Proses dimulai dengan pemesanan nama koperasi, yang hasilnya langsung disampaikan dalam musyawarah desa (musdes) atau kelurahan (muskel). Hal ini mempermudah masyarakat mengenal identitas koperasi mereka sejak awal. Nama tersebut kemudian dimuat dalam Berita Acara Pendirian dan menjadi dasar untuk penyusunan berkas akta koperasi.

Setelah musyawarah, pengurus yang terpilih langsung menyiapkan dokumen, seperti KTP pendiri, hasil musdes, daftar hadir, NPWP, rencana kerja, dan lainnya. Dokumen ini kemudian diverifikasi oleh Dinas Koperasi sebelum kami sebagai notaris menyusun minuta akta.

Hal yang sangat mempermudah proses adalah kebijakan Ibu Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, yang mendelegasikan penandatanganan akta kepada Kepala Desa atau Lurah sebagai kuasa dari para anggota pendiri. Ini sangat efektif dan efisien, karena pengurus tidak perlu bolak-balik datang menandatangani. Apalagi, beliau sebelumnya juga berprofesi sebagai notaris, jadi sangat memahami alur teknis dan kebutuhan lapangan secara mendalam.

Selain itu, arahan Ibu Bupati agar Kantor Pajak memfasilitasi pembuatan NPWP secara kolektif sangat membantu kami dalam proses legalisasi. Ini bukan hal sepele, karena NPWP adalah salah satu syarat utama dalam penerbitan akta.

Tantangan tetap ada, terutama soal pemahaman masyarakat terhadap isi dokumen dan kode kegiatan koperasi (KBLI). Namun, karena pemerintah kabupaten membentuk grup WhatsApp untuk tiap pengurus, segala informasi dan perbaikan dokumen bisa dilakukan secara cepat dan tepat.

Saya secara pribadi sangat terkesan dengan semangat gotong royong yang luar biasa. Mulai dari Bupati, Kepala Dinas, hingga masyarakat saling bantu dan tidak berhenti berkoordinasi. Bahkan di hari-hari menjelang pelantikan serentak, banyak kepala dinas dan stafnya langsung turun menghubungi satu per satu pengurus koperasi untuk melengkapi berkas mereka.

Sebagai notaris, ini pertama kalinya saya merasakan duduk di forum formal bersama Ibu Bupati dan mendapat ruang untuk terlibat secara aktif dalam program strategis daerah. Saya merasa dihargai, diberikan panggung, dan benar-benar diberi ruang untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.
Kabupaten Barru telah membuktikan bahwa dengan niat baik, kepemimpinan yang kuat, dan kerja sama lintas sektor, pembentukan koperasi tidak hanya bisa cepat, tapi juga legal, tepat, dan membumi.( Udi)

The post Pengalaman Notaris Jadi Modal Bupati Barru Percepat Legalitas KMP appeared first on Minasanews.com.

Massa yang dibawah pemilik lahan ini melakukan orasi sembari membentangkan spanduk . Basri mengaku memprotes dokumen tanah miliknya karena dibuatkan AJB tanpa sepengetahuan dirinya sebagai pemilik tanah.

“Kami kesini melakukan aksi demo karena mencari keadilan atas perkara dokumen tanah milik saya yang justru diterbitkan AJB nya tanpa sepengetahuan kepada saya sebagai pemilik lahan,” ucap Basri dengan nada protes.

Pemilik tanah yang mengklaim sebagai lahan miliknya ini memprotes Akte Jual Beli (AJB) atas tanah itu. “Ada keanehan mengapa Notaris menerbitkan AJB itu. Ironisnya lagi malah disetujui oleh Kantor ATR/BPN Barru dan lagi tanpa saya ketahui,” bebernya.

Bahkan menurut Basri yang semakin mengherankan dirinya mengapa kepemilikan lahan ini sudah berubah menjadi milik orang lain.

“Sebagai pemilik lahan. Kami meminta pihak ATR/BPN Barru mengkaji ulang proses balik nama atas dugaan pemalsuan AJB dari Notaris senilai Rp 452 juta,” ujar Basri dengan suara lantang.

Ironis memang, kata Basri lagi. Kenapa lahan milik saya sekarang memiliki dua AJB. Salah satu dari AJB itu ada yang nilainya Rp 715 juta dan satunya lagi Rp 452 juta.

