bupati Barru menjelaskan bahwa target tanam pada MT.2023/2024 untuk Lahan Sawah seluas 15.703 ha dan Lahan Bukan Sawah seluas 1.297 ha, sedangkan untuk MT 2024 seluas 8.000 ha sehingga total rencana tanam tahun 2024 seluas 25.000 ha sebagai upaya gerakan untuk peningkatan produksi dan produktivitas.

Sedangkan realisasi tanam pada MT.2022/2023 untuk Lahan Sawah seluas 15.849 ha dan Lahan Bukan Sawah seluas 140 ha, dan untuk MT 2023 seluas 8.719 ha sehingga total realisasi tanam tahun 2023 seluas 24.708 ha.

Pemerintah baik pusat dan daerah melakukan program akselerasi jagung dan padi untuk bulan November dan Desember 2023, sehingga kabupaten Barru mendapat alokasi seluas 4.200 ha padi untuk percepatan tanam”, jelasnya.

Untuk mendukung hal tersebut kata Bupati yang dikenal Pemimpin Tanpa Sekat, maka pada tahun 2023 pemerintah telah mengalokasikan dan menyalurkan sarana dan prasarana sebagai faktor esensial yang dibutuhkan petani, diantaranya:
Bantuan Pupuk Bersubsidi sebanyak 14.000 kg dengan rincian Urea sebanyak 9.720 kg dan NPK sebanyak 4.200 kg, bantuan Benih Padi Unggul bersertifikat sebanyak 87.500 kg dan benih Jagung sebanyak 4.500 kg dan bantuan Pupuk Organik Hayati Cair sebanyak 58.834 botol untuk 14.708 ha.

Dalam kesempatan tersebut, Suardi Saleh mengucapkan terima kasih kepada kelompok tani khususnya petani di Kabupaten Barru atas tercapainya Luas Tambah Tanam (LTT) dengan peningkatan IP300 menuju IP400.

“Saya harapkan di tahun 2024 ada peningkatan IP400 dari tahun sebelumnya, selain itu kami berharap agar penyuluh proaktif melakukan pengawalan dan pendampingan pada kelompok tani/petani”, harapnya.

Acara Musyawarah Pertanian ini juga direngkaikan dengan penyerahan bantuan pertanian oleh Bupati Barru secara simbolis yaitu, penyerahan bantuan Benih Padi Inbrida tahun 2023 program peningkatan indeks pertanian sebanyak 50 kg untuk 7 kecamatan sekabupaten Barru dan bantuan pupuk hayati cair “Eco Fish” juga untuk seluruh kecamatan serta bantuan bibit Cabe dalam rangka mendukung gerakan ASN menanam Cabe sebanyak 15 ribu pohon.

Selain itu, Suardi Saleh juga menyerahkan penghargaan kepada Penyuluh Berprestasi Tahun 2023, Balai Penyuluhan Berprestasi Tahun 2023 dan Kelompok Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Musyawarah ini dihadiri, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Perkebunan Sulsel yang diwakili Muhammad Syarifuddin, SSTP. M.Si., Kepala BPTPH Maros Ir. Muhammad Anwar, Sekda Barru Abustan, para Staf Ahli dan Asisten, Pimpinan OPD, Kacab SHS Sulsel Hendrivo, MS, mewakili kepala BMKG kelas 1 Maros Ahli Kimatologi Fidyana Andika Kusuma Dewi, STR. PMG, mewakili BSIP Andi Faisal Suddin, SP. M.Si, PT. Pupuk Indonesia yang diwakili Riski Dwi Kharisma, Forkopimda Barru, Pimpinan OPD, Camat, Kades dan Lurah, KTNA serta seluruh kelompok tani sekabupaten Barru.( Udi)

The post Suardi Support Kelompok Tani Atas Capaian LTT appeared first on Minasanews.com.

FGD ini diselenggarakan dalam rangka Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Selain itu, diadakannya FGD ini sekaligus untuk penyampaian akun Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE untuk mewujudkan keterpaduan layanan digital nasional.

