Kedua Komisi dewan yang menindaklanjuti laporan warga di kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi yakni Komisi 2 dan 3. Meski sebelumnya yang turun ke lapangan dari Wakil Ketua Komisi 1 H Rusdi Cara karena ketika itu legislator ini menerima laporan warga didapilnya.

Usai turun ke lokasi tambang. Dewan kemudian menggelar rapat dengar pendapat ( RDP),Jumat(19/4/2024) dengan perwakilan warga, pihak Kelurahan Mallawa, Camat Mallusetasi dan pihak OPD terkait

Tindaklanjut RDP ini dilakukan dua Komisi di DPRD Barru yakni Komisi 2 dan Komisi 3. Kedua Komisi tersebut melakukan RDP ini untuk menghimpun informasi dari berbagai pihak. Baik dari warga sekitar kawasan tambang yang kemudian disebut-sebut terdampak terhadap kawasan pekuburan yang berpotensi mengalami longsor.

Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Barru Syamsu Rijal menyatakan RDP digelar untuk mendengar langsung aspirasi warga. Begitu pula dengan keterangan pemerintah setempat kita harus cermati. Hal ini dilakukan untuk menghimpun langsung seperti apa masalah yang terjadi dilapangan.

“Kita berharap nantinya RDP ini melahirkan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera ditindaklanjuti dan warga secepatnya memperoleh kepastian informasi dan segera ada solusinya,” ucap Syamsu Rijal.

Sebelumnya beredar informasi jika keberadaan tambang yang diduga berdampak terhadap kawasan pekuburan ini menjadi polemik berkepanjangan antara warga masyarakat terkait bencana longsor dengan pihak penambang. Hal ini juga yang mendorong Komisi I turun tinjau lansung lokasi tersebut Rabu (17/4/2024).

Peninjauan yang dipimpin H Rusdi Cara SH ketika itu, langsung mendatangi sejumlah lokasi mulai dari lokasi tambang,lokasi pekuburan longsor kemudian dilanjut ke kantor Kelurahan Mallawa serta Kecamatan Mallusetasi.

“Agenda kali ini ingin mengetahui lebih jelas persoalan terkait pekuburan warga dengan penambang yang saat ini sudah berhenti aktifitasnya,”ungkap H Rusdi Cara SH selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Barru.

“Kami sudah lakukan pengumpulan informasi baik dari warga Mallawa maupun pemerintah setempat pihak kelurahan Mallawa dan pihak Kecamatan Mallusetasi,”jelasnya.

“Secara pribadi jika melihat ini masalah kuburan warga yang terdampak longsor ini sebaiknya di relokasi,sebab kondisi dilapangan tidak memungkinkan untuk perbaikan dengan dibuatkan talug atau pondasi sebab terlalu tinggi dan curam,”terangnya.

“Namun kita akan bahas lebih lanjut terkait solusi untuk warga dan penambang di area tersebut,”pungkasnya.( Udi)

The post Dua Gabungan Komisi DPRD Barru RDP Tambang Kelurahan Mallawa appeared first on Minasanews.com.

Kondisi inilah yang mengundang keprihatinan anggota DPRD Barru dari dapil Tanete Rilau untuk turun langsung melakukan peninjauan ke Pasar Pekkae dan mendengar keluh kesah para pedagang.

Usai melakukan kunjungan, Syahrullah menerima laporan jika atap pasar tersebut sudah rusak parah karena kerusakannya sudah mencapai kisaran antara 70 hingga 80 persen. Saat kami berkunjung kami juga menghadirkan Instansi terkait dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Pasca kunjungan, masalahnya tidak berhenti.sampai disitu, kata Legislator Partai Demokrat H Syahrullah saat dihubungi pekan lalu. Ia menyatakan pihaknya kembali melakukan rapat dengar pendapat berasama para pedagang, Camat Tanete Rilau, Kepala Pasar dan Assosiasi Pedagang Pasar Pekkae.

