Kegiatan tersebut memiliki tujuan agat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan, sekaligus mempererat hubungan antara PT Semen Tonasa dengan distributor dan toko-toko. Selain itu, acara ini juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengenal lebih dekat mengenai PT Semen Tonasa, proses produksi semen, serta visi dan misi perusahaan yang berkomitmen dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam sambutannya, Direktur Keuangan PT Semen Tonasa, Anis, mengucapkan terima kasih kepada para pemilik toko yang telah berperan besar dalam memasarkan produk Semen Tonasa di Sulawesi Selatan.

“Kami ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu pemilik toko yang telah berperan penting dalam memperkenalkan dan mendistribusikan produk Semen Tonasa kepada masyarakat,”ucap Anis.

Ia juga menambahkan kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi para distributor untuk lebih mengenal secara utuh mengenai proses produksi Semen Tonasa.

Di sisi lain, lewat kegiatan ini, para distributor bisa mengetahui lebih dalam mengenai produk Semen Tonasa, kualitas yang kami jaga, dan proses produksinya.

“Kami berharap, toko-toko mitra PT Semen Tonasa, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan yang menjadi garda terdepan dalam memasarkan produk PT Semen Tonasa dapat terus meningkatkan kontribusinya, terutama menjelang tahun 2025,”tambahnya.

Direktur Keuangan PT Semen Tonasa juga menekankan pentingnya peluang yang akan datang seiring dengan program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah pada tahun 2025.

“Tahun depan, pemerintah berencana untuk membangun 3 juta rumah, dan ini adalah kesempatan besar bagi kami semua untuk mendukung pembangunan tersebut. Kami berharap para distributor dan toko Semen Tonasa di Sulawesi Selatan dapat berperan aktif dalam mendukung program tersebut dan meningkatkan penjualan semen,”ungkapnya.

Sementara itu, Hj. Masnani selaku Direktur Keuangan PT Sepuluh Perkasa Bersatu Unggul, mengapresiasi partisipasi aktif dari semua pihak yang hadir pada kegiatan ini.

“Ini merupakan momen yang sangat berharga, tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman terkait perpajakan, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi antara kami selaku distributor dan PT Semen Tonasa,”ucapnya.

Dalam kegiatan ini, para distributor dan pemilik toko juga diberi kesempatan melihat langsung proses produksi semen yang menggunakan teknologi canggih, serta memastikan kualitas produk yang dihasilkan oleh PT Semen Tonasa.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara PT Semen Tonasa dan mitra distribusinya, PT Sepuluh Perkasa Bersatu Unggul, serta mendorong peningkatan kapasitas produksi dan kepatuhan pajak di Sulawesi Selatan, terutama dalam mendukung program pembangunan nasional yang ambisius di tahun 2025.

The post PT Semen Tonasa Hadirkan Distributor Dalam Sosialisasi Pajak dan Plant Visit 2024 appeared first on Minasanews.com.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Barru, Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., ini bertujuan untuk mempercepat realisasi PAD dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Suardi menekankan pentingnya meningkatkan realisasi PAD sebagai sumber pendanaan utama pembangunan daerah. Sekedar diketahui bahwa realisasi PAD tahun 2023 lalu yakni Rp108 Miliar.

“Sekarang sudah bulan Juli, tersisa 5 bulan lagi. Capaian kita hari ini Rp52.475 miliar, sedangkan target kita di tahun 2024 adalah Rp112.658 miliar. Tentu masih ada waktu untuk mencapai target kita ini,” jelas Bupati Suardi.

Lebih lanjut, Bupati Suardi mengingatkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat untuk mewaspadai potensi kebocoran PAD. Kepala OPD diminta lebih adaptip dengan situasi. Perbanyak inovasi untuk memaksimalkan potensi penerimaan PAD.

“Tujuan rapat ini adalah untuk meminimalisir potensi kebocoran PAD. Saya minta kepada semua OPD dan Camat untuk upayakan agar tidak ada kebocoran,” tegasnya.

