Pihak DPRD Barru tidak ingin gegabah untuk menyikapi masalah ini, terutama setelah DPC Partai Demokrat Barru secara resmi melayangkan surat penolakan terhadap putusan BK.

“Secara kelembagaan kami tidak pernah menghalangi proses pemberhentian oknum anggota DPRD dari Parttai Demokrat yang sebelumnya direkomendasikan pihak Badan Kehormatan, untuk diberhentikan,” kata Syamsuddin, Minggu (13/9/2025).

“Hanya saja pihak DPRD lebih bersikap hati-hati karena kita tidak mungkin berhadap-hadapan dengan partai. Apalagi Partai Demokrat sendiri sudah mengajukan penolakan terhadap hasil keputusan BK itu,” tegasnya

Lembaga DPRD saat ini, kata Syamsuddin menjelaskan bahwa langkah yang diambil adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel untuk mencari solusi terbaik.

“Kami Pimpinan DPRD bersama BK sepakat untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,” terangnya

Syamsuddin juga menambahkan bahwa hubungan partai yang membawahi anggota dewan tersebut
Kita juga telah berkonsultasi dengan pihak terkait, termasuk DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Jumat (12/9/2025). Saat ini, DPRD Barru sedang menunggu jawaban tertulis dari hasil konsultasi tersebut.

“Kami akan tetap menindaklanjuti putusan BK, tetapi kami sepakat untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Provinsi Sulsel,” pungkasnya.

Lalu apa reaksi pihak anggota dewan dari partai Demokrat, HRD, usai Badan Kehormatan( BK) mengeluarkan putusan pemberhentian dan PTUN menyatakan tidak menerima gugatannya. Melalui kuasa hukumnya, Awaluddin,SH menyatakan pihaknya akan melakukan perlawanan terhadap putusan PTUN.

“Kami masih punya waktu untuk mengajukan gugatan. Keputusan BK patut dinilai belum berkekuatan hukum tetap. Apalagi partai klien kami sangat jelas menolak putusan Badan Kehormatan,” ujar Awaluddin selaku kuasa hukum HRD.

Sementara itu pihak Himpunan Mahasiswa Islam( HMI) Cabang Barru bersama PB Kibar yang getol menggelar aksi demo dan menyuarakan pemberhentian legislstor Partai Demokrat, HRD yang diduga terseret kasus asusila. Menurut Ketua HMI Cabang Barru Hendra yang berorasi bersama Ketua PB Kibar dan secara bergantian menyampaikan kelambanan pihak Pimpinan DPRD menindaklanjuti rekomendasi Badan Kehotmatan yang menerbitkan rekomendasi Pemberhentian HRD sebagai legislator karena melanggar kode etik.

Kelambanan Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin menyikapi perkara anggota Dewan ini kemudian memantik protes dari kubu HMI dan Kibar. Bahkan kedua organisasi ini mendesak agar Ketua DPRD diminta mundur karena tidak mampu menuntaskan kasus ini.( Udi)

The post DPRD Barru Bantah Disebut Penghalang Proses Pemberhentian Legislator Demokrat appeared first on Minasanews.com.

​Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya DPRD untuk menjaring masukan dan aspirasi dari masyarakat sebelum kedua ranperda ini ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketua DPRD Barru, dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan regulasi yang akan berdampak langsung pada masyarakat.
​
​Ranperda tentang Pilkades menjadi perhatian utama karena tujuannya untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih transparan, adil, dan demokratis. Beberapa poin krusial yang dibahas dalam sosialisasi ini antara lain. Persyaratan Calon meliputi Penyesuaian persyaratan bagi calon kepala desa untuk memastikan kualitas kepemimpinan. Kemudian untuk mekanisme pemilihan: Penyempurnaan tata cara pemungutan dan penghitungan suara untuk menghindari sengketa.

Selain itu ada juga Sanksi dan Pengawasan: Peningkatan peran pengawas dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggaran. Selanjutnya Ranperda Cadangan Pangan.

