instagram youtube

Bawaslu Kota Makassar: PPK dan PPS Rawan Bermain di Pemilu 2024

admin - Penulis Berita

Kamis, 26 Januari 2023 - 16:21 WIB

Pemilu 2024

Pemilu 2024

Minasanews.com, Makassar- Tugas anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) bukan perkara mudah. Paling sering dan rawan digoda oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemilu maupun Pilkada.

Godaan politik uang ini tentu tak lepas dari kepentingan pihak tertentu yang kerap ingin mengubah hasil Pemilu. Dimana penyelenggara tingkat bawah ini yang berpotensi melakukan permainan suara jika salah satu partai atau caleg tidak puas hasil perhitungan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bercermin dari Pileg 2019 lalu, Pengadilan Negeri Makassar setidaknya memutuskan tujuh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Makassar bersalah. Terdakwa divonis 4 bulan penjara dengan denda Rp5 juta dan 6 bulan penjara dengan denda Rp10 juta.

Baca Juga :  Berjaya Dipileg Raih 12 Kursi, Nasdem Percaya Diri Dipilbup Pangkep

Mereka adalah Ketua PPK Kecamatan Panakkukang  dan Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya yang divonis dengan hukuman 4 bulan penjara dengan denda Rp 5 juta.

Sementara IAS, FA, MB, FR dan RM dijatuhi pidana kurungan 6 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider 1 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan.

Mereka dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana pemilu berupa tindakan penggelembungan suara.

Komisioner Bawaslu Kota Makassar, Sri Wahyuningsih mengatakan pengalaman yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu menjadi pembelajaran baginya dan pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap PPK dan PPS sampai saat ini.

Bahkan pihaknya telah mengingatkan kepada KPU Kota Makassar agar melihat integritas mereka. “Jadi kami sudah memberikan imbauan kepada KPU untuk memilih orang yang tidak memiliki masalah terutama berafiliasi dengan partai politik,” kata Sri Wahyuningsih, Rabu (25/1/2023).

Baca Juga :  Bapenda Makassar Kembali Gelar Sosialisasi Kepatuhan Pajak Reklame dan Parkir

“Yang divonis oleh pengadilan kemarin (Hasil Pemilu 2019) tidak lagi menjadi penyelenggara,” bebernya.

Walau KPU sudah melakukan pelantikan terhadap PPK dan PPS, Bawaslu Kota Makassar tetap menerima aduan masyarakat, jangan sampai diantara mereka ada yang berafiliasi dengan partai politik. Apalagi pelaksanaan Pemilu masih cukup panjang.

“Kami masih menerima informasi dan kami akan menelusuri informasi tersebut, jika memang ada kami akan sampaikan ke KPU jika mereka terbukti. Kan ada calon penggantinya,” jelasnya.

Berita Terkait

Kemah Demokrasi KPU Pangkep Sasar Pemilih Pemula
NH Promosi Andi Ina Paket Herman Jaya di Pilbup Barru
Kabar Baik Untuk Warga Gempunge, dokter Ulfah-MHG Siapkan BPJS dan Pendidikan Gratis
Deklarasi Andi Ina-Abustan Bertabur Tokoh
Apel Siaga Pemilu Damai Bawaslu Dihadiri Wakil Ketua II DPRD Barru
Debat Kedua KPU Barru Ganti EO dan Lembaga Penyiar
Janji Ulfah-MHG Untuk Warga Palie, Bangun Ruas Jalan Plus Penerangan Lampu Jalan
Sah! Firdaus Ditetapkan Sebagai Ketua IAP Sulsel

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 12:37 WIB

MHG Paket Ulfah Langkah Personal Mudassir, Bukan Atas Nama Partai Golkar

Rabu, 24 Juli 2024 - 17:44 WIB

Anomali kotak kosong di Pilgub Sulsel 2024,begini pandangan Dirut PT PAS INDO

Rabu, 5 Februari 2025 - 14:07 WIB

MK Tolak Gugatan Indira-Ilham, Jubir MULIA: Semua Berjalan Sesuai Konsitusi dan Hukum yang Berlaku

Minggu, 10 November 2024 - 18:04 WIB

dokter Ulfah-MHG Siap Ditagih Janji Politiknya Jika Terpilih Pimpin Barru

Rabu, 30 Oktober 2024 - 13:53 WIB

Debat Paslon Bupati dan Cawabup Barru Disorot, Peserta Kegerahan di Gedung Islamic Center

Minggu, 15 Oktober 2023 - 20:32 WIB

Kanita Kahfi Bagi-bagi Bibit Cabai di Senam Bersama PAN

Selasa, 5 November 2024 - 13:36 WIB

Debat Kedua Pilkada Barru Digeser Dari Gedung ke Hotel Bintang 4

Senin, 18 November 2024 - 17:30 WIB

dokter Ulfah-MHG Anak Muda Asli To Berru Punya Niat Tulus Mau Bangun Barru Lebih Maju dan Sejahtera

Berita Terbaru