Acara ini menghadirkan Narasumber dari PT Waditra Reka Cipta Bandung Bapak Agus Widodo, S.Kom, MT sebagai Konsultan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana.

Bupati Barru Suardi Saleh dalam sambutannya pada FGD Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Barru tahun 2023 menyatakan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini telah masuk ke setiap aspek kehidupan.

“Bukti nyatanya, saya berkeyakinan setiap orang yang ikut hadir disini memiliki smartphone yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). dengan perangkat tersebut, kita semua menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi dan bekerja secara lebih efektif dan efisien.
selain masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah saat ini semuanya tidak bisa terlepas dari yang namanya TIK,” ucap Suardi.

Pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah saat ini dinamakan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dukungan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan kontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi dalam suatu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.

Keterpaduan TIK yang tentunya didukung dengan pengelolaan data pemerintah yang terpadu, dapat memperpendek rantai birokrasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan bagi pemerintah, yang pada ujungnya dapat mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui optimalisasi pemanfaatan TIK, sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan transformasi digital, kita dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik pelayanan internal maupun kepada masyarakat secara cepat, profesional, transparan, dan mudah.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilakukan oleh kementerian PANRB, indeks SPBE Kab. Barru adalah “2,06” atau masuk kedalam kategori ‘cukup’.

“Hal ini menunjukkan tantangan kita masih cukup besar untuk mengejar ketertinggalan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru,” urai Suardi

Penilaian SPBE mencakup seluruh aspek, dari mulai perencanaan, penerapan hingga Audit/Evaluasi di semua OPD. dimulai dari Pendataan Proses Bisnis atau Tupoksi OPD, Pendataan Layanan dan Sistem apa saja yang ada di setiap OPD, kemudian Infrastruktur yang digunakan dan lain lain.

Hingga audit penerapan SPBE. ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE yang nilainya “2.24” menunjukan bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP).

Melainkan tanggung jawab kita semua. “Kita wajib berperan aktif dalam mengimplementasikan SPBE.
untuk itu, kita sama-sama membutuhkan gambaran Arsitektur SPBE dan Peta rencana kegiatan kedepan yang dapat dijadikan acuan kita dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan TIK di lingkungan Pemkab Barru,” katanya.

Peningkatan kualitas penerapan TIK/SPBE, akan mendorong adanya efektifitas dan efesiensi kita dalam bekerja, serta mendorong adanya peningkatan layanan kita kepada masyarakat.

Salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas penerapan TIK/SPBE adalah ketersediaan data yang akurat, mutakhir, mudah dibagi pakaikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Untuk itu saya berharap dan menegaskan kepada seluruh OPD sebagai Produsen data agar secara aktif dan kontinyu menyampaikan data ke Diskominfo-SP sebagai wali data melalui aplikasi ‘Bolata Yassiberrui,” jelasnya

pada hari ini, melalui kegiatan FGD penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE ini, diharapkan kita mendapatkan panduan yang cukup dalam membangun SPBE mengingat pentingnya kegiatan ini.

“Saya berharap agar peserta yang hadir disini para pimpinan setiap OPD dan yang hadir secara online merupakan tim yang bertanggung jawab dalam penerapan SPBE di OPD masing-masing, dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, serta berkomitmen dalam upaya percepatan implementasi SPBE yang terpadu, mengurangi inefisiensi anggaran, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik,” pungkasnya.

Diakhir sambutannya Bupati Barru membuka secara resmi acara FGD Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dan berharap agar semua peserta sosialisasi dapat mengikutinya dengan seksama dan segera melakukan tindak lanjut atas hasil sosialisasi.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Kadis Kominfo-SP Kabupaten Barru, para Staf Ahli, para Asisten, Para kepala OPD, Direktur Rumah Sakit La Patarai dan kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Tim Teknis, Koordinator serta pelaksana SPBE dari setiap OPD di Kabupaten Barru.( Udi)

The post Tidak Puas Indeks SPBE 2021 Nilai Cukup, Suardi Bertekad Tingkatkan Capaian appeared first on Minasanews.com.