​Sementara itu, Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dirancang untuk mengantisipasi potensi krisis pangan dan memastikan ketersediaan pasokan. Poin-poin penting yang disosialisasikan meliputi: Penyimpanan dan Distribusi: Mekanisme pengelolaan cadangan pangan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.. Kemudian Penguatan Ketahanan Pangan: Upaya untuk mengoptimalkan lumbung pangan lokal dan mendukung petani. Alokasi Anggaran: Pengaturan alokasi anggaran daerah untuk mendukung program cadangan pangan.

​Para peserta sosialisasi tampak antusias memberikan masukan dan pertanyaan terkait kedua ranperda ini. Diharapkan, dengan adanya masukan dari berbagai pihak, kedua ranperda ini dapat menjadi produk hukum yang efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Barru. Setelah sosialisasi, tim perumus ranperda akan melakukan perbaikan dan penyesuaian sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.( Udi)

The post DPRD Barru Soaialisasi Ranperda Pilkades dan Cadangan Pangan appeared first on Minasanews.com.

Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin melakukan penyerahan ranperda inisiatif tentang Pilkades dan Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan kepada Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.

​Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Barru ini dihadiri oleh para anggota dewan, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Barru, serta sejumlah pejabat terkait. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Syamsuddin Muhiddin menyampaikan pentingnya dua ranperda ini dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barru.

​”Kedua ranperda ini merupakan inisiatif murni dari kami, anggota dewan, sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan regulasi yang lebih baik bagi masyarakat. Ranperda Pilkades bertujuan untuk menyempurnakan tata cara pemilihan kepala desa agar lebih transparan, adil, dan demokratis. Sementara itu, Ranperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan di Barru, terutama dalam menghadapi potensi krisis,” jelas Syamsuddin.

​Setelah sambutan, prosesi penyerahan ranperda secara simbolis dilakukan oleh Ketua DPRD kepada Bupati Barru.Andi Ina Kartika Sari. Dengan penyerahan ini, kedua ranperda tersebut akan mulai dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus (Pansus) dan tim dari eksekutif. Diharapkan, proses pembahasan dapat berjalan lancar sehingga kedua ranperda ini bisa segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Barru.( Udi)

The post DPRD Barru Serahkan Dua Ranperda Inisiatif appeared first on Minasanews.com.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin didampingi Wakil Ketua I Andi Yenni dan Wakil Ketua II Alifandi Aska bersama para legislator lainnya. Rapat paripurna ini juga dihadiri Bupati Barru,.Andi Ina Kartika Sari serta jajaran pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Proses pembahasan Ranperda ini telah melalui serangkaian tahapan panjang, dimulai dari pengajuan oleh pihak eksekutif, pembahasan di tingkat komisi, hingga rapat kerja dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan setiap pasal dan ayat telah mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi masyarakat Barru.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin menyampaikan bahwa persetujuan Ranperda ini merupakan wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Ranperda ini sangat krusial dalam menata kembali struktur organisasi perangkat daerah agar lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat,” ujar Syamsuddin

Senada dengan itu, Bupati Barru juga mengapresiasi kerja keras DPRD dalam membahas Ranperda ini. Menurutnya, penetapan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian organisasi, termasuk penempatan sumber daya manusia yang kompeten, guna mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Barru.

Dengan disetujuinya Ranperda ini, Pemerintah Kabupaten Barru kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk merestrukturisasi dan mengoptimalkan fungsi-fungsi perangkat daerah. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, efisiensi birokrasi, serta percepatan pencapaian target-target pembangunan daerah di masa mendatang. “Setelah persetujuan ini, Ranperda akan diajukan untuk proses fasilitasi dan evaluasi di tingkat provinsi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah secara resmi,” pungkasnya.( Udi)

