Dana POKIR atau Dana Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan setempat agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD.

Tujuan dari dana aspirasi oleh anggota legislatif ini adalah untuk mendorong pertumbuhan daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya angka inflasi di sebuah daerah.

Pokir DPRD diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178 yaitu, penelaahan Pokir DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses di masing-masing Dapil anggota DPRD.

“Berdasarkan Data dan Fakta Yang Telah Kami Kaji Dari Sekian lama kami menduga ada beberapa Pokok Pikiran (Pokir) oknum Wakil Ketua DPRD Kab Mamasa Itu fiktif yang jumlahnya tidak sedikit,”ungkap Roy Darwis saat melakukan aksi demonstrask

“Ditengah tengah rakyat menjerit disebabkan oleh tinggi nya angka devisit di daerah Mamasa. Pada tahun 2022/2023 mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak berjalan. Dan kami sayangkan jika ada beberapa Anggaran Dana Hibah Dan APBD. Yang Tidak Tidak Sesuai Dengan Peruntukkan nya,”Sambung Roy Darwis.

Ditempat berbeda. Jumadil Awal yang bertugas Sebagai Jenderal lapangan mengungkapkan akan menurunkan massa yang lebih besar di aksi selanjutnga bila hari ini tidak di indahkan. Maka kami berjanji.

“Kami akan melakukan aksi jilid 2 Yang tak kalah besar jumlah massa hari ini. Kami tidak main main, kasus ini seharus nya ditangani dengan serius. Sebab dampak dari dugaan kejahatan yang dilakukan oleh oknum Wakil ketua DPRD Mamasa,”tutup Jumadil.

The post Gerakan Pemuda Reformasi Geruduk KPK Minta Usut Dugaan Pokir Fiktif Oknum DPRD Mamasa TA. 2022-2023 appeared first on Minasanews.com.

Dalam data rekapitulasi Kepatuhan 2023 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) untuk Provinsi Sulsel tertera bahwa masih ada satu oknum Pejabat Pemkab Barru yang belum melaporkan LHKPN ke KPK.

Selain ada oknum pejabat yang belum menyetor LHKPN. Dalam rekapitulasi kepatuhan itu juga tercatat masih ada 13 pejabat Pemkab Barru yang belum lengkap laporan LHKPN miliknya.

Masih dalam data hasil rekapitulasi kepatuhan tertulis jumlah pejabat wajib lapor sebanyak 326 orang, sudah lapor 325 orang. Kemudian belum lapor 1 orang. Lalu kepatuhan pelapor 99,69 persen.

Selain itu ada juga data pejabat yang tercantum belum lengkap laporannya sebanyak 13 orang. Lalu antrian vetifikasi 145 orang, lengkap 167 orang dan kepatuhan lengkap 51,23 persen.

Kabag Hukum Pemkab Barru, Ardi Susanto, SH yang dikonfirmasi Rabu(27/3/2024) membenarkan adanya satu orang Pejabat Pemkab Barru yang belum memasukkan laporan LHKPN.

Menurut Ardi, saat ini masih ada rentang waktu penyetoran LHKPN hingga tanggal 31 Maret 2024. Jadi boleh jadi pejabat tersebut masih melengkapi pelaporan dokumen LHKPN miliknya. “Namun data per hari ini dari hasil rekapitulasi kepatuhan tertera ada satu orang yang belum setor LHKPN nya,” ujar Ardi.( Udi)

The post Oknum Pejabat Pemkab Barru Belum Laporkan LHKPN ke KPK appeared first on Minasanews.com.

Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 40 (empat puluh) peserta dari pejabat kementerian, dimana 38 (tiga puluh delapan) orang diantaranya Pejabat Eselon III dan IV, yaitu Kepala Lapas Kelas II dan Kepala Rutan I/II. Sisanya berasal dari unsur Kepala Kantor Imigrasi I/II, Kepala Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara), Kepala Badiklat Hukum dan HAM, serta Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 20 oktober 2023 dan dibuka dengan Sambutan dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana.

“Meski sistem yang dibangun telah sebaik mungkin, pasti akan dicari-cari celahnya, kelemahan-kelemahan sistem itu yang digunakan untuk melakukan korupsi,” terang wawan melalui siaran teleconference sekaligus memberi penjelasan singkat terkait bahaya korupsi dan dampaknya.