“RDP ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik melalui diskusi dalam menyeleaaikan sejumlah masalah yang ada di Pasar Pekkae. Makanya kita hadirkan juga pihak Assosiasi Pedagang Pasar Pekkae,” ujar Syahrullah.

Saat RDP itu, Syahrullah minta Asosiasi Pasar dilibatkan. Apapun bentuk pasarnya. Sementara itu Syamsu Rijal meminta kepada siap pun yang melakukan kegiatan pasar diluar kegiatan pasar resminyang telah disiapkan Pemerintah, harus ada izin keramaian dan rekomendasi dari pihak Kepolisian.

Menurut Syahrullah yang juga Ketua Fraksi Gabungan Ummat di DPRD Barru ini menyatakan kehadiran pasar malam yang disoal para pedagang Pasar Pekkae, perlu ada koordinasi mulai dari bawah sampai ke atas dengan semua pihak supaya berjalan lancar.

“Sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan pasar malam di Pekkae. Harus dilakukan melalui tiga tahapan yakni mulai dari timing, proses hingga dilengkapi izin mulai dari desa hingga ke pemerintahan lebih tinggi,” tegasnya.( Udi)

The post Legislator Barru RDP Pasar Pekkae, Syahrullah Minta Assosiasi Pasar Dilibatkan appeared first on Minasanews.com.

Pihak-pihak yang dihadirkam dalam RDP ini antara lain Kadis PUTR Baharuddin, PPK, Camat Pujananting dan beberapa pihak lainnya. Sebelumnya pengerjaan ruas jalan Ralla-Bette sudah pernah ditinjau langsung para legislator yang berasal dari dapil tersebut.

RDP ini dipimpin langsung anggota DPRD Barru dari Wakil PPP Andi Wawo Mannojengi di ruang rapat Komisi III, bersama legislator lainnya dari Komisi tersebut.

“Sejumlah pihak-pihak berkompeten kita hadirkan bersama Komisi III untuk dilakukan rapat dengar pendapat terkait rehabilitasi jalañ bernilai puluhan milyar yang menghubungkan antara Ralla di kecamatan Tanete Riaja dan Bette di kecamatan Pujananting,” beber Andi Wawo.

Ruas jalan ini merupakan jalan utama yang menghubungkan dua kecamatan di kabupaten Barru. Bahkan sebelumnya beberapa wakil rakyat dari dapil kedua kecamatan ini sudah melakukan peninjauan bersama Dinas PUTR.

Salah seorang anggota DPRD Barru dari dapil Tanete Riaja dan Pujananting, Hacing, ketika itu melakukan kunker untuk melihat langsung progres pembangunan jalan tersebut.

Saat itu Hacing menyatakan pihaknya datang mengunjungi progres pengerjaan supaya proyek ini bisa berjalan dengan baik dan rampung tepat waktu. “Apalagi rehabilitasi ruas jalan ini memakai anggaran milyaran rupiah dan sudah merupaka tugas dewan melakukan pengawasan,” ujar Hacing saat itu.( Udi)

The post DPRD Barru RDP Proyek Ruas Jalan Ralla- Bette appeared first on Minasanews.com.

Berbagai hal dibahas pada rapat dengar pendapat( RDP) ini. Terutama yang berhubungan dengan keberadaan fasilitas umum(fasum). Rapat dengar pendapat antara pihak LSM, DPRD dan developer ini dipimpin Anggota DPRD Barru dari Partai Nasdem, Mursalim Abdullah.

Salah seorang aktifis LSM di Kabupaten Barru yang ikut hadir di RDP ini, Rudy Kahar menyoroti beberapa developer yang tidak menyiapkan fasilitas umum berupa jalan, taman, sarana olah raga dan mushallah dalam kompleks perumahan. “Rumah itu sudah ditempati, tetapi pihak developer tidak menyiapkan sarana jalan dan fasilitas lainnya secara memadai,” ujar Rudy.