“Adanya dugaan AJB ganda, nanti kita diketahui pada tahun 2021 dan ketika memasuki awal 2023 justru kami disomasi dan diminta untuk mengosongkan rumah dan tanah yang kami tempati itu,” urai Basri.

“Ada dugaan AJB tersebut direkayasa kemudian dilakukan perubahan nama. Istri saya ini semestinya menjadi nama pemilik lahan. Tetapi kenapa justru yang tertera ada nama orang lain yang lagi-lagi tanpa sepenggetahuan saya,” imbuhnya.

Aksi demo tidak hanya dilakukan di halaman kantor ATR/BPN Barru tapi juga di depan kantor notaris sebagai pembuat dokumen AJB tersebut.

Demo didua kantor ini dikawal ketat pihak kepolisian dan dipimpin langsung Kabag Ops Polres Barru, Kompol Muh. Ridwan.

Sementara itu Kepala Kantor ATR/BPN Barru, Daud Wijaya Sitorus menerima Basri dan beberapa perwakilan massa di ruang rapat kantornya. Daud menyatakan sebenarnya perkara ini sudah pernah dimediasi.

Apabila pemilik lahan merasa tidak puas atas masalah ini. Daud mempersilahkan Basri bila ingin menggugat perkara dengan menempuh jalur hukum.

“Jika pemilik lahan merasa tidak puas. Silahkan tempuh jalur hukum untuk menggugat perkara ini melalui prosedur yang berlaku,” ujar Daud.

Dalan penjelasan Kepala ATR/BPN ini menyatakan bahwa berkas permohonan balik nama dilakukan Notaris Tresita Wahida. Sehingga bila Basri ingin ke pihak berwajib maka silahkan laporkan pemohon.

“Dokumen AJB yang dimasukkan Tresita ke kami sudah legal. Begitu pula SHGB no.4 itu telah saya tanda tangani. Bahkan sudah dilakukan proses balik nama. Jadi kalau memang merasa keberatan, silahkan dilaporkan (pemohon notaris) kalau mau ke pihak berwajib,” terangnya

Notaris Tresita Wahida yang hadir di lokasi pertemuan, setelah difasilitasi oleh Kepala Kantor ATR/BPN Barru. Dalam pertemuan ini. Tresita sempat mendengar semua keberatan yang disampaikan oleh Basri bersama massa yang dibawah. Hanya saja notaris ini tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dalam pertemuan ini.( Udi)

The post Alasan Pemilik Lahan Demo BPN dan Notaris Di Barru appeared first on Minasanews.com.

Pihak LITCW tidak hanya mendemo BPN. Kantor Notaris dikawasan Jampue di jalan Sultan Hasanuddin juga ikut jadi sasaran berikut dari aksi unjuk rasa ini.

Aksi demo ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Barru yang menurunkan dua peleton pasukan pengamanan yang dipimpin langsung Kabag OPS Polres Barru Kompol Ridwan.

Selain menurunkan pasukan pengamanan. Pihak Polres juga melibatkan negosiator dari Satuan Binmas.

Dalam pengawalan aksi demo ini. Pihak negosiator memfasilitasi pertemuan antara Perwakilan aksi demo dengan Kepala BPN Barru. Pada pertemuan tersebut, Kepala BPN menyarankan kepada pihak pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan perdata atau pengadilan tata usaha negara.

Setelah perwakilan aksi unjuk rasa bertemu dengan unsur pimpinan BPN. Massa demo kembali melanjutkan aksinya dengan melakukan long march ke kantor Notaris di kawasan Jampue yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari kantor BPN Barru di jalan Sultan Hasanuddin.

Dalam demo ini LICTW menurunkan massa kurang lebih 30 orang. Ditengah berlangsungnya aksi demo. Kabag Ops kembali turun tangan mempertemukan perwakilan peserta aksi dengan pihak notaris. Dari hasil pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum.

Dihubungi secara terpisah, Kasi Humas Polres Barru IPTU Iriansyah menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu memberikan ruang dan menjamin hak semua lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, selama dalam koridor perundang-undangan.

“Silahkan kepada seluruh masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi, Polres Barru akan selalu memberikan pengawalan untuk menjamin kelancaran dan keamanan seluruh peserta aksi, selama dilakukan sesuai koridor aturan yang berlaku” ucap Kasi Humas.( Udi)

The post Gegara Alih Nama Sertifikat Tanah, LITCW Demo Kantor BPN dan Notaris appeared first on Minasanews.com.