Bupati Suardi juga mendorong OPD untuk tidak hanya terpaku pada target yang diberikan, tetapi berusaha untuk melampaui target itu sendiri. “Kalau bisa, upayakan PAD dua kali lipat dari target. Lebih bagus lagi,” imbuhnya.

Salah satu strategi yang ditekankan Bupati Suardi adalah percepatan implementasi sistem pembayaran non-tunai. “Elektronifikasi transaksi ini dalam rangka meningkatkan penerimaan maupun retribusi daerah. Gunakan QRIS,” ujarnya.

Bupati Suardi juga meminta OPD untuk memperbanyak sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait transaksi non-tunai. “Sosialisasikan dan edukasi masyarakat terkait transaksi non-tunai ini,” pintanya.

Selain itu, Bupati Suardi juga mendorong pemanfaatan kartu kredit pemerintah yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) di semua OPD. “Kartu kredit pemerintah yang dimiliki ASN harus segera diimplementasikan di semua OPD,” tuturnya.

Bupati Suardi juga menekankan pentingnya memaksimalkan semua potensi PAD. “Jangan lihat bahwa potensinya sedikit. Tapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana ditingkatkan,” pesannya.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian Bupati Suardi adalah retribusi pasar, yang baru mencapai 35 persen dari target. Ia meminta agar segera diterapkan sistem smart parking di parkiran pasar ini sebagai solusi memaksimalkan potensi PAD.

“Segera MoU dengan smart parking karena sudah kita lakukan uji petik.,” ungkapnya kepada Kadis Koperasi dan UMKM Barru.

Pada bagian lain arahan Bupati Barru. Ia juga berencana memberikan apresiasi kepada kolektor dan pembantu kolektor PBB yang telah mencapai target PAD lebih dari 90 persen di akhir tahun.

“Kami akan berikan reward studi tiru keluar daerah kepada kolektor dan pembantu kolektor yang berprestasi dalam meningkatkan PAD PBB,” tuturnya.

Bupati Suardi optimis bahwa realisasi PAD Kabupaten Barru dapat mencapai target yang telah ditetapkan. “Kita masih punya waktu untuk memaksimalkan dan meningkatkan penerimaan PAD sampai akhir tahun,” pungkasnya.

Rapat Evaluasi PAD Triwulan II Tahun 2024 ini dihadiri oleh Sekda Barru, kepala Bapenda, para pimpinan OPD pemungut retribusi, Direktur RSUD Barru, para Camat, serta UPTD Pasar.( Udi)

The post Realisasi PAD Barru 2023 Rp 108 Milyar, Target 2024 Sebesar Rp 112,658 Milyar appeared first on Minasanews.com.

Seperti adanya perbedaan tarif keterangan dokter antara Barru dengan daerah lain. Hal ini kemudian mengundang pertanyaan dari Wakil Ketua DPRD Barru H Kamil Ruddin saat memimpin rapat pembahasan ranperda retribusi dengan pihak RSUD Lapatarai, Selasa(27/6/2023).

Kamil mencontohkan.
Bacaleg yang melakukan proses pemeriksaan kesehatan di Barru diberlakukan pembayaran Rp 700 ribu. Sementara di Pare-pare hanya sekitar Rp 400 ribu.

“Dewan kemudian mempertanyakan mengapa biaya pemeriksaan kesehatan ini tidak sama dari dua daerah bertetangga tersebut. Bahkan perbedaan tarif itu bukan hanya RSUD Barru dengan RS Pare2. Tetapi didalam wilayah Barru saja ada perbedaan tarif pemeriksaan kesehatan antara pihak Rumah Sakit dengan Puskesmas,” ucap Kamil.

Menurut Wakil Ketua DPRD Barru Kamil Ruddin perlu ada kebijakan dari pihak RSUD agar tidak jauh beda dengan daerah ini tarif pembayaran saat warga ingin mengambil surat keterangan dokter daerah lain. “Hal ini sebagai cara mencegah warga Barru ke daerah lain melakukan pemeriksaan kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu Direktur RSUD Lapatarai Barru drg Ulfa menyatakan kenapa tarif Puskesmas dengan RSUD berbeda. Hal ini karena beda juga proses pemeriksaan yabg dilakukan. Di RSUD itu ada proses pemeriksaan darah dan itu menggunakan alat.

