Rapat gabungan komisi ini dipimpin lansung Wakil Ketua DPRD Barru Drs H Kamil Ruddin Kamis (2/5) di ruang sidang Paripurna Gedung DPRD Barru.

Dalam rapat gabungan terungkap terkait hasil kunjungan percepatan kerjasama kepelabuhanan dengan pemerintah kota Bontang dengan perusahaan daerah kota Bontang.

Ketua Tim Rombongan DPRD Barru, Syamsuddin Muhiddin berharap agar
Percepatan jalur lintas Kabupaten Barru-Bontang terwujud,sebaiknya kedua Dishub baik Barru dan Bontang sama-sama mengurus izin lintas tersebut guna percepatan kerjasama,sayangnya izin lintas belum terbit.

Sementara itu Ketua Bapemperda DPRD Barru, Andi Wawo Mannodjengi,menyatakan pemerintah daerah harus mendorong perseroda untuk menjalin kerjasama bisnis antara Perumda AUJ Bontang dengan Perseroda Barru

Wakil Ketua Komisi 2 Syamsu Rijal juga menjelaskan bahwa adanya keterbatasan ruang lingkup Perseroda dalam pengelolaan pelabuhan,perlu dikoordinasikan ke Kementerian Perhubungan,bahwa sejauh mana Pelindo bisa bersandingan dengan Perseroda Barru dimana Pemda Barru memiliki aset di area darat,”pungkasnya.( Udi)

The post Wakil Ketua DPRD Barru Pimpin Rapat Hasil Kunker di Bontang appeared first on Minasanews.com.

“Dukungan inilah yang mendorong saya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Barru dan sebagai wujud perhatian itu. Berbagai jenis bantuan untuk kelompok tani dan nelayan telah diturunkan untuk warga daerah tanah kelahiran saya,” ungkap Andi Ina.

Bahkan saat ini melalui perjuangan sebagai Ketua DPRD Sulsel. “Ada bantuan kursi seluruh desa dan kelurahan serta alat Sound System untuk kantor kecamatan senilai Rp 1 milyar yang diturunkan ke kabupaten Barru,” terangnya.

Bendahara Golkar Sulsel ini menyatakan akan memanfaatkan sisa waktu 4 bulan sebagai anggota parlemen untuk memperjuangkan aspirasi warga kabupaten Barru.

“Perjuangan saya untuk rakyat Barru memang sudah menjadi amanah Ibu kami almarhumah Andi Tja Tjambolang yang juga tiga periode menjadi anggota DPRD Sulsel,” bebernya.

Itulah sebabnya, lanjut Andi Ina sebagai generasi pelanjut yang berjuang digaris parlemen akan terus mengawal agar berbagai jenis bantuan pemerintah Sulsel juga ada untuk warga kabupaten Barru.( Udi)

The post Hasil Perjuangan Ketua DPRD Sulsel, Desa Kelurahan Dikucur Bantuan Kursi dan Sound System Senilai Rp 1 Milyar appeared first on Minasanews.com.

Pihak Tipidkor kata Kasat Reskrim Polres Barru AKP Salehuddin, SH,MH saat dihubungi Kamis(2/5/2024) di Mapolres Barru. “Penyidik masih menunggu turunnya hasil perhitungan dari BPKP. Hasil audit ini yang kami tunggu sebelum dilanjutkan ke tahap gelar perkara,” ujar Kasat Reskrim.

Nanti setelah gelar perkara baru bisa kita lanjutkan untuk ditingkatkan status perkaranya ke proses penyidikan, Kata Salehuddin yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Barru setelah menggantikan jabatan yang sebelumnya dijabat AKP Doris Hediana.

Soal status penyelidikan kasus dugaan korupsi di proyek jembatan Walemping yang menghubungkan ruas jalan Takkalasi( Barru)- Soppeng, belum ditingkatkan ke penyidikan karena masih menunggu hasil audit dari tim BPKP diungkapkan AKP Salehuddin.

Sebelumnya Kapolres Barru AKBP Dodik Susianto dibeberapa kesempatan menyatakan pihaknya tengah memproses hukum proyek jembatan pada pembangunan ruas jalan provinsi yang menghubungkan kabupaten Barru dengan Soppeng yang diduga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 milyar yang dikhususkan untuk pembangunan jembatan di Walemping.

“Kasus jembatan yang kita sedang proses nilai anggarannya lumayan besar sekitar Rp 1,5 milyar,” beber Kapolres ketika itu.

