Dalam siaran pers Nomor : PR 2601/P.4.27/Kph.3/11/2023
tentamg kegiatan mediasi pihak- pihak yang terlibat sengketa tanah di kelurahan Jagong, Kamis( 9/11/2023).

Hal ini diungkapkan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pangkep Azhar, S.H dan Kasubsi Perdata Kejaksaan Negeri Pangkep Andi Indri, S.H yang ikut menghadiri kegiatan musyawarah yang dilaksanakan di Baruga Adhyaksa Restorative Justice Kelurahan Jagong, Kabupaten Pangkep.

Dalam musyawarah tersebut, dihadiri langsung Lurah Jagong Elvira Septia Ansar, S.STP didampingi Babinsa dan Babinkamtibmas.

Musyawarah ini dilaksanakan untuk memediasi kedua belah pihak yang bersengketa atas sebuah objek bidang tanah di wilayah Kelurahan Jagong, Kabupaten Pangkep.

“Rumah Restorative Justice ini dibentuk sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah/perkara pidana ringan yang terjadi di masyarakat,” ucap Azhar.

Kasi Pidum Kejari Pangkep ini juga menjelaskan beberapa syarat dari kasus yang bisa diselesaikan di Rumah Restorative Justice antara lain, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak boleh lebih dari lima tahun.

Masih untuk syarat Restorative Justice lainnya, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta. “Di samping itu Rumah Restorative Justice ini juga dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Pangkep,” ujarnya.

Dengan hadirnya Baruga Adhyaksa Restorative Justice Kejaksaan Negeri Pangkep di wilayah Kabupaten Pangkep ini, bertujuan agar kehadiran jaksa lebih dekat ditengah-tengah masyarakat supaya dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung demi kedamaian dan harmoni dalam masyarakat.( Udi)

The post Kajari Pangkep Mediasi Warga Jagong Selesaikan Sengketa di Rumah Restorative Justice appeared first on Minasanews.com.

Bupati MYL menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah UMKM dan redistribusi tanah, di kantor lurah Bontokio, Senin (30/10/2023).

Sertifikat UMKM Sebanyak 190 bidang dan redistribusi tanah sebanyak 250 bidang.

Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau(MYL) mengatakan, dengan adanya sertifikat ini menjadi bukti sah sebagai kepemilikan.

“Dengan adanya sertifikat tanah baik UMKM maupun redistribusi tanah, InsyaAllah hari ini secara hukum itu tanah mili kita mi semua,”ujarnya.

Bupati MYL juga berharap agar pemilih mengelola tanahnya dengan baik.

Kepala ATR/BPN Pangkep, Taufik menjelaskan, sertifikat UMKM ini merupakan koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perdagangan. Kedua, diserahkan sertifikat redistribusi tanah.

“Sertifikat redistribusi tanah untuk Bontokio tahun ini ditargetkan sebanyak 250 bidang. Sebanyak 150 sudah selesai, 100 lagi sudah kita lakukan sidang pantia. Insyaallah, target 250 bidang tahun 2023 bisa kita selesaikan,”jelasnya.

Pembagian sertifikat ini katanya, mendorong kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat. Diharap juga, dapat mengurangi persoalan tanah di tengah masyarakat.

Lurah Bontokio, Andi Tjalla mengatakan, selain penyerahan sertifikat tanah, Bupati MYL juga menyerahkan bantuan beras kepada 392 penerima seberat 10 Kg setiap penerima.( Udi)

The post Dihadapan Bupati MYL, Kepala BPN Janji Selesaikan Sertifikat Tanah Redistribusi appeared first on Minasanews.com.