Begitu pula dengan tarif ambulance sama yang ada dalam lampiran dengan lembaran dokumen ranperda.
Ulfa bersedia melakukan konsultasi dan perbandingan terkait perbedaaan biaya keterangan dokter.

Selain itu, saat rapat ini sempat terjadi perbedaan pendapat antara dewan dengan adanya tindakan baru yang dilakukan dokter ahli baru.

Sebelumnya pihak dewan dipimpin Wakil Ketua DPRD Barru H Kamil Ruddin menilai beberapa sumber pendapatan daerah yang berkaitan dengan retribusi masih banyak yang belum maksimal.

Belum maksimalnya sejumlah sumber pendapatan seperti retribusi parkir ikut dipertanyakan anggota DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin.

Dari penilaian Syamsuddin. Retribusi parkir dinilai belum maksimal dalam menambah pundi-pundi pendapatan daerah karena ada beberapa fasilitas publik seperti Pasar ternyata belum menerapkan retribusi perparkiran.

“Lembaga yang meleadingsektori pendapatan ini, semestinya memikirkan untuk menerapkan perparkiran. Apalagi potensi pendapatan dari perparkiran sangat urgen dharapkan bisa menambah pendapatan daerah,” pungkasnya.( Udi)

The post DPRD Barru Dua Hari Bahas Ranperda Retribusi dan Pajak Daerah appeared first on Minasanews.com.

Dalam kunker di Sidrap. Legislator Barru belajar tentang ranperda pajak daerah dan retribusi daerah. Kunker ini diakui Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Barru, Andi Ika Syamsu Alam saat dihubungi Selasa(20/6/23).

Menurut Andi Ika, agenda dewan di Sidrap tentang ranperda retribusi dan pajak daerah. “Kunker ini bertujuan mempelajari apa yang telah dilakukan pihak Pemkab Sidrap dan DPRD setempat sehubungan dengan penerapan retribusi dan pajak daerah di wilayah kunjungan,” ujar Andi Ika.

Mantan Camat Balusu ini juga menjelaskan jika pihak DPRD Barru saat ini tengah menyiapkan rancangan dan pembahasan dari ranperda retribusi dan pajak daerah sebelum difinalisasi menjadi perda.

“Sebelum dibahas ranperda ini, harus diawali dengan proses rancangan secara matang. Diantaranya mencari perbandingan ke daerah lain yang lebih awal menerapkan perda serupa,” terangnya.

Sebelumnya pihak Bamus menjadwalkan kunjungan kerja dewan ke Sidrap sehubungan dengan persiapan pembahasan ranperda tentang pajak dan retribusi daerah. ( Udi)

The post Legislator Barru Kunker Ranperda Retribusi dan Pajak Daerah di Sidrap appeared first on Minasanews.com.

Dalam sidang paripurna tingkat I yang dipimpin Ketua DPRD Barru, Lukman,T memberikan kesempatan kepada enam perwakilan fraksi di DPRD Barru, untuk silih berganti membedah dengan membacakan pandangannya secara umum.

Keenam Perwakilan Fraksi tersebut menyampaikan pandangan umumnya yakni Fraksi Gerindra dibacakan oleh Ketua Fraksinya Alifandi Aska. Kemudian Fraksi Gabungan Ummat dibacakan Syahrullah.

Selanjutnya pandangan Fraksi PDIP dibacakan Syamsu Rijal. Sedangkan Fraksi Nasdem memberikan kepercayaan kepada Syahrul Ramdani untuk melaporkan padangan Fraksi Nasdem.

Begitu pula dengan pandangan Fraksi Golkar dibacakan oleh H Erdi dan Fraksi PKB disampaikan Sri Wulandari. Rata-rata Fraksi berpandangan sama yakni menginginkan adanya peningkatan dari pendapatan asli daerah( PAD).