Sebelumnya Penyidik Reskrim melalui Kasat Reskrim Polres Barru ketika masih dijabat AKP Doris sempat merasa kesulitan menghadirkan beberapa saksi dalam penyelidikan kasus proyek jembatan Walemping karena ada beberapa saksi berdomisili di Jakarts dan Surabaya.( Udi)

The post Kasus Proyek Jembatan Walemping Tunggu Hasil Audit BPKP appeared first on Minasanews.com.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Persidangan Najemuddin yang juga Ketua Bawaslu Kabupaten Barru didampingi dua Komisioner Bawaslu yang bertindak sebagai anggota Majelis.

Dalam sidang perdana ini dua pihak didengarkan keterangannya, baik dari terlapor dalam hal ini KPU Barru maupun dari pihak pelapor dari kuasa Caleg PPP Andi Abd Rasyid.

Ketua Majelis Persidangan dugaan Pelanggaran Admnistrasi, Najemuddin yang juga Ketua Bawaslu Barru membenarkan jika pihaknya sudah selesai menggelar sidang perdana.

” Kelima Komisioner KPU secara lengkap ikut menghadiri sidang yang digelar pihak Bawaslu. Rencana sidang lanjutan kembali dilaksanakan Senin pekan depan,” ujar Najemuddin.

Sedangkan Anggota Bawaslu Barru, Farida dari Divisi Penanganan Pelannggaran dan Penyelesaian Sengketa yang juga bertindak sebagai Anggota Majelis, ketika ditemui di ruang kerjanya menyatakan persidangan ini digelar sudah sesuai dengan UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu no 8 thn 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu.

“Kedua aturan itu yang menjadi dasar dari pihak Bawaslu untuk menggelar sidang dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan pihak KPU Barru. Proses sidang pertama telah selesai kita gelar dengan agenda mendengarkan jawaban pihak terlapor(KPU) dan pelapor( Kuasa Caleg PPP). Insya Allah sidang kedua kembali diagendakan Senin pekan depan,” kata Farida.

Dijelaskan Anggota Bawaslu ini bahwa tahapan sidang dugaan Pelanggaran Administrasi terdiri dari empat tahapan yakni
1. Sidang pembacaan laporsn oleh pelapor dan jawaban terlapor
2. Sidang Pembuktian
3. Kesimpulan
4. Pembacaan Putusan

“Permasalahan yang dilaporkan pihak pelapor sesuai batas penanganan berlaku 14 hari sejak diregister dan hal tersebut sesuai Pasal 56 PKPU,” ujar Farida.

Ditambahkan Farida bahwa KPU dalam melakukan penetapan caleg, semestinya ditetapkan pada tgl 4 Maret 2024 karena menurut UU NO 7 tahun 2017 paling lambat 20 hari setelah pemungutan suara. Tetapi faktanya KPU menetapkan SK Penetapan hasil caleg Kabupaten Barru pada tgl 18 maret 2024.

Berdasarkan analisa sementara dari dugaan Pelanggaran Adminisitrasi itu. “Pihak KPU diduga melakukan pelanggaran administrasi pada SK hasil pleno pertama dan SK hasil pleno kedua. Sedangkan pada SK hasil pleno ketiga yang diterbitkan KPU sudah tepat dari apa yang diputuskan pihak KPU,” terangnya.

Sementara itu Komisioner KPU Barru Abdul Mannan yang ditemui usai mengikuti sidang hanya memberikan keterangan singkat saat ditemui.

“Iya kami baru saja bersama Komisioner KPU mengikuti agenda persidangan ini,” ujar Mannan sambil berlalu meninggalkan kantor Bawaslu.( Udi)

The post Dua SK Hasil Sidang Pleno Penetapan Caleg KPU Barru Diduga Langgar PKPU appeared first on Minasanews.com.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Persidangan Najemuddin yang juga Ketua Bawaslu Kabupaten Barru didampingi dua Komisioner Bawaslu yang bertindak sebagai anggota Majelis.

Dalam sidang perdana ini dua pihak didengarkan keterangannya, baik dari terlapor dalam hal ini KPU Barru maupun dari pihak pelapor dari kuasa Caleg PPP Andi Abd Rasyid.

Ketua Majelis Persidangan dugaan Pelanggaran Admnistrasi, Najemuddin yang juga Ketua Bawaslu Barru membenarkan jika pihaknya sudah selesai menggelar sidang perdana.

