Hampir seluruh OPD dikritisi pihak dewan karena tidak maksimal dalam menggejot peningkatan Pendapatan asli daerah( PAD). Catatan dan rekomendasi untuk memaksimalkan PAD menjadi salah satu dari 12 catatan strategis yang dikritisi para wakil rakyat.

Rekomendasi ini dibacakan legislator Partai Nasdem, Fajar Fitrawan dihadapan Bupati dan para anggota dewan serta pejabat forkopimda dan Pemkab Barru.

Dari 12 Catatan Strategis yang direkomendasi dewan. Salah satu diantaranya adalah sorotan terhadap sejumlah OPD yang dinilai tidak maksimal dalam upaya menggenjot peningkatan PAD.

DPRD Barru melalui Fajar Fitrawan yang dipercayakan membacakan Catatan Strategis mengharapkan kepada Bupati untuk memberikan warning kepada beberapa OPD yang dinilai tidak maksimal menggenjot peningkatan PAD.

“Dewan berharap ke depan tidak ada lagi OPD yang tidak serius dalam upaya peningkatan PAD. Sebab jika hal ini tidak dilakukan pihak OPD. Maka akan berimbas terhadap efisiensi dan efektifitas anggaran,” urai Fajar.( Udi)

The post Paripurna Dewan Kritisi LKPJ, Gegara PAD OPD Tidak Maksimal appeared first on Minasanews.com.

Dikatakan Syahban, tingkat kehadiran aparatur sipil negara(ASN) Pangkep hari pertama masuk kantor mencapai capai 98 persen.

“Kami bersama ibu Sekda melakukan sidak di hari pertama, dan itu diatas 90persen kehadiran ASN. Itu bukti kedisiplinan kita bisa dijaga, ” katanya, usai upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan upacara Setda Pangkep, Rabu(17/4/24).

Wabup Syahban memberikan apresiasi kepada Pimpinan OPD yang telah menanamkan kedisplinan terhadap ASN.

Diharapkan, kedisiplinan ini terus dipertahankan sehingga meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita harapkan kehadiran dan kedisiplinan ini terus dipertahankan, jangan kendor, “tambahnya.

Hari Kesadaran Nasional, diharapkan juga terus meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan. Bukan hanya sekadar hadir untuk upacara.

Kepala BKPSDM Pangkep, Farmawaty mengatakan, terkait kehadiran ASN Pasca lebaran idul fitri, Wabup dan tim turun langsung melakukan sidak.

Hasilnya, hampir 98 persen kehadiran ASN pada setiap OPD. Bahkan, ada yang mencapai 100persen.

Hal ini menandakan kesadaran pegawai terkait disiplin mengalami peningkatan signifikan.

“Memang saat ini KemenPAN melakukan penataan manajemen ASN termasuk penegakan disiplin. Semua hampir hadir dari semua OPD, kecuali ada yang sakit atau cuti. Ada yang tanpa keterangan, itupun hanya beberapa orang ASN, ” jelasnya.( Udi)

The post Pasca Libur Lebaran Wabup dan Sekda Pangkep Sidak OPD appeared first on Minasanews.com.

Pembahasan ranperda RTRW dihadiri Dinas PUPR,Dinas PMPTSP Perizinan, Dinas Pertanian Kabupaten Barru dan Dinas Pariwisata.

Rapat pembahasana ranperda RTRW dipimpin Wakil Ketua DPRD Barru H Kamil Ruddin didampingi Wakil Ketua DPRD 2, AFK Majid.

Salah satu pimpinan OPD yang dimintai keterangan yakni Kepala DPMTSP Barru, Andi Syukur Makkawaru SSTP MSI disela-sela rapat pembahasan ranperda sedang berlansung mengatakan untuk ranperda RTRW memang ada perubahan dan perbaikan dari perda sebelumnya.

“Bukan hanya pihak DPMTSP yang dihadirkan dalam rapat pembahasan ranperda RTRW ini. Ada beberapa instansi lain yang terkait dengan RTRW ini ikut juga diundang hadir, diantaranya Dinas PUPR sebagai leading sektor dari RTRW, Dinas Pertanian Dinas Pariwisata dan termasuk dari kami,”jelasnya.

Sebenarnya cukup banyak instansi yang harus terlibat karena adanya keterkaitan dengan RTRW ini. Seperti Bappelitbangda, BPBD,Lingkungan Hidup termasuk Pariwisata maupun pemerintah Kecamatan,” bebernya.

“Apalagi yang dibahas sangat kompleks,terkait tata ruang wilayah yang seharusnya sesuai dengan kondisi wilayah dan kultur masyarakatnya,dan sudah banyak contoh di daerah kita misalnya area wisata,ada area pertanian dan ada pula zona perumahan,termasuk juga zona industri dan lain sebagainya dan hal seperti ini di khawatirkan terjadi tumpang tindih jika tidak diatur dengan baik penataanya..namun untuk saat ini RTRW sementara pembahasan bisa saja pembahasannya agak lama,”pungkasnya. ( Udi)

The post DPRD Barru Hadirkan OPD Dalam Rapat Pembahasan RTRW appeared first on Minasanews.com.

