Tidak benar kami melakukan penelantaran kata Aswan saat ditemui. Menurutnya untuk soal apa yang dialami jamaah harus berjalan kaki sepanjang beberapa kilometer saat berada di Arafah. “Hampir semua jamaah mengalami hal yang sama karena mobil bus tidak lagi diizinkan sampainke area tertentu sehingga mengharuskan jamaah harus berjalan kaki,” ucap Aswan.

Aswan juga membeberkan bahwa situasi dan kondisi penumpukan jamaah saat berada di Arafah memang sangat situaasional karena faktor cuaca dan jamaah sudaj terpusat dalam jumlah jutaan orang.

Situasi berbeda ketika jamaah berada di Mekkah dan Medina. Justru jamaah kita inapkan di.hotel berbintang lima di hotel Hilton. Ini kan wilayah ring satu dan tidak mungkin diperuntukkan bagi jamaah diluar Visa Multiple dan Furada.

Aswan mengaku baru mengetahui jika dirinya dilaporkan ke Polres Barru karena diinformasikan oleh rekannya.

“Laporan itu kami akan ikuti jalurnya karena itu hak mereka( Jamaah) untuk melaporkan atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang travel berikan saat berada di Arafah,” ujar Aswan.

Tentu sebagai pihak yang memberikan pelayanan bisa juga memberikan batahan jika kami tidak melakukan penelantaran jamaah. “Tentang adanya jamaah yang merasa tidak puas dalam proses itu merupakan hal wajar. Tetapi sebaliknya masih banyak juga yang merasa puas karena seluruh tahapan dari proses haji yang ia laksanakan semua selesai dilaksanakan,” beber Aswan.

Makanya sebelum kami berangkat sudah kita sampaikan ke jamaah yang kita bawah bahwa situasi dan kondisi di tanah Suci Mekkah untuk musim haji tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. “Sebab tahun ini jamaah membludak karena ada ribuan jamaah Umrah Syawal yang memilih tinggal menunggu waktu musim haji,” urainya.

Aswan juga menjelaskan jika apa yang disampaikan belum lengkap dan masih terbatas informasinya. Dia kemudian mengajak menunggu tambahan informasi yang lebih rinci dari istrinya karena masih berada di Jeddah untuk mengurusi proses pemulangan jamaah dari travel kami yang masih berjumlah sekitar 21 orang jamaah.

Suami pemilik travel ini juga menjelaskan jika travel yang.membawa jamaahnya dengan menggunakan visa Multiple sejenis Furada yang langsung memberangkatkan jamaah dengan ongkos berkisar Rp 200 jutaan. Dari sini juga Aswan menjelaskan status travel yang merupakan agen dari salah Travel besar di Jakarta yang dikenal dengan nama MBA.

Travel besar MBA yang berakantor di Jakarta inilah yang merupakan Provider yang bekerjasama dengan Al Hijra Nurul Jannah yang belum memiliki PIHK semacam Perizinan yang diterbitkan pihak Kementerian Agama. “Kini travel kami baru memiliki yang namanya PPIU. Itulah sebabnya kami bekerjasama dengan Provider sekelas MBA yang memiliki PIHK,” pungkasnya.( Udi)

The post Begini Bantahan Pemilik Travel Al Hijrah Pasca Dilapor Polisi appeared first on Minasanews.com.

Salah seorang jamaah pelapor bernama Hantryke Umar Jarre kepada wartawan mengaku dirinya baru saja dijemput oleh suaminya yang juga anggota Polri bertugas di Polda Sulbar langsung singgah ke Polres Barru untuk melaporkan pemilik Travel yang menèlantarkan dirinya bersama 42 jamaah lainnya dari berbagai Provinsi di Sulsel, Sulbar dan Kalimantan.

Dalam pengakuannya, Hantryke membeberkan jika dia bersama jamaah lainnya dari Travel ini.tidak diberikan fasilitas seperti dijanjikan sebelum berangkat ke tanah suci Mekkah.

“Selama di Mekkah dan Arafah kami benar-benar ditelantarkan. Jangankan fasilitas hotel seadanya. Travel ini tidak menyediakan fasilitas makan yang memadai, tidak disiapkan Maktab. Ironisnya paspor yang diberikan ternyata paspor untuk Ziarah bukan paspor Mujamalah seperti yang dijanjikan,” beber Hantryke.

Pasutri dari pemilik Travel ini kita laporkan karena melakukan tindakan penipuan, kata jamaah haji ini. “Kami laporkan karena fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan promosi yang dijanjikan dibrosur. Bahkan kami ditelantarian. Padahal kita ini sudah bayar mahal, ada bayar ongkos haji mulai dari Rp 195 juta hingga Rp 200 juta,” jelasnya.

Dalam laporan Polisi jamaah haji Travel Al Hijra ke Petugas SPK Polres Barru. Pasutri yang dilaporkan yaitu Hj HR dan suaminya AS. Keduanya dilaporkan atas tindakan penipuan.

Kepala Unit SPK Polres, Aiptu Nurdin Taho yang dikonfirmasi membenarkan adanya pelapor ke SPK yang mengaku ditelantarkan di Mekkah.

“Laporannya kita sudah daftarkan dan diregister, kemudian kita arahkan.ke Reskrim untuk menindaklanjuti laporan jamaah tersebut,” ujar Nurdin.