” Kelima Komisioner KPU secara lengkap ikut menghadiri sidang yang digelar pihak Bawaslu. Rencana sidang lanjutan kembali dilaksanakan Senin pekan depan,” ujar Najemuddin.

Sedangkan Anggota Bawaslu Barru, Farida dari Divisi Penanganan Pelannggaran dan Penyelesaian Sengketa yang juga bertindak sebagai Anggota Majelis, ketika ditemui di ruang kerjanya menyatakan persidangan ini digelar sudah sesuai dengan UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu no 8 thn 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu.

“Kedua aturan itu yang menjadi dasar dari pihak Bawaslu untuk menggelar sidang dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan pihak KPU Barru. Proses sidang pertama telah selesai kita gelar dengan agenda mendengarkan jawaban pihak terlapor(KPU) dan pelapor( Kuasa Caleg PPP). Insya Allah sidang kedua kembali diagendakan Senin pekan depan,” kata Farida.

Dijelaskan Anggota Bawaslu ini bahwa tahapan sidang dugaan Pelanggaran Administrasi terdiri dari empat tahapan yakni
1. Sidang pembacaan laporsn oleh pelapor dan jawaban terlapor
2. Sidang Pembuktian
3. Kesimpulan
4. Pembacaan Putusan

“Permasalahan yang dilaporkan pihak pelapor sesuai batas penanganan berlaku 14 hari sejak diregister dan hal tersebut sesuai Pasal 56 PKPU,” ujar Farida.

Ditambahkan Farida bahwa KPU dalam melakukan penetapan caleg, semestinya ditetapkan pada tgl 4 Maret 2024 karena menurut UU NO 7 tahun 2017 paling lambat 20 hari setelah pemungutan suara. Tetapi faktanya KPU menetapkan SK Penetapan hasil caleg Kabupaten Barru pada tgl 18 maret 2024.

Berdasarkan analisa sementara dari dugaan Pelanggaran Adminisitrasi itu. “Pihak KPU diduga melakukan pelanggaran administrasi pada SK hasil pleno pertama dan SK hasil pleno kedua. Sedangkan pada SK hasil pleno ketiga yang diterbitkan KPU sudah tepat dari apa yang diputuskan pihak KPU,” terangnya.

Sementara itu Komisioner KPU Barru Abdul Mannan yang ditemui usai mengikuti sidang hanya memberikan keterangan singkat saat ditemui.

“Iya kami baru saja bersama Komisioner KPU mengikuti agenda persidangan ini,” ujar Mannan sambil berlalu meninggalkan kantor Bawaslu.( Udi)

The post Dua SK Hasil Sidang Pleno Penetapan Caleg KPU Barru Diduga Langgar PKPU appeared first on Minasanews.com.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Persidangan Najemuddin yang juga Ketua Bawaslu Kabupaten Barru didampingi dua Komisioner Bawaslu yang bertindak sebagai anggota Majelis.

Dalam sidang perdana ini dua pihak didengarkan keterangannya, baik dari terlapor dalam hal ini KPU Barru maupun dari pihak pelapor dari kuasa Caleg PPP Andi Abd Rasyid.

Ketua Majelis Persidangan dugaan Pelanggaran Admnistrasi, Najemuddin yang juga Ketua Bawaslu Barru membenarkan jika pihaknya sudah selesai menggelar sidang perdana.

” Kelima Komisioner KPU secara lengkap ikut menghadiri sidang yang digelar pihak Bawaslu. Rencana sidang lanjutan kembali dilaksanakan Senin pekan depan,” ujar Najemuddin.

Sedangkan Anggota Bawaslu Barru, Farida dari Divisi Penanganan Pelannggaran dan Penyelesaian Sengketa yang juga bertindak sebagai Anggota Majelis, ketika ditemui di ruang kerjanya menyatakan persidangan ini digelar sudah sesuai dengan UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu no 8 thn 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu.

“Kedua aturan itu yang menjadi dasar dari pihak Bawaslu untuk menggelar sidang dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan pihak KPU Barru. Proses sidang pertama telah selesai kita gelar dengan agenda mendengarkan jawaban pihak terlapor(KPU) dan pelapor( Kuasa Caleg PPP). Insya Allah sidang kedua kembali diagendakan Senin pekan depan,” kata Farida.