RDP bersama pihak developer ini bukan kali pertama dengan LSM dan DPRD. Sebelumnya.juga digelar RDP terkait dengan adanya sebagian developer yang tidak menyiapkan sarana air bersih dari PDAM.

Tetapi setelah para developer dicecar pertanyaan saat RDP karena tidak menyiapkan sarana air bersih. “Kini penghuni rumah tersebut sudah menikmati sarana air bersih,” pungkasnya.( Udi)

The post DPRD Barru RDP Developer dan Perbankan appeared first on Minasanews.com.

Belum diperoleh informasi. Apakah agenda pemanggilan melalui RDP dari keempat pihak terkait dengan pembangunan ruas jalan Bottolai-Salomoni itu, karena jalan ini bermasalah.

Surat masuk untuk mengagendakan RDP ini merupakan usulan dari legislator PDIP, Arifai Muin. Surat masuk ke dewan tertanggal 31 Agustus 2023.

Meski begitu dalam agenda Bamus justru menjadi jadwal kunker seperti tertera dalam kesimpulan dari rapat Bamus yang dipimpin Ketua Bamus DRPD Barru, Lukman,T.

Lukman tak menampik adanya usulan RDP melalui Bamus yang diusulkan oleh Arifai Muin untuk digelar RDP bersama PUPR, Inspektorat, Kontraktor hingga pengawas proyek.

“Meski begitu dalam finalisasi dari kesimpulan rapat Bamus. Maka usulan RDP itu berubah menjadi agenda kunker yang dijadwalkan berlangsung tangga 8 September 2023,” ucap Lukman.( Udi)

The post Anggota DPRD Barru Usulkan RDP Dua OPD, Kontraktor Bersama Pengawas Proyek appeared first on Minasanews.com.

Belum diperoleh informasi. Apakah agenda pemanggilan melalui RDP dari keempat pihak terkait dengan pembangunan ruas jalan Bottolai-Salomoni itu, karena jalan ini bermasalah.

Surat masuk untuk mengagendakan RDP ini merupakan usulan dari legislator PDIP, Arifai Muin. Surat masuk ke dewan tertanggal 31 Agustus 2023.

Meski begitu dalam agenda Bamus justru menjadi jadwal kunker seperti tertera dalam kesimpulan dari rapat Bamus yang dipimpin Ketua Bamus DRPD Barru, Lukman,T.

Lukman tak menampik adanya usulan RDP melalui Bamus yang diusulkan oleh Arifai Muin untuk digelar RDP bersama PUPR, Inspektorat, Kontraktor hingga pengawas proyek.

“Meski begitu dalam finalisasi dari kesimpulan rapat Bamus. Maka usulan RDP itu berubah menjadi agenda kunker yang dijadwalkan berlangsung tangga 8 September 2023,” ucap Lukman.( Udi)

The post Anggota DPRD Barru Usulkan RDP Dua OPD, Kontraktor Bersama Pengawas Proyek appeared first on Minasanews.com.

Apalagi menerbitkan rekomendasi. Belum ada sama sekali karena banyak hal yang mesti terungkap, namun ada pihak yang seharusnya dihadirkan. Tetapi mantan Kepala desa Batu Pute berhalangan hadir dengan alasan kurang sehat.

Komisi I kemudian kembali menjadwalkan untuk menggelar RDP tahap kedua. Jadilah RDP itu digelar 8 Agustus 2023 untuk kembali membahas penundaan pembayaran gaji/insentif mantan Kadus Batu Rebbange desa Batu Pute kecamatan Soppeng Riaja yang sampai sekarang gajinya belum dibayarkan.

Ada enam pihak terkait yang dihadirkan Komisi I DPRD Barru yakni Kepala Inspektorat, Kepala DPMD,PPKB,PPPA, Camat Soppeng Riaja, Kades Batu Pute( bersama Sekretaris desa dan bendahara), mantan Kades bersama eks bendahara serta Kadus Batu Rebbange.

