Minasanews.com.Barru— Komisi I dan II DPRD Barru menindaklanjuti hasil Bamus yang menjadwalkan rapat dengar pendapat( RDP) dengan agenda pembahasan terkait dengan penerbitan SPPT dan PBB yang akan digelar di ruang rapat Komisi, Selasa(6/6/23).

Kedua Komisi tersebut menghadirkan pihak pelapor dan sejumlah OPD dan lembaga berkompeten. Dalam undangan RDP yang ditandatangani Ketua DPRD Lukman.T, ada 8 Perwakilan pihak eksekutif yang diundang untuk hadir dalam RDP tersebut.

Kedelapan pihak Pemkab yang diundang masing-masing, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah( Setda), Asisten Administrasi Perekonomian Setda, Kepala Bapenda, Camat Mallusetasi, Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda, Kasi Pemerintahan Kecamatan Mallusetasi, Kades Nepo dan Kadus Mario-rio.

Rapat dengar Pendapat( RDP) dijadwalkan digelar pukul 09.00 wita hari ini dan undangan sudah disebarkan pihak Sekretariat dewan. Undangan RDP ini merupakan agenda awal yang telah dijadwalkan sesuai hasil rapat Bamus untuk periode awal Juni 2023.

“Apa yang telah dijadwalkan dari rapat Bamus, kemudian ditindaklanjuti pihak Komisi I dan II untuk menggelar RDP hari ini sesuai dengan laporan warga yang masuk ke dewan,” ujar Ketua DPRD Barru, Lukman.T.( Udi)

The post Dua Komisi DPRD Barru RDP Penerbitan SPPT dan PBB appeared first on Minasanews.com.

Penindakan penunggak wajib pajak tersebut diketahui beberapa ada yang telah menunggak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 3 sampai 4 tahun.

Penunggak wajib pajak tersebut meliputi beberapa hotel, pertokoan, rumah tinggal, perusahaan ,pergudangan, hingga SPBU yang ada di Kota Makassar.

“Ada beberapa objek yang sudah kita berikan sanksi administratif perhari ini, kita langsung tindaki apalagi ada yang menunggak 3 sampai 4 Tahun,”ucap Reza Nugraha Kabid Pengawasan Bapenda Kota Makassar saat dihubungi.

Penindakan yang dilakukan Bapenda menurutnya telah sesuai dengan SOP yang ada, sehingga Bapenda Kota Makassar memiliki penguatan untuk menindaki beberapa tempat usaha maupun rumah yang telah cukup lama tidak membayar PBB.

Lebih lanjut Bapenda Kota Makassar mengamini persoalan apabila PBB tersebut bila tidak segera di selesaikan, bisa saja dilakukan penindakan tegas.

Seperti di ketahui bahwa Bapenda Kota Makassar juga telah memasang plang peringatan di setiap tempat melanggar yang tidak membayar PBB.

The post Bapenda Beri Peringatan Sejumlah Perusahaan dan Rumah Toko yang Melanggar PBB appeared first on Minasanews.com.

Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Luwu Utara, Sahnun, mengatakan bahwa kita telah selesai mendaftarkan caleg kita di KPUD Kabupaten Luwu Utara dan dinyatakan berkasnya lengkap dan diterima,” berkat kerja keras kita semua tuturnya.

Partai Bulan Bintang di pemilu ini mesti bekerja keras untuk mendapatkan kursi terbaik di DPRD Luwu Utara.

Partai Bulan Bintang Kabupaten Luwu Utara saat ini memang belum punya kursi di parlemen DPRD Luwu Utara.

Namun para kader sangat optimis berjuang untuk meraih kursi di parlemen pada pemilihan legislatif di 2024 nantinya

“Dengan semangat membesarkan partai kami terus berjuang meski banyak rintangan yg menghampiri namun kita tetap tegar, itu di buktikan dengan proses verifikasi faktual sebelumnya”lanjut Shanun.

Kami berharap bahwa apa yg kemudian kami perjuangkan selama ini itu membuahkan hasil.

“Secara organisasi dan pribadi kami siap bertarung untuk membesarkan Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Luwu Utara, “pangkasnya.

The post DPC PBB Luwu Utara Daftarkan Bacalegnya di KPU Luwu Utara appeared first on Minasanews.com.