Fadlun Abdillah meminta agar pemerintah dapat segera mengangkat honorer Satpol PP menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Hal ini karena masih terdapat 90 ribu anggota Satpol PP yang bukan merupakan PNS sebagaimana semestinya yang diamanatkan UU.

“Kita (non PNS) paling besar. Kita 70 persen dibanding PNS-nya, untuk Satpol PP ya,” kata Fadlun.

Lebih lanjut, Fadlun mengatakan bahwa pihaknya sudah dijanjikan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kabar pasti nasib Satpol PP non PNS ke depan.

Untuk itu, Fadlun mendesak Kemendagri untuk bisa berkomitmen mengatasi ketidakjelasan nasib ribuan tenaga honorer Satpol PP.

Pasalnya, hingga saat ini Kemendagri belum mengakomodir dan memberikan kabar baik mengenai pemetaan non PNS Satpol PP.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi Kemendagri dengan Satpol PP. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengatakan akan memperjuangkan nasib tenaga honorer Satpol PP.

“Saya sudah bicara dengan anggota DPR, mereka sepakat untuk dipercepat, jadi nanti kita perjuangkan,” ujar Wamendagri.

“Jadi mohon doanya agar semua bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Fadlun mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mengawal semua masalah honorer Satpol PP di seluruh Indonesia diselesaikan dan diserahkan kepada Menpan RB sesuai amanah UU yang berlaku.

“Kami akan terus mengawal penyelesaian masalah honorer Satpol PP di seluruh Indonesia hingga diserahkan kepada Menpan RB sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 bahwa polisi pamong praja adalah pegawai negeri sipil,” jelasnya.

Fadlun menambahkan bahwa selama peraturan perundang-undangan masih berlaku, pemerintah harus melaksanakannya sesuai dengan konstitusi.

“Selama peraturan ini berlaku, pemerintah harus menjalankannya tanpa melanggar konstitusi dan melaksanakan amanat UU,” kata dia.

“Kemendagri agar segera menyerahkan surat formula ke ke Menpan RB dan DPR RI,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Rapat Paripurna yang dilaksanakan

The post Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Minta Kemendagri Angkat Satpol PP Honorer Jadi ASN appeared first on Minasanews.com.

Awalnya tunggakan gaji honorer selama 2022 yang belum dibayarkan selama 6 bulan. Namun 2 bulan diantaranya telah dibayarkan. Sedangkan sisa empat bulan sampai sekarang belum diselesaikan.

Demo anggota Damkar bukan kali ini dilakukan. Sebelumnya aksi demo juga digelar dengan tuntutan yang sama. Sayang aksi demo yang digelar tenaga honorer ini, berakhir dengan janji pihak BAKD bahwa sisa empat bulan akan dimasukkan dalam APBD Perubahan.

Beberapa pengunjuk rasa meneriakkan rasa kesal dengan nada tinggi bahwa Pemkab Pangkep mengabaikan hak-hak honorer di Damkar. Mengapa tidak dari awal gaji kita dianggarkan. “Apalagi sisa gaji kami yang belum dibayarkan masih tahun 2022,” ujar para pendemo berteriak.

“Apabila sisa gaji kami empat bulan tidak dibayarkan, maka tuntutan akan berlanjut. Kita hanya menuntut hak-hak sebagai tenaga honorer. Kami ini punya keluarga yang mau dihidupi,” tegas para pengunjuk rasa.( Udi)

The post Empat Bulan Gaji Belum Dibayarkan, Honorer Damkar Pangkep Gelar Demo appeared first on Minasanews.com.

Azwar mengatakan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan opsi terbaik bagi tenaga honorer agar PHK tersebut tak dilakukan.

“Kita sedang siapkan opsi terbaik dengan guiding-nya adalah tidak ada PHK massal,” kata Azwar, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/3).

Terkait kebijakan ini, Azwar mengatakan pemerintah tengah memikirkan opsinya. Azwar menjelaskan sebelumnya ada tiga opsi yang disiapkan pemerintah untuk tenaga honorer.

Pertama, seluruh tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun opsi ini dinilai bisa menambah beban negara.

Kedua, seluruh tenaga honorer akan diberhentikan, tetapi opsi ini dianggap bisa mengganggu pelayanan publik karena banyak tenaga honorer di berbagai daerah yang bisa membantu pelayanan publik.

Ketiga, tenaga honorer diangkat sesuai prioritas menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bidang pendidikan dan kesehatan. Opsi ini sudah mulai berjalan sejak 2022.

Hal itu tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022.

Tjahjo meminta agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat, maka dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.

Keputusan tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aturan itu menyebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

The post Pemerintah Klaim Tidak Akan PHK Massal Honorer appeared first on Minasanews.com.