Sebelumnya mantan Kadus Batu Rebbange, Burhanudddin dihadirkan pada saat RDP pertama di DPRD Barru pada periode Juli 2023. Saat itu ia mengungkapkan bahwa sejak 1 Maret 2020 isentifnya sebagai kadus ketika belum dibayarkan.

“Kami ini orang dizalimi sehingga datang ke DPRD untuk menuntut agar hak saya berupa insentif segera dibayarkan karena sudah empat tahun belum dibayarkan. Apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan, maka akan kami tempuh jalur hukum,” ujar Burhanuddin dengan nada tinggi saat RDP pertama.

Sebelumnya salah seorang legislator DPRD Barru yang mengikuti RDP pertama di ruang komisi I, Syamsu Rijal mengaku akan terus mengawal perjuangan mantan Kadus Batu Rebbange, Burhanduddin hingga haknya terpenuhi.

“Saat RDP awal saya mengusulkan dirapat komisi I agar direkomendasikan untuk dilakukan RDP kedua hingga bisa diterbitkan rekomendasi untuk pembayaran insentif mantan Kadus Batu Rebbange hingga pengembalian posisinya sebagai kadus karena pemecatannya tidak prosedural,” beber Syamsu Rijal ketika itu.( Udi)

The post Komisi I DPRD Barru Dua Kali RDP Penundaan Pembayaran Gaji Kadus Batu Rebbange appeared first on Minasanews.com.

RDP yang berlangsung di ruang Komisi I membahas insentif kepala dusun Baturebbang yang belum dibayarkan. Dalam RDP ini menghadirkan mantan Kadus Baturebbang Burhanuddin, Kepala desa Batupute, Camat Soppeng Riaja, kepala Inspektorat dan Kepala DPMD.

Suasana sidang di ruang Komisi I berlangsung alot dan mantan Kadus Baturebbang bersikukuh menuntut haknya untuk dibayarkan.

Beberapa kali Burhanuddin bersuara tinggi dan meminta pihak Mantan Kades, Camat Soppeng Riaja, Kepala DPMD dan Kepala Inspektorat untuk memberikan solusi agar haknya dibayarkan.

Bukan hanya dalam ruangan saat RDP, Saat bertemu dengan pihak media Burhanuddin pun menceritakan tuntutan haknya untuk dibayarkan. Usai mengikuti RDP. Burhanuddin menjelaskan jika insentifnya sebagai kadus selama empat tahun belum sama sekali dibayarkan.

Suasana tegang juga terjadi di ruang Komisi II yang dipimpin Mursalim Abdullah. Di komisi II menghadirkan PT Bomar sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Hatchery dan perikanan.

Selain pihak Bomar, sejumlah aktifis LSM juga hadir dalam RDP ini. Pihak LSM yang diberi kesempatan berbicara beberapa kali bersuara tinggi dan meminta pihak PT Bomar transparan dalam melakukan perekrutan tenaga kerja di perusahaan ini.

Pihak PT Bomar yang dinilai tidak konsisten dalam memberikan tanggapan beberapa kali dicecar pertanyaan pihak LSM.

Manajemen PT Bomar sendiri membantah jika perusahaan ini tidak tranparan dalam melakukan rekruitmen.

“Kami sangat terbuka dalam melakukan rekruitmen penerimaan SDM. Hanya saja yang kita terima sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dan itu dilakukan dengan proses seleksi dan sebelumnya ďikoordinasikan dengan Disnaker setempat,” beber pihak mananemen perusahaan PT Bomar.( Udi)

The post Dua RDP DPRD Barru Berlangsung Tegang appeared first on Minasanews.com.

Melalui Bagian Kesra, dewan mengundang lembaga ini untuk menggali informasi seputar adanya pengalihan lembaga perbankan dalam menangani pembayaran insentif guru mengaji, imam masjid dan pegawai sara.