Capaian itu tidak serta merta bisa dicapai tanpa adanya regulasi yang menjadi dasar dari lembaga yang meleadingsektori Pajak dan Retribusi daerah. Khususnya para petugas lapangan yang nota bene ditugaskan untuk menggenjot pencapaian target pendapatan.( Udi)

The post Enam Wakil Fraksi DPRD Barru Bedah Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah appeared first on Minasanews.com.

Hal ini cukup realistis karena capaian penerimaan pajak tahun 2022 mencapai 2034,5 triliun, disamping kondisi perekonomian saat ini sudah mulai membaik.

Kasus pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo serta rilis PPATK terkait adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga melibatkan beberapa pegawai Kemenkeu terutama pegawai Dirjen Pajak, tentunya juga dapat mempengaruhi opini sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Ketua Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Suherman Saleh, berpendapat bahwa target penerimaan pajak 2023 sebesar 2021,2 triliun sangat realistis tercapai dan bahkan bisa melebihi target. Hal tersebut didasari pada beberapa indikator diantaranya, pertama pada bulan mei sekarang ini jumlah realisasi capaian pajak lebih baik dari tahun lalu. Kedua, terkait adanya kasus kasus hukum yang melibatkan pegawai dirjen pajak, Menteri Keuangan menyatakan akan menindak tegas pegawainya yang tidak berintegritas tanpa kompromi dan hal itu sangat baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dan yang ketiga saat ini ekonomi sudah mulai membaik pasca pandemi covid-19, sehingga otomatis daya beli masyarakat juga naik dan kepatuhan membayar pajak juga akan bagus.

” Jadi, target penerimaan pajak 2023 jika melihat indikator saat ini saya optimis akan tercapai dan bahkan bisa melebihi target” ucap Suherman Saleh.

Yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga agar ekonomi tetap tumbuh dan daya beli masyarakat meningkat serta perbaiki dan tingkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur pajak yang sempat menurun.

“Saya masih yakin bahwa masyarakat dan pelaku usaha masih berkomitmen membangun bangsa ini melalui kepatuhan dalam membayar pajak” pungkas Suherman Saleh.

The post Target Penerimaan Pajak 2023 Realistis akan Tercapai appeared first on Minasanews.com.

Pajak sarang burung sempat disentil Perwakilan Anggota DPRD Barru Sri Wulandari saat membacakan 39 rekomendasi dihadapan Bupati Barru saat sidang paripurna penyerahan Catatan Strategis LKPJ dari DPRD kepada Bupati Barru, Kamis(27/4) di ruang sidang paripurna dewan sebagai catatan strategis dalam peningkatan PAD yang menjadi leading sektor Bapenda.

Memang OPD ini diminta memaksimalkan peningkatan pajak resto. Tetapi pajak sarang burung walet yang saat ini sedang ramai dibudidayakan masyarakat daerah ini. Ternyata dinilai para wakil rakyat sangat urgen untuk digarap pajaknya.

Selama ini warga yang berhasil meraup keuntungan besar dari budidaya sarang burung walet dinilai belum tersentuh pajaknya. Padahal beberapa warga telah sukses meraih keuntungan dengan tingginya minat warga menggarap budidaya sarang burung walet.

“Selain pajak resto, sudah saatnya juga sarang burung walet diberikan perhatian khusus untuk digarap nilai pajaknya agar ada kontribusi dalam peningkatan PAD,” ujar Sri dalam paparan rekomendasi yang dibacakan.

Bupati Barru Suardi Saleh dihadapan para wakil rakyat ini menyampaikan terima kasih atas adanya rekomendasi yang akan menjadi catatan strategis dalam mendorong LKPJ bupati agar lebih baik ke depan.

“Saran dewan kami sangat hargai dan kita akan dorong seluruh OPD untuk lebih maksimal. Termasuk kepada Bapenda agar memberikan perhatian khusus dalam upaya menggarap pajak sarang burung walet, untuk meningkatkan pemasukan pembayaran pajak,” pungkas Suardi.( Udi)

The post DPRD Barru Sentil Pajak Sarang Burung Walet Belum Berkontribusi PAD appeared first on Minasanews.com.