Turut hadir pada pembukaan pelatihan tersebut antara lain, Direktur Diklat Antikorupsi KPK Dian Novianthi, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Razilu, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Iwan Kurniawan.

Prestasi ini merupakan bagian dari upaya strategis KPK untuk mendukung pemberantasan korupsi dengan mencetak Duta Prestasi. Duta Prestasi ini diharapkan akan berperan dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas, serta mendorong budaya antikorupsi.

Salah satu peserta yang turut serta dalam pelatihan ini adalah Kepala Rutan Kelas IIB Barru, Mashuri Alwi. Dengan keikutsertakan Karutan dalam pelatihan ini, tentunya semakin mempertegas peran strategisnya dalam memperkuat upaya pembangunan zona integritas di Rutan Barru.

“Menjadi Duta Prestasi adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kami membawa misi mendorong budaya antikorupsi dan membangun sistem yang bersih dan profesional di wilayah kementerian hukum dan HAM,” ungkapnya.( Udi)

The post KPK Gelar Pelatihan Prestasi, Karutan Barru Bertekad Jaga Integritas appeared first on Minasanews.com.

“Dalam rangka mempertahankan praktik baik dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, proses pendaftaran dan pengisian LHKPN secara online melalui elhkpn.kpk.go.id dapat dilakukan setelah Daftar Calon Tetap (DCT) diterbitkan oleh KPU sehingga proses pemberian tanda terima LHKPN dapat terlaksana dengan baik,” demikian dikutip dari cnn.

Praktik pelaporan LHKPN bagi caleg terpilih diatur dalam Peraturan KPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU 21/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU 14/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

Namun, aturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan KPU 10/2023 dan Peraturan KPU 11/2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surat itu ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Inspektur KPK.

The post KPK Imbau KPU, Protes Soal Caleg Terpilih tidak Perlu LHKPN appeared first on Minasanews.com.

“Terjadwal Selasa Kamis, saudara Andhi Pramono dengan saudara Wahono akan kita undang untuk kita mintakan klarifikasi, minggu depan. Selasa Kamis. Terbalik-balik lah itu mana yang Selasa mana yang Kamis, saya lupa,” kata Pahala, Jumat (10/3).

Pahala menjelaskan pihaknya bakal mengklarifikasi harta kekayaan Andhi, mulai dari rumah mewah, pakaian bermerek, dan sejumlah harta lainnya.

“Ya karena itu, foto yang rumahnya aduhai itu, plus ada yang pakaiannya, saya enggak tahu mereknya apa, lu yang tahu lah. Tapi ya karena itu, kita mau nanya juga. Sambil ngecek juga bener enggak yang dilaporin itu hartanya. Kalau dilihat rumahnya kan kayaknya sedep bener tuh, aduhai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pahala mengatakan pihaknya telah mengetahui perkembangan harta kekayaan Andhi yang tertuang dalam LHKPN.

“Kita juga sudah tahu juga LHKPN-nya perkembangannya kayak apa dari tahun ke tahun. Sudahlah, kalau itu sudah kita analisa. Bahkan nanti informasi masyarakat ada dua atau tiga gitu terkait beliau sudah kita kumpulin. Ya buat amunisi kalau nanya gak bengong-bengong amat kan, gitu ya,” katanya.

Pahala menjelaskan KPK tengah mengumpulkan sejumlah bahan berupa rekening bank, asuransi, saham, hingga sertifikat atas nama yang bersangkutan, istri, dan anaknya.

“Jadi sambil dia nanti kita undang minggu depan, ya sekarang kita juga ngumpulin data dong. Klarifikasi kan kita harus punya data juga,” ujarnya.

Nama Andhi menjadi viral setelah sebuah rumah mewah di kawasan Cibubur yang diduga miliknya diunggah di media sosial.

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 16 Februari 2022, Andhi memiliki harta senilai Rp13,7 miliar.

Sementara Wahono dipanggil karena ada kaitan istrinya dengan perusahaan pejabat pajak yang telah mendapat sorotan publik Rafael Alun Trisambodo. Wahono sendiri tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp14 miliar.

The post KPK Periksa Harta Kepala Bea Cukai Makassar dan Kepala Pajak Jaktim Pekan Depan appeared first on Minasanews.com.