Rakor ini dihadiri Bupati Barru, Wakil Bupati Barru, Pj. Sekda Barru, serta seluruh pimpinan OPD, yang menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Barru dalam meningkatkan integritas birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, SH, M. Si, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pendampingan serta bimbingan KPK kepada Pemkab Barru selama ini.

“Terima kasih kepada KPK atas arahan, supervisi, dan bimbingannya. Ini sangat berarti bagi kami dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Kami berkomitmen menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan,” ujarnya.

Tim KPK kemudian memaparkan capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kabupaten Barru, termasuk sejumlah catatan strategis terkait pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan daerah, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa.

Dalam paparan tersebut, tim KPK dipimpin oleh Tri Budi Rochmanto, Kepala Satuan Tugas Koorsup Wilayah IV, bersama jajaran PIC Koorsup: – Epakartika (Sulawesi Selatan) – Angelia (Sulawesi Selatan) – Basuki Haryono (Gorontalo dan Kaltara) – Luthfikal Hakim (Gorontalo dan Kaltara).

Sekda dan para pimpinan OPD menyatakan kesiapannya menindaklanjuti seluruh arahan melalui rencana aksi pencegahan korupsi yang lebih terstruktur dan terukur.

Setelah rakor, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan pada sejumlah titik terkait pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik untuk memastikan kondisi riil dan tindak lanjut rekomendasi KPK.

Di tempat terpisah, KPK juga menggelar rakor serupa bersama jajaran DPRD Kabupaten Barru sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.( Udi)

The post Pemkab Barru Rakor Bersama KPK Bahas Pencegahan, Monitoring dan Evaluasi MCSP appeared first on Minasanews.com.

Sekda Barru Dr. Abustan M. Si didampingi Kabag Organisasi Setda Barru Sophan Mulapurta, S.AP. M.AP usai menerima penghargaan menyampaikan rasa syukurnya dan berterima kasih kepada segenap aparatur di lingkungan Pemkab Barru dimana penghargaan yang diterima adalah bukti kinerja kita bersama.

“Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi aparat pemkab Barru untuk memacu semangat, dan Insya Allah dibawah bimbingan dan arahan bapak Bupati Barru kita terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar pelayanan publik kita semakin baik dan optimal,” ucap Sekda.

Dikatakan Abustan, ada Empat fokus yang menjadi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diantaranya, efektifitas penggunaan APBN/APBD yang dilakukan instansi pemerintah. Penjenjangan Kinerja untuk memastikan setiap unit kerja dan individu, memiliki kinerja dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi.

Selain itu,lanjut Sekda, program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan/sasara organisasi, serta pelaksanaan evaluasi internal.

Secara terpisah Kabag Organisasi Setda Barru Sophan Mulaputra menjelaskan, “tahun ini Pemkab Barru mendapatkan kenaikan pringkat dari sebelumnya predikat “CC” kategori Cukup. Kini mengalami peningkatan karena meraih predikat “B” kategori Baik,” jelasnya. ( Udi)

The post Evaluasi Sakip Pemkab Barru Diganjar Penghargaan appeared first on Minasanews.com.

Rakerda.2023 Kajati Sulsel ini dibuka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Salah satu dari agenda raker tersebut merupakan evaluasi dari capaian kinerja dari para pimpinan dan para Kajari se Sulsel.

Menurut Ketua Panitia penyelenggaraan Rakerda 2023 Nur Asiah S. H., M.Hum dalam laporannya menyatakan kegiatan rakerda dilaksanakan mulai tanggal 04 Desember s.d 5 Desember 2023 diikuti sebanyak 133 peserta hadir secara tatap muka terdiri dari pejabat struktural eselon II, III, IV dan Auditor dilingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, untuk Kejaksaan Negeri terdiri dari seluruh Kepala Kejaksaan Negeri dan masing-masing Satker mengutus satu Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan 2 (dua) orang pejabat struktural eselon IV.

Nur Asiah menjekaskan bahwa pelaksanaan rakerda ini diharapkan dapat merumuskan kebutuhan riil tahun 2025, capaian kinerja, kendala dan rekomendasi disetiap bidang terakomodir dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai masukan dalam rakernas tahun 2024.

“Selain tatap muka, rakerda ini juga diikuti secara daring oleh seluruh pegawai pada wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari satuan kerja masing-masing. Pelaksanaan Rakerda hari pertama berupa diskusi kelompok kerja dan hari kedua rapat paripurna penyampaian hasil diskusi kelompok kerja,” urai Nur Asiah

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 ini kita laksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-162/A/Cr.2/11/2023 tanggal 20 Nopember 2023 perihal Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 sebagai pelaksanaan dari Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Serta Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.