Hal ini diungkapkan Bupati Barru Suardi Saleh saat membuka acara Penyerahan SPPT & DHKP PBB-P2 Tahun 2023 di Baruga Singkeru Adae, Kamis(16/03/23).

Suardi juga menyaksikan penandatanganan Berita acara Penyerahan SPPT & DHKP PBB-P2 Tahun 2023 ke 7 Kecamatan dan pemberian Piagam Penghargaan ke 6 desa Kategori dengan Pokok Ketetapan sampai dengan Rp.75.000.000,- yaitu Desa Mattirowalie, Desa Galung,Desa Bacu-Bacu,Kelurahan Lompo Riaja,Desa Pancana dan desa Lampoko.

Turut hadir dalam acara Penyerahan SPPT & DHKP PBB-P2 Tahun 2023 Kepala Bapenda Kabupaten Barru, Kepala BKAD Kabupaten Barru, Kepala Dinas PMDPPKBPPPA Kabupaten Barru, Kabag Pemerintahan Setda Barru,Para Camat se Kabupaten Barru dan para kepala desa/Kelurahan se Kabupaten Barru.

Untuk sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kabupaten Barru tahun 2023
menurut undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan keleluasaan para wajib pajak PBB-P2 dalam yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan.

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan nominal SPPT PBB-P2. penyerahan SPPT di pertengahan

“Kami juga mengapresiasi jajaran Bapenda yang telah melakukan percepatan bulan Maret ini, lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini artinya mampu membaca keinginan dan harapan masyarakat agar penyerahan SPPT dapat dipercepat dan dilakukan sebelum musim panen tiba. PBB-P2 merupakan jenis pajak daerah yang sangat potensial,” ucap Suardi.

Seperti pada akhir tahun 2022 yang lalu telah melakukan pendataan khusus pada menginstruksikan kepada bapenda untuk melakukan pemutakhiran data secara bertahap dan di tahun 2023 ini akan dimulai di kecamatan barru dan akan dilanjutkan tahun berikutnya di kecamatan lain, hal ini harus dilakukan untuk perkembangan lahan pertanian menjadi kawasan hunian dan perumahan serta peningkatan nilai nilai jual obyek pajak (NJOP).

Berdasarkan instruksi pemerintah pusat untuk melakukan perluasan dan percepatan digitalisasi transaksi dengan melakukan berbagai inovasi pembayaran pajak daerah secara digital khususnya PBB seperti melalui atm, mobile banking, qris, kantor pos, dan akses ke website.

Untuk melakukan pengecekan pembayaran PBB, SPPT informasi digital, dan mencetak secara mandiri setoran surat tanda terima (STTS) PBB yang kesemuanya bermuara pada kemudahan melakukan pembayaran akses layanan dan kepada masyarakat. pada tahun 2023 potensi PBB-P2 Kabupaten Barru.

Secara rinci, Kecamatan Barru memiliki pokok ketetapan Rp. 1.821.802.307,- WP.29.147. Lalu Kecamatan Balusu Pokok ketetapan Rp.1.467.727.089,- WP.13.885. Sedangkan Mallusetasi Pokok ketetapan Rp.1.044.898.312,- WP.17.294. Untuk Tanete Rilau Pokok ketetapan Rp.650.593.648,- WP.24.708.

Kecamatan Tanete Riaja Pokok ketetapan Rp.505.886.529,- WP.23.306. Soppeng Riaja Pokok ketetapan Rp.434.047.136,- WP.13.072 dan Kecamatan Pujabanting Pokok ketetapan Rp.322.003.226,- WP.14.629.

Sementara total Pokok Ketetapan dari 7 Kecamatan Rp.6.237.958.247,- Total terkait dengan syarat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) berbagai tahap telah dilakukan. Diantaranya perubahan peraturan Bupati nomor 43 tahun 2018 menjadi
2022 yang sebelumnya hanya pemberian rekomendasi untuk Peraturan Bupati nomor 60 tahun mensyaratkan realisasi PBB 80% akan ditingkatkan menjadi 90%.