The post DPRD Barru Setujui Perubahan Kedua Perda Susunan Perangkat Daerah appeared first on Minasanews.com.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin didampingi Wakil Ketua I Andi Yenni dan Wakil Ketua II Alifandi Aska bersama para legislator lainnya. Rapat paripurna ini juga dihadiri Bupati Barru,.Andi Ina Kartika Sari serta jajaran pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Proses pembahasan Ranperda ini telah melalui serangkaian tahapan panjang, dimulai dari pengajuan oleh pihak eksekutif, pembahasan di tingkat komisi, hingga rapat kerja dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan setiap pasal dan ayat telah mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi masyarakat Barru.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin menyampaikan bahwa persetujuan Ranperda ini merupakan wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Ranperda ini sangat krusial dalam menata kembali struktur organisasi perangkat daerah agar lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat,” ujar Syamsuddin

Senada dengan itu, Bupati Barru juga mengapresiasi kerja keras DPRD dalam membahas Ranperda ini. Menurutnya, penetapan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian organisasi, termasuk penempatan sumber daya manusia yang kompeten, guna mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Barru.

Dengan disetujuinya Ranperda ini, Pemerintah Kabupaten Barru kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk merestrukturisasi dan mengoptimalkan fungsi-fungsi perangkat daerah. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, efisiensi birokrasi, serta percepatan pencapaian target-target pembangunan daerah di masa mendatang. “Setelah persetujuan ini, Ranperda akan diajukan untuk proses fasilitasi dan evaluasi di tingkat provinsi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah secara resmi,” pungkasnya.( Udi)

The post Legislator Bersama Pemkab Barru Kompak Sepakati Perubahan Kedua Ranperda Nomor 7 Tahun 2016 appeared first on Minasanews.com.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barru, Syansuddin Muhiddin, bersama Wakil Ketua I Andi Yenni dan Wakil Ketua II, Alifandi Aska dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan, jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Barru, serta perwakilan tokoh masyarakat dan instansi terkait.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Barru, Syamsuddin Muhiddin menyampaikan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sangat krusial. “RPJMD ini adalah peta jalan kita untuk lima tahun ke depan. Di dalamnya terkandung visi, misi, dan program-program prioritas yang akan kita laksanakan untuk mewujudkan Barru yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Syamsuddin

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan dan mengimplementasikan RPJMD ini. Sementara itu Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari , dalam kesempatan tersebut memaparkan garis besar Ranperda RPJMD 2025-2029.

“Penyusunan RPJMD ini telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari musrenbang di tingkat desa hingga kabupaten, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Fokus utama kita adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur yang merata,” jelas Andi Ina

Bupati Barru berharap pembahasan di DPRD dapat berjalan lancar dan menghasilkan RPJMD yang komprehensif serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan sesi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Barru terhadap Ranperda RPJMD. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, masukan, dan saran konstruktif demi penyempurnaan dokumen perencanaan ini. Berbagai isu strategis seperti peningkatan sektor pertanian dan perikanan, pengembangan pariwisata, serta optimalisasi pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam pemandangan umum fraksi.

Rapat Paripurna ini merupakan tahap awal dalam pembahasan Ranperda RPJMD 2025-2029. Setelah pemandangan umum fraksi, akan dilanjutkan dengan rapat-rapat komisi dan gabungan komisi untuk pendalaman materi, sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah. Diharapkan, dengan partisipasi aktif dari semua pihak, RPJMD Kabupaten Barru 2025-2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.( Udi)

The post Legislator Barru Kaji Program Strategis RPJMD 2025-2029 appeared first on Minasanews.com.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin didampingi Wakil Ketua I Andi Yenni dan Wakil Ketua II Alifandi Aska bersama para legislator lainnya. Rapat paripurna ini juga dihadiri Bupati Barru,.Andi Ina Kartika Sari serta jajaran pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Proses pembahasan Ranperda ini telah melalui serangkaian tahapan panjang, dimulai dari pengajuan oleh pihak eksekutif, pembahasan di tingkat komisi, hingga rapat kerja dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan setiap pasal dan ayat telah mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi masyarakat Barru.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin menyampaikan bahwa persetujuan Ranperda ini merupakan wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Ranperda ini sangat krusial dalam menata kembali struktur organisasi perangkat daerah agar lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat,” ujar Syamsuddin

Senada dengan itu, Bupati Barru juga mengapresiasi kerja keras DPRD dalam membahas Ranperda ini. Menurutnya, penetapan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian organisasi, termasuk penempatan sumber daya manusia yang kompeten, guna mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Barru.