Sementara itu secara terpisah Pemilik Travel Al Hijrah Nurul Jannah, Aswan yang dikonfirmasi Kamis(27/6/2024) di kantornya mengaku baru mengetahui jika dirinya dilaporkan ke Polres Barru karena diinformasikan oleh rekannya.

“Laporan itu kami akan ikuti jalurnya karena itu hak mereka( Jamaah) untuk melaporkan atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang travel berikan saat berada di Arafah,” ujar Aswan.

Tentu sebagai pihak yang memberikan pelayanan bisa juga memberikan bantahan jika kami tidak melakukan penelantaran jamaah atau penipuan. “Tentang adanya jamaah yang merasa tidak puas dalam proses itu merupakan hal wajar. Tetapi sebaliknya masih banyak juga yang merasa puas karena seluruh tahapan dari proses haji yang ia laksanakan semua selesai dilaksanakan,” beber Aswan.( Udi)

The post Pasutri Pemilik Travel Al Hijrah Nurul Jannah Dilapor ke Polisi appeared first on Minasanews.com.

Menurut Abdul Rasyid sebagai pihak yang dikuasakan oleh Caleg PPP H Ishak Ilyas. Pihaknya tidak hanya melaporkan lima Komisioner KPU Barru ke DKPP. Semua anggota Bawaslu juga ikut dilaporkan.

“Saat ini ada delapan pihak Komisioner dari dua lembaga berbeda yang dilaporkan ke DKPP yakni lima Komisioner KPU Barru dan tiga Komisioner Bawaslu daerah ini. Secara keseluruhan ada 8 orang yang kami laporkan ke DKPP,” ucap Rasyid.

Diakui Rasyid bahwa kelima Komisioner KPU dilaporkan karena tiga kali menerbitkan SK penetapan hasil pemilu anggota DPRD Barru 2024 yakni SK No 205.1 ( 1 Maret 2024), SK No 210( 18 Maret 2024) dan SK No 211( 19 Maret 2024). Sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 460 UU No 7 tahun 2017, UU Pemilu Pasal 413 ayat 3, PKPU No 5 tahun 2024 Pasal 56 ayat 3, PKPU No 5 tahun 2024 Pasal 57, UU No 30 tahun 2014 Pasal 66 ayat 1 dan ayat 4, Perbawaslu No 8 tahun 2022.

Sementara itu, kata Rasyid.Para Komisioner Bawaslu Barru dilaporkan ke DKPP karena menimbang bahwa Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Barru terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut.

Tindakan terlapor yang menerbitkan surat keputusan Penetapan Perolehan Hasil Pemilu 2024 sebanyak tiga surat keputusan yaitu surat Keputusan No 205.1 tertanggal 1 Maret 2024, Surat Keputusan Nomor 210 tertanggal 18 Maret 2024 dan Surat Keputusan Nomor 211 tertanggal 19 Maret 2024 dan tidak melakukan pembetulan seketika merupakan pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 413 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 56 ayat 3 serta Pasal 57 PKPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

Sementara itu Koordinator Divisi Hukum KPU Barru, Ilham yang dihubungi secara terpisah mengaku sampai saat ini pihak KPU Barru belum menerima sirst resmi dari DKPP.

“Pihak KPU Barru sampai saat ini belum terima surat resmi terkait adanya laporan ke DKPP dari salah satu caleg,” ujar Ilham.

Sedangkan pihak Bawaslu Barru, melalui Farida dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menyatakan dirinya tidak bisa memberikan Informasi secara individu karena hal ini berkaitan dengan lembaga.

“Kalau ada waktu Pak, silahkan besok ke kantor, karena saya tidak bisa memberikan informasi secara individu. Karena hal ini berkaitan dengan lembaga Bawaslu,” ujarnya. (Udi)

The post Komisioner KPU dan Bawaslu Barru Dilapor ke DKPP appeared first on Minasanews.com.

Ketua LSM Sorot Indonesia Sulsel, Dr Amir Made Amin dalam keterangannya menyatakan Proyek Pembangunan ini diduga tidak sesuai RAB karena batu yang seharusnya disusun justru dilakukan dengan cara berserakan sehingga terkesan tidak bisa menahan banjir dan ombak.

Begitu pula dengan jenis batu yang dipakai pada proyek ini bukan batu sesuai standar dan kualitas yang diharapkan sehingga ada dugaan tidak bisa menjadi infra struktur penanggulangan banjir

“Kasus ini saya laporkan ke Kejaksaan Negeri Barru dan ditembuskan ke Kejati Sulsel. Hari ini Proyek ini sudah kami laporkan ke Pidsus Kejari dengan Nomor laporan B/02/IV/2023 atas dugaan korupsi dari pembangunan Pengaman tebing dan Penguatan tanggul sungai Bottoe,” beber Amir.

Berdasarkan papan proyek dari pembangunan Penanggulangan Banjir ini dikerjakan pihak Kontraktor PT Putra Mayapada dengan nilai kontrak Rp 6,5 Milyar yang anggarannya bersumber Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Makassar.( Udi)

The post Proyek Penanggulangan Banjir Sungai Bottoe Senilai Rp 6,5 Milyar Dilaporkan LSM Sorot appeared first on Minasanews.com.