Dalam pembahasan ini ketiga komisi dewan dipimpin dari seluruh ketua Komisi dan anggotanya. Komisi I dipimpin Syahrul Ramdani, Komisi II Muhammad Akil, Komisi III Mursalim Abdullah bergantian dengan Arivai Muin.( Udi)

The post Tiga Komisi DPRD Barru Bedah Capaian Realisasi APBD 2023 appeared first on Minasanews.com.

“Kami tekankan kepada seluruh pimpinan OPD agar lebih maksimal dalam menjalankan program dan kegiatan tahun 2023 ini dan hal hal yang perlu diantisifasi berdasarkan prioritas dan tanggung jawab kita,” tegasnya.

Lebih lanjut Bupati Suardi Saleh mengingatkan dengan pindahnya kita di Tower seharusnya Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi Gerbang Etalase sehingga harus siap terus.

“Setiap meja / pelayanan di MPP jangan pernah kosong. Ada tidaknya pelayanan, meja tetap harus terisi, terutama resepsionisnya MPP yang menjadi pandangan pertama juga tidak boleh kosong,”tandas Bupati.

Kepada pimpinan OPD,Bupati Barru dua periode itu menekankan beberapa Kegiatan yang perlu segera ditindak lanjuti dan tetap di kawal. Jangan hanya sekadar selesai tapi selesai dan berkualitas.

Diakhir arahannya Bupati menegaskan agar kegiatan di tahun 2023 tidak ada lagi yang diluncurkan.”Persiapan kita sekarang untuk perubahan APBD 2023,” ujarnya

Sementara Sekda Barru Dr. Abustan menambahkan ada beberapa langkah rencana yang di butuhkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, yang idealnya sudah menjadi rencana strategis di tahun 2023 diantaranya, mengurangi beban pengeluaran, biaya pendidikan, bantuan bahan Pangan dan Kesehatan dan sebagainya.( Udi)

The post Bupati Barru Evaluasi Capaian Program Pimpinan OPD appeared first on Minasanews.com.

Hal ini diungkapkan Bupati Barru Suardi Saleh saat membuka acara Penyerahan SPPT & DHKP PBB-P2 Tahun 2023 di Baruga Singkeru Adae, Kamis(16/03/23).

Suardi juga menyaksikan penandatanganan Berita acara Penyerahan SPPT & DHKP PBB-P2 Tahun 2023 ke 7 Kecamatan dan pemberian Piagam Penghargaan ke 6 desa Kategori dengan Pokok Ketetapan sampai dengan Rp.75.000.000,- yaitu Desa Mattirowalie, Desa Galung,Desa Bacu-Bacu,Kelurahan Lompo Riaja,Desa Pancana dan desa Lampoko.

Turut hadir dalam acara Penyerahan SPPT & DHKP PBB-P2 Tahun 2023 Kepala Bapenda Kabupaten Barru, Kepala BKAD Kabupaten Barru, Kepala Dinas PMDPPKBPPPA Kabupaten Barru, Kabag Pemerintahan Setda Barru,Para Camat se Kabupaten Barru dan para kepala desa/Kelurahan se Kabupaten Barru.

Untuk sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kabupaten Barru tahun 2023
menurut undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan keleluasaan para wajib pajak PBB-P2 dalam yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan.

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan nominal SPPT PBB-P2. penyerahan SPPT di pertengahan

“Kami juga mengapresiasi jajaran Bapenda yang telah melakukan percepatan bulan Maret ini, lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini artinya mampu membaca keinginan dan harapan masyarakat agar penyerahan SPPT dapat dipercepat dan dilakukan sebelum musim panen tiba. PBB-P2 merupakan jenis pajak daerah yang sangat potensial,” ucap Suardi.

