“Akibat perbuatan tersangka bersama beberapa oknum lainnya, menyebabkan PT Surveyor Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 20.066.743.555. Setelah penetapan tersangka terhadap TY, kami telah melakukan penahanan di Lapas Kelas I Makassar,” ucap Soetarmi.

Modus tersangka dalam perbuatannya telah bekerjasama dengan beberapa pihak Perusahaan dan oknum internal dari PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar dengan melakukan rekayasa pekerjaan proyek selama 2019-2020.

“Pihak perusahaan yang diduga bersekongkol dengan tersangka yakni dari pihak PT B, PT CS dan PT IGS. Setelah berhasil melakukan rekayasa tersebut. Pihak PT Surveyor Indonesia mendroping dana ke Petusahaan yang dipimpin tersangka ketika itu dan dari PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar ditransfer uang kepada ketiga perusahaan yang diajak kerjasama oleh TY dan selanjutnya dana itu ditransfer lagi ke PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar,” terangnya.

Kasi Penkum Kejati Sulsel juga menjelaskan bahwa dari perbuatan tersangka TY, dinilai bertentangan dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Surveyor Indonesia Nomor 029 tanggal 28 Juni 2011.

“Selain menyebabkan kerugian kepada Perusahaan yang dipimpin tersangka sebesar Rp Rp 20.066.743.555. Dari kerugian tersebut telah ditemukan oleh penyidik adanya aliran uang yang telah dinikmati tersangka TY bersama oknum lainn sekitar Rp 12,4 Milyar,” beber Soetarmi.

Tim Penyidik pada Asidsus Kejati SulSel akan terus mendalami dan mengembangkan Tersangka lainnya, dan oleh karena itu Kajati SulSel menghimbau agar para saksi yang dipanggil agar koperatif hadir untuk menjalani pemeriksaan serta tidak melakukan upaya-upaya merintangi, menghilangkan atau merusak alat bukti serta berusaha untuk melakukan upaya untuk melobi perkara.

Ditambahkan Soetarmi. Tim Penyidik Pidsus Kejati SulSel segera akan melakukan Tindakan penyidikan berupa “Penyitaan, Penggeledahan, pemblokiran dan penelusuran (follow the money dan follow the asset) guna secepatnya dilakukan pemberkasan dan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” tambah Soetarmi.

Kajati SulSel beserta jajaran Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati SulSel tetap bekerja secara professional, integritas dan akuntabel serta melaksanakan proses Penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undandangan dengan prinsip Zero KKN.

Perbuatan Tersangka TY, dinilai melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam, Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsidair, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.(Udi)

The post Terseret Kasus Korupsi Rp 20 Milyar, Eks Pimpinan PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar Ditahan appeared first on Minasanews.com.

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, RDF merupakan yang pertama di kawasan Indonesia timur.

Pembangunan RDF lanjutnya, hasil kolaborasi Pemprov Sulsel dan Pemkab Pangkep dengan anggaran Rp20 milyar lebih.

“Kolaborasi yang bagus, sinergitas yang jelas antara Pemprov Sulsel dan Pemkab Pangkep membangun RDF untuk solusi persampahan. RDF ini tehnologinya lebih tepat. PT Semen Tonasa nantinya akan memanfaatkan hasil RDF ini untuk bahan bakar,”katanya.

Hadirnya RDF di Pangkep katanya, akan menjadi percontohan daerah lain alat yang sesuai rekomendasi Presiden RI membuat RDF untuk pengelolaan sistem persampahan.

Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau(MYL) mengatakan Pemkab Pangkep telah melakukan MoU dengan PT Semen Tonasa untuk memgambil hasil dari pengolahan RDF.

“Alhamdulillah, kita ada PT Semen Tonasa untuk mengambil offtakernya. Untuk awal ini, kami belum target OPD setidaknya operasional bisa kembali. Intinya, masalah sampah bisa kami selesaikan,”katanya.

Kepala dinas lingkungan hidup, Thamrin mengatakan, pembangunan plant pabrik pembuatan bahan bakar dari sampah (Badriah)
ini termasuk salah satu program strategi pemerintah kabupaten Pangkep dan mendapatkan pendampingan/MCB dari KPK, selain itu kegiatan ini juga mendapat pendampingan dari kejaksaan negeri Pangkep.

“Berdasarkan kontrak, kegiatan pekerjaan ini dilaksanakan selama 150 hari. Berdasarkan laporan, progres hari ini sudah mencapai 25%

Plant Badriah ini salah satu tindak lanjut DLH Pangkep untuk menyelesaikan permasalah sampah. Tempat pembuangan akhir(TPA) sudah terlalu menumpuk.( Udi)

The post Pangkep Miliki Pengolahan Sampah RDF Senilai Rp 20 Milyar appeared first on Minasanews.com.