Dijelaskan Anggota Bawaslu ini bahwa tahapan sidang dugaan Pelanggaran Administrasi terdiri dari empat tahapan yakni
1. Sidang pembacaan laporsn oleh pelapor dan jawaban terlapor
2. Sidang Pembuktian
3. Kesimpulan
4. Pembacaan Putusan

“Permasalahan yang dilaporkan pihak pelapor sesuai batas penanganan berlaku 14 hari sejak diregister dan hal tersebut sesuai Pasal 56 PKPU,” ujar Farida.

Ditambahkan Farida bahwa KPU dalam melakukan penetapan caleg, semestinya ditetapkan pada tgl 4 Maret 2024 karena menurut UU NO 7 tahun 2017 paling lambat 20 hari setelah pemungutan suara. Tetapi faktanya KPU menetapkan SK Penetapan hasil caleg Kabupaten Barru pada tgl 18 maret 2024.

Berdasarkan analisa sementara dari dugaan Pelanggaran Adminisitrasi itu. “Pihak KPU diduga melakukan pelanggaran administrasi pada SK hasil pleno pertama dan SK hasil pleno kedua. Sedangkan pada SK hasil pleno ketiga yang diterbitkan KPU sudah tepat dari apa yang diputuskan pihak KPU,” terangnya.

Sementara itu Komisioner KPU Barru Abdul Mannan yang ditemui usai mengikuti sidang hanya memberikan keterangan singkat saat ditemui.

“Iya kami baru saja bersama Komisioner KPU mengikuti agenda persidangan ini,” ujar Mannan sambil berlalu meninggalkan kantor Bawaslu.( Udi)

The post Dua SK Hasil Sidang Pleno Penetapan Caleg KPU Barru Diduga Langgar PKPU appeared first on Minasanews.com.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Persidangan Najemuddin yang juga Ketua Bawaslu Kabupaten Barru didampingi dua Komisioner Bawaslu yang bertindak sebagai anggota Majelis.

Dalam sidang perdana ini dua pihak didengarkan keterangannya, baik dari terlapor dalam hal ini KPU Barru maupun dari pihak pelapor dari kuasa Caleg PPP Andi Abd Rasyid.

Ketua Majelis Persidangan dugaan Pelanggaran Admnistrasi, Najemuddin yang juga Ketua Bawaslu Barru membenarkan jika pihaknya sudah selesai menggelar sidang perdana.

” Kelima Komisioner KPU secara lengkap ikut menghadiri sidang yang digelar pihak Bawaslu. Rencana sidang lanjutan kembali dilaksanakan Senin pekan depan,” ujar Najemuddin.

Sedangkan Anggota Bawaslu Barru, Farida dari Divisi Penanganan Pelannggaran dan Penyelesaian Sengketa yang juga bertindak sebagai Anggota Majelis, ketika ditemui di ruang kerjanya menyatakan persidangan ini digelar sudah sesuai dengan UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu no 8 thn 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu.

“Kedua aturan itu yang menjadi dasar dari pihak Bawaslu untuk menggelar sidang dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan pihak KPU Barru. Proses sidang pertama telah selesai kita gelar dengan agenda mendengarkan jawaban pihak terlapor(KPU) dan pelapor( Kuasa Caleg PPP). Insya Allah sidang kedua kembali diagendakan Senin pekan depan,” kata Farida.

Dijelaskan Anggota Bawaslu ini bahwa tahapan sidang dugaan Pelanggaran Administrasi terdiri dari empat tahapan yakni
1. Sidang pembacaan laporsn oleh pelapor dan jawaban terlapor
2. Sidang Pembuktian
3. Kesimpulan
4. Pembacaan Putusan

“Permasalahan yang dilaporkan pihak pelapor sesuai batas penanganan berlaku 14 hari sejak diregister dan hal tersebut sesuai Pasal 56 PKPU,” ujar Farida.

Ditambahkan Farida bahwa KPU dalam melakukan penetapan caleg, semestinya ditetapkan pada tgl 4 Maret 2024 karena menurut UU NO 7 tahun 2017 paling lambat 20 hari setelah pemungutan suara. Tetapi faktanya KPU menetapkan SK Penetapan hasil caleg Kabupaten Barru pada tgl 18 maret 2024.

Berdasarkan analisa sementara dari dugaan Pelanggaran Adminisitrasi itu. “Pihak KPU diduga melakukan pelanggaran administrasi pada SK hasil pleno pertama dan SK hasil pleno kedua. Sedangkan pada SK hasil pleno ketiga yang diterbitkan KPU sudah tepat dari apa yang diputuskan pihak KPU,” terangnya.