Selain itu rapat ini juga dihadiri.sejumlah legislator lainnya. Dewan melaksanakan rapat ini untuk melihat dan mengawasi langsung seperti apa rencana kerja SKPD dari Pemkab Barru untuk 2024.

Itulah sebabnya, kata Ketua DPRD Barru, Lukman, T, pihak dewan akan melanjutkan pembahasan setelah rapat paripurna ini.

“Pihak Komisi yang akan melanjutkan rapat pembahasan bersama SKPD sesuai dengan leading sektor masing-masing dari Komisi tersebut,” ujar Lukman

Seperti diketahui, Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja( Renja). ( Udi)

The post Dewan Awasi Renja OPD Pemkab Barru appeared first on Minasanews.com.

“Jangan lagi ada program yang tidak dilaksanakan dengan alasan waktu yang tidak cukup. Semua pekerjaan harus direncanakan dengan matang agar hasilnya bagus dan tepat sasaran,” ujar Suardi.

Bupati juga perintahkan agar semua yang terlibat dalam pekerjaan baik yang berupa fisik atau pekerjaannya lainnya, Pengguna Anggaran atau Kepala OPD harus terjung langsung ke lapangan untuk mengecek kemajuan setiap pekerjaan.

Suardi menambahkan, kepada Satuan Polisi Pamon Praja (Satpol PP) dan instansi terkait agar intens menyampaikan informasi kepada masyarakat kita terkait bahaya kebakaran juga selalu siap siaga dalam menangani jika terjadi musibah kebakaran.

Dipenghujung rapat ini, Bupati kembali mengingatkan kepada seluruh peserta rapat agar memperhatikan informasi yang ada di media salah satunya di WhatsApp Group (WAG) Kab. Barru, di WAG tersebut banyak diskusi masyarakat kita.

“Jika ada diskusi berkembang yang berkaitan dengan pemerintahan atau yang berkaitan dengan program kita, segera dijawab, jangan biarkan masyarakat kita merasa tidak diperhatikansilahkan dijawab sesuai tupoksinya,” jelasnya.

Bupati Barru dua periode ini, di era keterbukaan informasi sekarang ini tidak boleh lagi kita tidak memperhatikan informasi media, termasuk media sosial, karena kadang muncul ide-ide cemerlang dari masyarakat kita, begitu juga yang berupa kritikan, masukan dan hal lainnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa yang lebih penting dalam bermedia sosial adalah menjadi contoh di tengah masyarakat kita, dahulukan adat kebiasaan kita sebagai orang Bugis/Makassar yaitu, Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi.

Mantan Kepala Bappeda Pinrang ini juga mengatakan, dalam bermedia sosial, kita juga diatur oleh Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

“Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya termasuk dalam bermedia sosial. Jangan sampai menghasut, memfitnah, atau mencemarkan nama baik sesorang, itu bisa menyebakan kita terjerat Undang-Undang di atas,” pungkasnya.( Udi)

The post Suardi Warning Proyek Fisik OPD Jelang Musim Hujan appeared first on Minasanews.com.

Belum diperoleh informasi. Apakah agenda pemanggilan melalui RDP dari keempat pihak terkait dengan pembangunan ruas jalan Bottolai-Salomoni itu, karena jalan ini bermasalah.

Surat masuk untuk mengagendakan RDP ini merupakan usulan dari legislator PDIP, Arifai Muin. Surat masuk ke dewan tertanggal 31 Agustus 2023.

Meski begitu dalam agenda Bamus justru menjadi jadwal kunker seperti tertera dalam kesimpulan dari rapat Bamus yang dipimpin Ketua Bamus DRPD Barru, Lukman,T.

Lukman tak menampik adanya usulan RDP melalui Bamus yang diusulkan oleh Arifai Muin untuk digelar RDP bersama PUPR, Inspektorat, Kontraktor hingga pengawas proyek.

“Meski begitu dalam finalisasi dari kesimpulan rapat Bamus. Maka usulan RDP itu berubah menjadi agenda kunker yang dijadwalkan berlangsung tangga 8 September 2023,” ucap Lukman.( Udi)

The post Anggota DPRD Barru Usulkan RDP Dua OPD, Kontraktor Bersama Pengawas Proyek appeared first on Minasanews.com.

Belum diperoleh informasi. Apakah agenda pemanggilan melalui RDP dari keempat pihak terkait dengan pembangunan ruas jalan Bottolai-Salomoni itu, karena jalan ini bermasalah.

Surat masuk untuk mengagendakan RDP ini merupakan usulan dari legislator PDIP, Arifai Muin. Surat masuk ke dewan tertanggal 31 Agustus 2023.

Meski begitu dalam agenda Bamus justru menjadi jadwal kunker seperti tertera dalam kesimpulan dari rapat Bamus yang dipimpin Ketua Bamus DRPD Barru, Lukman,T.

