Terkait akan kebijakan tentu bisa membebani masyarakat terlebih lagi orang tua murid yang kurang mampu di beberapa Sekolah Kota Makassar.

Perlu di ketahui untuk penggunaan baju adat sudah pasti perlu penyewaan.

HMI Korkom Universitas Negeri Makassar langsung merespons hal tersebut.

“Banyak laporan yang masuk kepada kami bahwa setiap bulan akan ada biaya tambahan untuk penyewaan baju adat dan bagi yang mereka punya 3-4 anak yang duduk di bangku SD dan SMP tentu itu sangat memberatkan”tegas Ketua Korkom UNM yang akrab di sapa Joker.

“Olehnya itu kami dari korkom UNM menolak secara tegas kebijakan ini karena sangat memberatkan dan tidak pro terhadap rakyat, dan kami sebagai mahasiswa yang bergelut didunia Pendidikan mengajak Walikota debat terbuka terkait urgensi dan manfaat kebijakan ini”tambah Syukur Sekretaris HMI Kokrom UNM

Menurutnya baju adat bukan ukuran untuk menilai kecintaan seseorang terhadap budaya itu sendiri.

Terlebih lagi ditengah tingginya biaya hidup di Kota Makassar dan ketidak stabilan ekonomi kebijakan ini tentu sangat memberatkan orang tua murid bayangkan saja setiap bulannya mereka harus menyisipkan biaya tambahan untuk penyewaan baju adat.

Dihubungi terpisah salah satu orang tua murid bernama bapak Rendra juga ikut berkomentar terkait kebijakan ini.

“Bisa kita bayangkan pak biasa anakku kalo hari budaya disuruh kesekolah nya pakai baju adat 4 anakku pak 3 SD 1 SMP 150 saya sewakan baju adatnya jadi total 600 ribu saya kluarkan biaya tambahan untuk anak-anakku supaya bisa pakai baju adat ke sekolahnya kalo ini harus dilakukan tiap bulan mending janganmi masuk sekolah anakku setiap tanggal 1 bingung pak dimana harus dicarikan karena untuk makan saja susah apalagi kalo harus ada lagi kebijakan begini saya berhrap pak wali tidak betul betul untuk menerapkan kebijakan ini”ucap Rendra salah satu orang tua murid yang di wawancarai.

Disisi lain Korkom UNM menolak secara tegas kebijakan tersebut dan meminta Walikota Makassar untuk merespons debat terbuka soal kebijakan tersebut.

The post HMI Korkom UNM Tantang Walikota Makassar Debat Publik Terkait Kebijakan Baju Adat di Tiap Sekolah appeared first on Minasanews.com.

“Hari ini kita launching Makassar Kota Makan Enak. Saya berharap ini menjadi sirkulasi ekonomi yang kuat dengan branding baru ini,” kata Danny dalam rapat pengendalian inflasi di Balai Kota Makassar, Kamis (26/01/2023).

Danny menjelaskan, peresmian branding baru ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian. Branding itu disebut sebagai upaya daerah dalam mengendalikan inflasi.

“Pak Presiden dalam pengarahannya, maunya itu langsung. Seperti Kota Pisang, semua pisang. Kota Jagung, Kota Golf, dan seterusnya. Jadi kita Kota Makan Enak,” katanya.

Menurutnya, selama ini Makassar juga sudah menggambarkan diri sebagai kota dengan beragam kuliner yang khas. Bahkan kuliner Makassar ini disebut mudah didapatkan meski tengah malam.

“Kota ini 24 jam tersedia makanan, kalau di tempat lain, di luar negeri itu jam 5 sore sudah tutup, di Jakarta 10 malam sulit cari makan. Nah, di Makassar satu-satunya kota bisa 24 jam cari makanan,” ujarnya.

Danny juga menyebut ada banyak makanan unggulan yang nantinya akan distandarisasi untuk mendukung branding Makassar Kota Makan Enak ini. Seperti jalangkote, pisang ijo, coto Makassar, sop saudara, konro, mi kering, nasi kuning, pisang epe, seafood, barongko, hingga pallu basa.

Untuk diketahui, inflasi year on year (yoy) Makassar pada Desember 2022 berada di angka 5,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,19. Inflasi Makassar terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

Tingkat inflasi Kota Makassar month to month (mtm) Desember 2022 sebesar 0,74 persen. Sementara tingkat inflasi year to date (ytd) Desember 2022 sebesar 5,81 persen.

The post Wali Kota Makassar Resmikan Branding Makassar sebagai Kota Makan Enak dan Ragam Kuliner appeared first on Minasanews.com.