Seperti pada akhir tahun 2022 yang lalu telah melakukan pendataan khusus pada menginstruksikan kepada bapenda untuk melakukan pemutakhiran data secara bertahap dan di tahun 2023 ini akan dimulai di kecamatan barru dan akan dilanjutkan tahun berikutnya di kecamatan lain, hal ini harus dilakukan untuk perkembangan lahan pertanian menjadi kawasan hunian dan perumahan serta peningkatan nilai nilai jual obyek pajak (NJOP).

Berdasarkan instruksi pemerintah pusat untuk melakukan perluasan dan percepatan digitalisasi transaksi dengan melakukan berbagai inovasi pembayaran pajak daerah secara digital khususnya PBB seperti melalui atm, mobile banking, qris, kantor pos, dan akses ke website.

Untuk melakukan pengecekan pembayaran PBB, SPPT informasi digital, dan mencetak secara mandiri setoran surat tanda terima (STTS) PBB yang kesemuanya bermuara pada kemudahan melakukan pembayaran akses layanan dan kepada masyarakat. pada tahun 2023 potensi PBB-P2 Kabupaten Barru.

Secara rinci, Kecamatan Barru memiliki pokok ketetapan Rp. 1.821.802.307,- WP.29.147. Lalu Kecamatan Balusu Pokok ketetapan Rp.1.467.727.089,- WP.13.885. Sedangkan Mallusetasi Pokok ketetapan Rp.1.044.898.312,- WP.17.294. Untuk Tanete Rilau Pokok ketetapan Rp.650.593.648,- WP.24.708.

Kecamatan Tanete Riaja Pokok ketetapan Rp.505.886.529,- WP.23.306. Soppeng Riaja Pokok ketetapan Rp.434.047.136,- WP.13.072 dan Kecamatan Pujabanting Pokok ketetapan Rp.322.003.226,- WP.14.629.

Sementara total Pokok Ketetapan dari 7 Kecamatan Rp.6.237.958.247,- Total terkait dengan syarat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) berbagai tahap telah dilakukan. Diantaranya perubahan peraturan Bupati nomor 43 tahun 2018 menjadi
2022 yang sebelumnya hanya pemberian rekomendasi untuk Peraturan Bupati nomor 60 tahun mensyaratkan realisasi PBB 80% akan ditingkatkan menjadi 90%.

Hal ini dimaksudkan agar para lurah/kepala desa beserta aparat tahunnya mencapai angka ratusan melalui memberikan pengertian bahwa Camat dan kepala desa/lurah
kepada masyarakat tentang
arti penting PBB bagi pembangunan.

Kemudian kolektor dalam hal ini lurah/kepala desa serta pembantu kolektor (kepala dalam penagihan PBB baik
dusun) agar lebih pro aktif tagihan tahun berjalan maupun tunggakan PBB sehingga target yang telah ditentukan dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo.

Selain itu Camat dan kepala desa/lurah untuk menginventarisir semua data wajib PBB potensial danpermasalahan PBB, termasuk
menyampaikan ke kabupaten.

Kemùdian Camat dan Bapenda untuk memonitor dan mengawasi penerimaan PBB setiap bulannya.saya juga telah menginstruksikan Kepala Bapenda untuk menyiapkan berupa studi tiru, pengeluaran
anggaran untuk rewards dari provinsi kepada para Kepala Desa/Lurah yang merampungkan pengumpulan pajaknya.

“Makanya saya juga meminta agar uang pembayaran PBB diatas 90% sebelum tanggal jatuh tempo. Penyampaian SPPT dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) per lembar agar sesegera mungkin ditransfer ke rekening
masing-masing pembantu kolektor agar semakin bersemangat mendistribusikannya kemasyarakat,” jelasnya.

“Pada kesempatan yang baik ini marilah kita sama-sama berdoa semoga usaha dan pengabdian kita senangtiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT,” pungkasnya. ( Udi)

The post Bupati Barru Apresiasi Percepatan.Capaian Pajak Bapenda appeared first on Minasanews.com.