Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) dibuka oleh Staf Ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, Akbar S.T. dimana diikuti oleh seluruh OPD yang membidangi urusan PPID pelaksana yang berlangsung ruangan rapat wakil Bupati Pangkep, Rab(16/8/2023).

Akbar dalam sambutannya berharap kegiatan seperti ini bisa melibatkan kelurahan dan desa yang ada agar memahami tentang infromasi publik.

Kepala bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik(IKP) Diskominfo SP Pangkep, Edi Suharyadi mengatakan agenda ini salah satu program wajib dilakukan oleh PPID.

Menurutnya, ada empat klasifikasi informasi. Sertamerta, berkala, dikecualikan dan setiap saat.

“Untuk informasi yang dikecualikan itu ada tahapnya, dalam pengklasifikasiannya harus sesuai aturan undang-undang nomor 14 tahun 2008,”katanya.

Lanjutnya, pemberian informasi harus juga melihat asas kepatutan.

“Suatu informasi tidak diberikan bukan berarti ada masalah didalamnya, tapi kita melihat unsur dalam pasal 17 khususnya untuk informasi yang dikecualikan,”katanya.( Udi)

The post Diskominfo SP Nilai Uji Konsekuensi DIP Program Wajib PPID appeared first on Minasanews.com.

Mengingat Hasil Monitoring dan Evaluasi kinerja Keterbukaan Informasi Publik Kota Makassar yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai predikat kurang Informatif yakni, hanya sebesar 43,7%, maka Diskominfo mengajak seluruh SKPD untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari sejak tanggal 08-09 Juni tersebut dihadiri oleh Pahir Halim, Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Khaerul Mannan, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Baharuddin Solongi, DF USAID ERAT Kota Makassar, serta diikuti oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapenda Makassar, Aida Marindah dan seluruh operator PPID tiap SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Diharapkan kegiatan ini mampu menguatkan kelembagaan dan prasana PPID di Badan Publik Kota Makassar dalam Pelayanan Informasi Publik, mendorong terwujudnya implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik secara efektif, tercapainya hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi dengan baik, serta memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan dan dokumentasi publik dapat terpenuhi di Kota Makassar, menyusun daftar informasi publik, meningkatkan pemahaman dan proses penanganan pencetak informasi, dan menyusun rencana tindak lanjut dalam menerapkan informasi di Kota Makassar.

The post Upaya Peningkatan Layanan Publik, Bapenda Kota Makassar Hadiri Bimtek PPID Dinas Kominfo appeared first on Minasanews.com.