Hal ini diakui Anggota DPRD Barru Arivai Muin yang ditemui usai pelaksanaan gelar rapat dengar pendapat ini. Dikatakan Wakil PDIP ini, sebelumnnya pembayaran insentif tersebut dibayarkan melalui Bank BRI.

“Namun karena di Bank ini dinilai memberlakukan aturan bahwa jika dalam rekening setiap pegawai sara, Imam masjid dan guru mengaji memiliki saldo nihil. Maka buku rekening tersebut secara otomatis tertutup,” ujar Arivai.

Hal ini dikeluhkan para penerima insentif tersebut, kata Arivai sehingga alasan inilah yang dilakukan pihak Bagian Kesra untuk memindahkan pembayaran insentif ini ke Bank Syariah Indonesia( BSI).

Sedangkan agenda RDP untuk Baznas digelar untuk mengetahui program kerja dari lembaga ini. Pihak dewan kata legislator Partai Golkar H Rusdi Cara, mau mendengarkan langsung dari pihak Baznas. “Apa saja program yang akan dilaksanakan Baznas tahun ini. Hal ini urgen dilakukan dewan yang memiliki fungsi pengawasan,” ujar Rusdi.

Begitu pula dengan pihak Dinas Sosial. Dewan akan mendengarkan seperti apa progres dari beberapa program bantuan yang merupakan leading sektor dari Dinsos. Diantaranya data program PKH yang kerap dipersoalkan banyak pihak karena datanya yang diduga tidak valid.

Selain soal bantuan sosial untuk warga kurang mampu di Barru. Seperti diungkapkan anggota DPRD Barru H Rusdi Cara bahwa dewan juga mengkonfirmasi beberapa hal yang berhubungan dengan leading sektor instansi tersebut.

“Diantaranya perbaikan data penerima bantuan mulai dari bawah hingga pusat. Seharusnya OPD ini intens melakukan proses verifikasi data karena situasi dan kondisi dari data itu selalu mengalami perubahan,” pungkas Rusdi yang juga Politisi dari Partai Golkar ini. ( Udi)

The post Agenda Bamus Pertama DPRD Barru RDP Tiga Lembaga appeared first on Minasanews.com.

Masalah ini kemudian dilaporkan oleh pedagang yang merasa dirugikan ke DPRD Barru. Hal ini kemudian ditindaklanjuti pihak Komisi II untuk menggelar rapat dengar pendapat( RDP) di ruang rapat Komisi II, Jum’at(16/6).

Rapat dengar pendapat Komisi I ini dipimpin Syamsuddin Muhiddin bersama legislator lainnya H Muhammad Akil. Dalam RDP ini pihak Komisi II menghadirkan Kepala Pasar Pekkae, UPT Pasar dan Perwakilan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Anggota Komisi II, H Muhammad Akil yang dihubungi Sabtu( 17/6) menjelaskan jika dalam RDP itu dibahas, masalah dua pedagang yang berjualan di pelataran Pasar Pekkae dibawah sampai ke dewan karena ada diantara pedagang tersebut yang melaporkan bahwa lapaknya yang pernah ditempati dan dialihkan ke anaknya. Ternyata ada pedagang lain yang bermaksud mengambil alih untuk dipakai berjualan.

“Pengaduan pedagang inilah yang ditindaklanjuti Komisi II untuk mencari solusi, agar masalah kedua pedagang yang berjualan di area pelataran tidak berlarut-larut dan secepatnya selesai,” ujar Akil.

Politisi PKS ini juga menyatakan jika hasil akhir dari RDP tersebut diambil alih pihak Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sebagai Instansi yang berwenang menyelesaikan permasalahan pedagang ini.

“Pasar itu merupakan leading sektor Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sehingga Instansi inilah yang mengambil alih perseteruan dua pedagang pelataran Pasar Pekkae ini,” pungkasnya.( Udi)

The post Komisi II DPRD Barru RDP Seteru Dua Pedagang Pasar Pekkae appeared first on Minasanews.com.