“Rapat Kerja Daerah ini merupaskan forum pertemuan seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi untuk membahas evaluasi pelaksanaan capaian kinerja tahun sebelumnya dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahun yang akan datang,” kata Kajati Sulsel.

Leonard Eben Ezer Simanjuntak menekankan Materi Pembahasana Rapat Kerja Daerah meliputi inventarisasi capain kinerja pada masing-masing satuan kerja serta analisis dan inventarisasi kebutuhan riil 1 (satu) tahun ke depan (T+1) pada masing-masing satuan kerja.

“Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Daerah yang meliputi rangkaian acara, salah satunya pelaksanaan paparan para Kepala Kejaksaan Negeri, dimana saya minta setiap Kajari memaparkan 5 (lima) menit. Kelompok Kerja (Pokja) melalui forum pembahasan dan diskusi baik terkait capaian kinerja 1 (satu) tahun sebelumnya (T-1) maupun kebutuhan riil 1 (satu) tahun ke depan (T+1) yang dipimpin langsung para Asisten,” ucap Leonard.

Selanjutnya dilakukan Rapat Paripurna, yang berisi pemaparan hasil rapat kerja kelompok kerja (pokja) bidang yang dipimpin oleh ketua steering committee. Penetapan dokumen laporan tahunan 1 (satu) tahun sebelumnya (T-1) dan penetapan dokumen usulan kebutuhan riil 1 (satu) tahun ke depan (T+1). Penutup, merupakan penyerahan hasil Rapat Kerja Daerah dari ketua umum Rapat Kerja Daerah kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Terakhir dilakukan pembuatan Pelaporan, hasil rapat kerja daerah ini harus sudah selesai dan final selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2023 dan sudah harus kita kirimkan sebelum tanggal 21 Desember 2023 kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q. Biro Perencanaan, dan selanjutnya laporan hasil Rakerda ini akan dipergunakan sebagai materi pembahasan Rapat Kerja Nasional bulan Januari tahun 2024 yang akan datang.

Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan Acara ini menjadi momentum yang berarti bagi kita semua untuk melakukan evaluasi, perencanaan, dan koordinasi demi peningkatan kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Kajati Sulsel juga mengajak seluruh jajarannya. “Marilah kita bersama-sama menjadikan Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 ini sebagai wadah yang bermanfaat untuk saling berinteraksi, berkolaborasi, dan saling mendukung guna meningkatkan kinerja Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dengan kerja keras, kebersamaan, dan dukungan dari semua pihak,” imbuhnya.

“Saya yakin bahwa kita akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat di wilayah kerja kita,” pungkas Leonard.( Udi)

The post Dihadapan Kajati Sulsel Para Kajari Paparkan Capaian Kinerja 2023 appeared first on Minasanews.com.

“Kami tekankan kepada seluruh pimpinan OPD agar lebih maksimal dalam menjalankan program dan kegiatan tahun 2023 ini dan hal hal yang perlu diantisifasi berdasarkan prioritas dan tanggung jawab kita,” tegasnya.

Lebih lanjut Bupati Suardi Saleh mengingatkan dengan pindahnya kita di Tower seharusnya Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi Gerbang Etalase sehingga harus siap terus.

“Setiap meja / pelayanan di MPP jangan pernah kosong. Ada tidaknya pelayanan, meja tetap harus terisi, terutama resepsionisnya MPP yang menjadi pandangan pertama juga tidak boleh kosong,”tandas Bupati.

Kepada pimpinan OPD,Bupati Barru dua periode itu menekankan beberapa Kegiatan yang perlu segera ditindak lanjuti dan tetap di kawal. Jangan hanya sekadar selesai tapi selesai dan berkualitas.

Diakhir arahannya Bupati menegaskan agar kegiatan di tahun 2023 tidak ada lagi yang diluncurkan.”Persiapan kita sekarang untuk perubahan APBD 2023,” ujarnya

Sementara Sekda Barru Dr. Abustan menambahkan ada beberapa langkah rencana yang di butuhkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, yang idealnya sudah menjadi rencana strategis di tahun 2023 diantaranya, mengurangi beban pengeluaran, biaya pendidikan, bantuan bahan Pangan dan Kesehatan dan sebagainya.( Udi)

The post Bupati Barru Evaluasi Capaian Program Pimpinan OPD appeared first on Minasanews.com.