Informasi yang dihimpun di internal Kejati Sulsel, diketahui jaksa penyelidik telah meminta data dan bahan keterangan kepada jajaran mantan direksi PDAM Makassar pada Kamis (5/6/2025.

Jajaran eks direksi PDAM Makassar yang dimintai keterangan adalah mantan direktur utama BI, mantan direktur umum IMP dan eks direktur pengelolaan limbah AA. Sementara eks direktur keuangan SUM diketahui tidak memenuhi panggilan kejaksaan.

“Keempatnya diperiksa di ruang pemeriksaan di lantai 5 Bidang Pidana Khusus. Keempatnya datang tadi pagi jelang siang. Diperika seputar pengelolaan dana cadangan di PDAM Makassar,” ujar sumber internal di Kejati Sulsel.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel Soetarmi mengakui saat ini Bidan Pidana Khusus Kejati Sulsel secara intensif melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak terkait dengan proses penyelidikan kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana cadangan di PDAM Makassar.

Soetarmi menyebutkan bahwa proses penyelidikan sudah berjalan aktif. Tim Pidsus saat ini sedang menghimpun berbagai data dan keterangan guna mengungkap indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

“Saat ini bidang Pidsus Kejati Sulsel sementara melakukan penyelidikan terkait dana cadangan,” kata Soetarmi, Kamis (5/6/2025).

Berdasarkan fakta yang dihimpun dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, diketahui kalau dana cadangan yang semestinya digunakan sebagai bagian dari strategi keuangan perusahaan untuk menjaga stabilitas operasional, diduga tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, khususnya pada periode 2022 hingga 2024.

Pengusutan kasus ini menjadi perhatian publik mengingat PDAM merupakan perusahaan milik daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

Jika terbukti adanya unsur korupsi, hal ini bisa berdampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di BUMD, sekaligus membuka jalan bagi reformasi manajemen di tubuh PDAM Makassar.

Sejumlah kalangan mendesak Kejati Sulsel agar proses penyelidikan diharapkan berjalan transparan dan profesional. Publik juga berharap agar Kejati Sulsel mampu mengungkap kebenaran secara menyeluruh demi menjaga integritas institusi penegak hukum serta menjamin penggunaan uang negara yang tepat sasaran.

Diketahui, PDAM Makassar mencatatkan saldo dana cadangan sebesar Rp24 miliar, yang merupakan akumulasi laba usaha tahun 2023 dan 2024. Dana ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen dan dilaporkan secara terbuka.

Namun, proses pengelolaannya menimbulkan sorotan karena belum sepenuhnya melibatkan Dewan Pengawas maupun Kuasa Pemilik Modal (KPM) sesuai prosedur yang berlaku.

The post Terus Dalami Kasus Dugaan Korupsi Dana Cadangan PDAM Makassar, Kejati Periksa Eks Direksi appeared first on Minasanews.com.

Kunjungan Kajati Sulsel tersebut merupakan agenda untuk menjalin kerja sama dan silaturahmi bersama Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya terkait rencana kerja sama antara Kejati Sulsel dengan Fakulas Hukum Unhas dan beberapa isu hukum yang sedang marak terjadi di masyarakat.

Sebagaimana diutarakan oleh Prof. Hamzah Halim, bahwa Fakultas Hukum Unhas senantiasa terbuka untuk menjalin kerja sama dengan semua instansi khususnya dalam bidang pendidikan.

“Kami sebagai institusi pendidikan tentunya sangat terbuka dengan kerja sama yang menitiberatkan pada pengembangan bidang pendidikan. Khususnya dalam hal pengembangan dan pengimplementasian Kurikulum Merdeka Belajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unhas,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, ada banyak program yang bisa dikerjasamakan antara Fakultas Hukum Unhas dengan Kejati Sulsel, seperti program Blended Learning, Kuliah Kerja Nyata dan masih banyak lagi.

Di sisi lain, Leonard Eben Ezer Simanjuntak selaku Kajati Sulsel menegaskan bahwa sangat memungkinkan untuk dilakukan kerja sama dalam bidang pendidikan.

“Kejaksaan saat ini memiliki banyak program yang berorientasi pada pengembangan pendidikan. Seperti Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Sahabat Pelajar dan seterusnya. Kiranya hal itu bisa diterapkan di perguruan tinggi. Selain itu, Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas yang sudah ada sejak dulu harus dikembangakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mengimpelementasikan program-program Kejaksaan dengan Fakultas Hukum Unhas,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menuturkan bahwa diharapkan koordinasi yang sistematis antara Kejati Sulsel dengan Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas.

The post Fakultas Hukum UNHAS Jalin Kerja Sama Bareng Kejati Sulsel appeared first on Minasanews.com.