Sementara itu Komisioner KPU Barru Abdul Mannan yang ditemui usai mengikuti sidang hanya memberikan keterangan singkat saat ditemui.

“Iya kami baru saja bersama Komisioner KPU mengikuti agenda persidangan ini,” ujar Mannan sambil berlalu meninggalkan kantor Bawaslu.( Udi)

The post Dua SK Hasil Pleno Penetapan Caleg KPU Barru Diduga Langgar PKPU appeared first on Minasanews.com.

Pada kesempatan tersebut Syamsu Rijal anggota DPRD Barru fraksi PDI-P, melontarkan pertanyaan Dana Bagi Hasil yg menjadi hak kabupaten/ Kota dari pemerintah provinsi serta konsistensi dan komitmen pemerintah dan DPRD provinsi terhadap implementasi kegiatan di wilayah yg menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi.

Rudy Pieter Goni anggota DPRD Provinsi Sulsel fraksi PDI-P Sebagai pimpinan rombongan dari 18 anggota DPRD provinsi yang turut pada kuker ini, dan diterima langsung Ketua Bapemperda Andi Wawo Mannojengi didampingi Sekretaris Komisi 2 DPRD Barru, Syamsu Rijal.

Dari pertanyaan anggota DPRD Barru fraksi PDI-P Syamsul Rijal, ditanggapi langsung Ketua rombongan anggota DPRD provinsi Rudy Peter Goni fraksi PDI-P, “Bahwa terkait hal tersebut kami akan segera mungkin melakukan koordinasi dengan Gubernur atau PJ Gubernur,” ujar RPG.

Usai menerima rombongan DPRD Sulsel, Ketua Bapemperda DPRD Barru Andi Wawo Mannojengi bersama Sekretaris Komisi 2 Syamsu Rijal menyatakan rombongan kunker legislator DPRD Sulsel ini dalam rangka Evaluasi Implementasi Perda yang dihasilkan parlemen Sulsel.

“Para Wakil rakyat Sulsel ini datang melakukan kunker ke DPRD Barru untuk mengevaluasi dari hasil implementasi penerapan Perda yang selama ini disahkan pihak DPRD Sulsel,” ungkap Andi Wawo diamini Syamsu Rijal.( Udi)

The post Bapemperda DPRD Barru Pertanyakan Dana Bagi Hasil ke Rombongan DPRD Sulsel appeared first on Minasanews.com.

Adapun penerbitan SK hasil pleno penetapan yang dilakukan pihak KPU sebanyak tiga kali itu yakni SK NO. 205.1 Tgl 1 Maret 2024, kemudian kedua SK NO. 210 Tgl 18 Maret 2024, lalu SK NO 211 Tgl 19 Maret 2024.

Tindakan KPU menerbitkan SK hasil pleno sebanyak tiga kali menjadi blunder karena ada salah seorang caleg PPP asal Dapil 5 Tanete Rilau merasa dirugikan dengan terbitnya tiga kali SK Hasil penetapan caleg dari KPU ini.

SK Pertama tertanggal 1 Maret 2024 yang menetapkan hasil perolehan suara dua caleg PPP didapil 5 Tenete Rilau masing memperoleh suara yang sama yakni H Ishak meraih 855 suara dan Reskiani juga meraih jumlah suara yang sama yakni 855 suara. Ironisnya SK pertama ini ditanda tangani lengkap 5 Komisioner KPU Barru saat itu.

Setelah perolehan suara dalam jumlah yang sama ini menurut pengakuan Ketua KPU Barru Abdul Sapa bahwa terjadi salah input dari staf KPU sehingga digelar lagi rapat pleno kedua yang kemudian hasil perolehan suara sudah berbeda yakni raihan suara H Ishak sebanyak 855 suara kemudian Reskiani 865.

Lalu pada SK ketiga justru perolehan suara partai yang berubah. Dari perubahan itu menunjukkan suara partai lagi yang berubah dari 144 menjadi 114. Terbitnya tiga kali SK Penetapan caleg sebagai hasil pleno inilah yang memantik keberatan dari kubu caleg PPP H Ishak Ilyas yang kemudian menguasakan pengajuan laporan ke Bawaslu melalui Andi Abdul Rasyid.

Andi Abdul Rasyid kepada Minasanews.Com mengaku sebagai pihak yang dikuasakan untuk melaporkan masalah ini ke Bawaslu.Dirinyai sudah memasukkan laporan masalah ini ke Bawaslu.