Dengan disetujuinya Ranperda ini, Pemerintah Kabupaten Barru kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk merestrukturisasi dan mengoptimalkan fungsi-fungsi perangkat daerah. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, efisiensi birokrasi, serta percepatan pencapaian target-target pembangunan daerah di masa mendatang. “Setelah persetujuan ini, Ranperda akan diajukan untuk proses fasilitasi dan evaluasi di tingkat provinsi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah secara resmi,” pungkasnya.( Udi)

The post DPRD Bersama Pemkab Barru Kompak Sepakati Perubahan Kedua Ranperda Nomor 7 Tahun 2016 appeared first on Minasanews.com.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barru, Syansuddin Muhiddin, bersama Wakil Ketua I Andi Yenni dan Wakil Ketua II, Alifandi Aska dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan, jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Barru, serta perwakilan tokoh masyarakat dan instansi terkait.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Barru, Syamsuddin Muhiddin menyampaikan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sangat krusial. “RPJMD ini adalah peta jalan kita untuk lima tahun ke depan. Di dalamnya terkandung visi, misi, dan program-program prioritas yang akan kita laksanakan untuk mewujudkan Barru yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Syamsuddin

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan dan mengimplementasikan RPJMD ini. Sementara itu Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari , dalam kesempatan tersebut memaparkan garis besar Ranperda RPJMD 2025-2029.

“Penyusunan RPJMD ini telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari musrenbang di tingkat desa hingga kabupaten, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Fokus utama kita adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur yang merata,” jelas Andi Ina

Bupati Barru berharap pembahasan di DPRD dapat berjalan lancar dan menghasilkan RPJMD yang komprehensif serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan sesi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Barru terhadap Ranperda RPJMD. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, masukan, dan saran konstruktif demi penyempurnaan dokumen perencanaan ini. Berbagai isu strategis seperti peningkatan sektor pertanian dan perikanan, pengembangan pariwisata, serta optimalisasi pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam pemandangan umum fraksi.

Rapat Paripurna ini merupakan tahap awal dalam pembahasan Ranperda RPJMD 2025-2029. Setelah pemandangan umum fraksi, akan dilanjutkan dengan rapat-rapat komisi dan gabungan komisi untuk pendalaman materi, sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah. Diharapkan, dengan partisipasi aktif dari semua pihak, RPJMD Kabupaten Barru 2025-2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.( Udi)

The post Legislator Barru Kaji Program Strategis RPJMD 2025-2029 appeared first on Minasanews.com.

Lokus kunker dua Komisi DPRD Barru ini menyasar dua OPD yaitu di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup. “Kabupaten Pinrang kita sasar sebagai lokasi kunķer karena pengelolaan tambang rakyat di Bumi Lasinrang tergolong beragam,” ujar Ketua Komisi II Syamsu Rijal dibenarkan Ketua Komisi III Hacing.

Alasan para anggota parlemen dari dua Komisi yang berkolaborasi mengunjungi dua OPD terkait tambang karena pengelolaan tambang rakyat terbilang banyak dan beragam.

Salah satu tambang rakyat terbilang besar di Pinrang. Terutama tambang pasir sungai. Bahkan penjualan pasir dari daerah ini cukup diminati warga Kabupaten Barru.

Tambang rakyat serupa juga ada di kabupaten Barru. “Makanya kita kunker ke Pinrang untuk sharing informasi terkait pengelolaan tambang. Terutama.bagaimana keterlibatan OPD setempat dalam penanganan masalah tambang rakyat di daerah tersebut,” jelasnya.( Udi)

The post Komisi II dan III DPRD Barru Kunker Dua OPD Kaji Tambang Rakyat appeared first on Minasanews.com.