Hal ini dimaksudkan agar para lurah/kepala desa beserta aparat tahunnya mencapai angka ratusan melalui memberikan pengertian bahwa Camat dan kepala desa/lurah
kepada masyarakat tentang
arti penting PBB bagi pembangunan.

Kemudian kolektor dalam hal ini lurah/kepala desa serta pembantu kolektor (kepala dalam penagihan PBB baik
dusun) agar lebih pro aktif tagihan tahun berjalan maupun tunggakan PBB sehingga target yang telah ditentukan dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo.

Selain itu Camat dan kepala desa/lurah untuk menginventarisir semua data wajib PBB potensial danpermasalahan PBB, termasuk
menyampaikan ke kabupaten.

Kemùdian Camat dan Bapenda untuk memonitor dan mengawasi penerimaan PBB setiap bulannya.saya juga telah menginstruksikan Kepala Bapenda untuk menyiapkan berupa studi tiru, pengeluaran
anggaran untuk rewards dari provinsi kepada para Kepala Desa/Lurah yang merampungkan pengumpulan pajaknya.

“Makanya saya juga meminta agar uang pembayaran PBB diatas 90% sebelum tanggal jatuh tempo. Penyampaian SPPT dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) per lembar agar sesegera mungkin ditransfer ke rekening
masing-masing pembantu kolektor agar semakin bersemangat mendistribusikannya kemasyarakat,” jelasnya.

“Pada kesempatan yang baik ini marilah kita sama-sama berdoa semoga usaha dan pengabdian kita senangtiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT,” pungkasnya. ( Udi)

The post Bupati Barru Apresiasi Percepatan.Capaian Pajak Bapenda appeared first on Minasanews.com.

Sebagai salah satu industri besar di Indonesia Timur khususnya di Sulawesi Selatan, Semen Tonasa senantiasa berupaya meningkatkan kontribusinya kepada Negara melalui pajak.

Atas dasar itulah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, memberikan penghargaan kepada perusahaan persemenan tertua di Indonesia Timur ini dengan penghargaan dalam Tax Gathering 2023 di Hotel Claro Makassar.

Dalam kegiatan yang mengusung tema Gala Dinner with Tax Payer ini, Semen Tonasa diganjar penghargaan atas kontribusinya membayar PPh dan PPN dengan kategori Kontribusi Tertinggi.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Sulselbartra Arridel Mindra dan diterima langsung Direktur Keuangan PT Semen Tonasa, Anis.

Turut hadir pada kegiatan ini Menteri Pertanian periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman, Sekda Provinsi Sulawesi Selatan Andi Aslam Patonangi yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat Amujib yang mewakili Gubernur Sulawesi Barat, serta Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Ilyas Abibu yang mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sulselbartra Arridel Mindra mengatakan, dalam kesempatan tersebut pihaknya mengundang 150 wajib pajak terpilih, yang menyumbang 30% dari penerimaan Kanwil DJP Sulselbartra untuk tahun 2022, dengan nilai sebesar Rp 5,3 triliun.

Arridel juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada 150 wajib pajak di Sulselbartra tersebut. Karena berkat mereka pula, realisasi penerimaan pajak tahun 2022 lebih tinggi 25% dari target yang ditetapkan Pemerintah.

Sementara itu Direktur Keuangan Semen Tonasa Anis mewakili perseroan menyampaikan terima kasihnya kepada Kanwil DJP Sulselbartra atas penghargaan yang diberikan ini.

“Penghargaan ini seyogyanya merupakan milik seluruh insan PT Semen Tonasa. Berkat usaha kita semua, serta dukungan para stakeholder, sehingga Semen Tonasa mampu berkinerja baik di tahun 2022 yang lalu. Sehingga dampaknya, kami mampu memberikan kontribusi melalui PPh dan PPN kepada negara,” pungkas Anis.( Udi)

The post Semen Tonasa Sabet Award Kontribusi Pajak Tertinggi appeared first on Minasanews.com.