“Pihak Bawaslu sudah menindaklanjuti laporan kami dan unsur Komisioner KPU telah menjalani proses pemeriksaan di Bawaslu dan Kamis besok akan dilanjutkan dengan proses sidang administrasi

Terkait dengan masalah ini, Ketua KPU Barru, Abdul Sapa sudah dimintai keterangan oleh pihak Bawaslu di kantor Bawaslu Barru. Rabu(26/3/2024)

Saat ditemui di kantor Bawaslu, Sapa mengakui jika dirinya baru saja memberikan klarifikasi ke pihak Bawaslu. Dia mengakui kalau ada kesalahan penginputan data yang dilakukan staf KPU dan dengan kesalahan ini, kita sebagai pihak Komisioner tidak terlepas dari masalah ini sebagai pihak kolektif kolegial.

“Terbitnya hasil pleno pertama dinilai sebagai bentuk kesalahan penginputan sehingga dilakukan lagi rapat pleno kedua untuk memperbaiki data tersebut dan rencana besok Kamis kami kembali akan dihadirkan dalam sidang administrasi, di kantor Bawaslu,” aku Abdul Sapa.

Sementara itu Anggota Bawaslu Barru, Farida yang dihubungi secara terpisah saat mengikuti kegiatan di Jakarta hanya memberikan jawaban singkat melalui Watshap bahwa saat ini laporan pihak Caleg PPP ke Bawaslu sudah dalam tahap proses.

“Masalah yang dilaporkan Caleg PPP sementara on proses dan sekarang dalam tahap penyelidikan/ klarifikasi di Bawaslu,” ujar Farida.

Farida juga membenarkan jika Kamis besok akan berlangsung sidang pelanggaran administrasi dan pihak KPU sebagai terlapor dan Caleg PPP dalam hal ini menjadi pelapor.( Udi)

The post KPU Barru Digugat Gegara Tiga Kali Terbitkan SK Hasil Rapat Pleno Penetapan Caleg appeared first on Minasanews.com.

Bupati Barru dan Plt.Ketua TP PKK Kabupaten Barru menghadiri langsung Pembukaan Internasional Handicraft Trade Fair (INACRAFT 2024) di Jakarta Convention Centre (JCC) itu.

Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft 2024) merupakan pameran kerajinan tangan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Pameran ini kembali digelar untuk ke-24 kalinya.

Bupati Barru Ir.H.Suardi Saleh,M.Si mengatakan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Barru dalam acara INA CRAFT Tahun 2024 merupakan momen untuk memperkenalkan hasil kerajinan tangan masyarakat Kabupaten Barru.

“Ini adalah momen yang sangat baik dan merupakan salah satu bentuk perhatian serta dukungan Pemerintah Kabupaten Barru memperkenalkan produk pengrajin Kabupaten Barru dalam skala Nasional dan Internasional melalui pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara,” ungkap Suardi

Kabupaten Barru menampilkan anyaman bambu sentra IKM Cenrapole Desa Pancana Kec. Tanete Rilau pada booth Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan. Sentra kerajinan anyaman bambu “cenrapole” merupakan binaan Dekranasda Kabupaten Barru.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dalam sambutannya memproyeksikan pangsa pasar RI ini dalam industri kerajinan dapat terus meningkat dan mengklaim Indonesia memiliki pangsa pasar sekitar 1,25 persen dalam industri kerajinan di dunia.

“(Hal ini) karena kekayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterampilan pengrajin dalam mengubah menjadi produk dekoratif dan kerajinan yang istimewa,” ujarnya.

Menkop UKM ini dalam seremoni pembukaan Inacraft 2024 berharap berharap Indonesia bisa berhasil masuk ke dalam daftar 10 negara eksportir handycraft terbesar di dunia.

“Saya berharap dengan branding Inacraft yang kuat di kawasan ASEAN, Indonesia 2024 dapat memimpin sebagai negara eksportir produk handycraft terdepan di kawasan ini,” harapnya.

Turut hadir dalam acara Plt.Ketua TP.PKK Kabupaten Barru drg. Hj.Ulfah Nurul Huda, MARS, Asisten Perekonomian dan Pembangunan A.Ratnawaty,ST,M.Si, Kadis Koperasi,UKM dan perdagangan Ushuluddin,ST,M.Si serta Pengurus Dekranasda Kabupaten Barru.( Udi)

The post Hasil Kerajinan Tangan Masyarakat Barru Tampil di Pameran Internasional appeared first on Minasanews.com.