Lukman tak menampik adanya usulan RDP melalui Bamus yang diusulkan oleh Arifai Muin untuk digelar RDP bersama PUPR, Inspektorat, Kontraktor hingga pengawas proyek.

“Meski begitu dalam finalisasi dari kesimpulan rapat Bamus. Maka usulan RDP itu berubah menjadi agenda kunker yang dijadwalkan berlangsung tangga 8 September 2023,” ucap Lukman.( Udi)

The post Anggota DPRD Barru Usulkan RDP Dua OPD, Kontraktor Bersama Pengawas Proyek appeared first on Minasanews.com.

“Kami tekankan kepada seluruh pimpinan OPD agar lebih maksimal dalam menjalankan program dan kegiatan tahun 2023 ini dan hal hal yang perlu diantisifasi berdasarkan prioritas dan tanggung jawab kita,” tegasnya.

Lebih lanjut Bupati Suardi Saleh mengingatkan dengan pindahnya kita di Tower seharusnya Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi Gerbang Etalase sehingga harus siap terus.

“Setiap meja / pelayanan di MPP jangan pernah kosong. Ada tidaknya pelayanan, meja tetap harus terisi, terutama resepsionisnya MPP yang menjadi pandangan pertama juga tidak boleh kosong,”tandas Bupati.

Kepada pimpinan OPD,Bupati Barru dua periode itu menekankan beberapa Kegiatan yang perlu segera ditindak lanjuti dan tetap di kawal. Jangan hanya sekadar selesai tapi selesai dan berkualitas.

Diakhir arahannya Bupati menegaskan agar kegiatan di tahun 2023 tidak ada lagi yang diluncurkan.”Persiapan kita sekarang untuk perubahan APBD 2023,” ujarnya

Sementara Sekda Barru Dr. Abustan menambahkan ada beberapa langkah rencana yang di butuhkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, yang idealnya sudah menjadi rencana strategis di tahun 2023 diantaranya, mengurangi beban pengeluaran, biaya pendidikan, bantuan bahan Pangan dan Kesehatan dan sebagainya.( Udi)

The post Bupati Barru Evaluasi Capaian Program Pimpinan OPD appeared first on Minasanews.com.

Sekarang sudah hampir pertengahan tahun, namun belum tampak adanya action proyek fisik yang bisa dilihat, apalagi dirasakan oleh masyarakat. Hal ini kemudian mendorong pihak Bamus DPRD Barru untuk menjadwalkan rapat kerja bersama dengan pimpinan OPD terkait.

Agenda raker ini diakui Ketua Bamus DPRD Barru, Lukman.T saat memimpin rapat Bamus Senin(15/5). Menurutnya rapat periode kedua dibulan Mei ini dan merupakan agenda masa sidang ketiga yang telah dijadwalkan pada saat Bamus pertama diperiode Mei 2023.

“Sesuai kesepakatan Bamus, maka Selasa esok akan digelar raker bersama sejumlah beberapa OPD untuk menagih progres proyek fisik yang belum tampak dipertengahan tahun 2023,” ujar Lukman.

Agenda raker ini kata Ketua DPRD Barru akan meminta penjelasan dari pimpinan OPD tentang progres fisik yang belum tampak. Selain proyek fisik. “Kita juga mengundang OPD tertentu terkait program yang belum mencapai realisasi target,” ujarnya.

“OPD yang dihadirkan dalam raker ini, Dinas PUTR, Bappelitbangda, Bapenda, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Pertanian dan Perikanan,” pungkasnya( Udi)

The post Belum Ada Progres Proyek Fisik, DPRD Barru Tagih OPD appeared first on Minasanews.com.

Secara bergantian ketiga Pimpinan OPD ini dimintai penjelasan oleh pihak Komisi III. Tambang rakyat dibahas karena membutuhkan payung hukum dan kejelasan peta wilayah tambang yang dikelolah secara individual dan kelompok.

Hal ini diakui Anggota Komisi III Syamsuddin Muhiddin yang memimpin rapat tersebut. Perwakilan Komisi III ini menyatakan bahwa rapat kali ini bersama tiga OPD terkait tambang rakyat belum menghasilkan kesimpulan karena yang sangat dibutuhkan penetapan peta wilayah tambang rakyat.

“Konsep dan data dari peta wilayah tambang rakyat ini yang belum dimiliki pihak Pemkab Barru dan Komisi III sehingga masih dibutuhkan pertemuan lanjutan untuk membahas masalah tambang rakyat. Termasuk diagendakan untuk melakukan konsultasi ke Dinas Pertambangan Provinsi Sulsel,” ucap Syamsuddin.

Pertemuan awal dari agenda periode Mei 2023 yang dijadwalkan pihak Bamus ini, secara khusus membahas masalah tambang rakyat. “Apalagi selama ini keberadaan tambang rakyat tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten,” pungkasnya.( Udi)

The post Komisi III Hadirkan Tiga OPD Bahas Tambang Rakyat appeared first on Minasanews.com.