Minasanews.Com.Makassar— Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan, M.Si, hadir langsung sebagai pemateri dalam kegiatan Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode 2026-2034. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPMDPPKB) Kabupaten Barru ini berlangsung di Swiss-Belinn Hotel, Panakkukang, Makassar, pada Jumat (17/07/2026).
Pelatihan yang bernilai strategis bagi masa depan pembangunan desa di Kabupaten Barru ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 16 hingga 19 Juli 2026.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Abustan menyoroti pentingnya arah pembangunan desa yang terukur, sistematis, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa, seluruh aparatur desa semestinya menerapkan lima prinsip utama, yaitu:
Pemberdayaan: Pembangunan yang dirancang harus mampu mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa secara berkelanjutan.
Partisipatif: Menjamin adanya keikutsertaan dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses perencanaan.
Berpihak pada Masyarakat: Seluruh proses perencanaan wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, dengan fokus khusus pada masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Terbuka: Setiap tahapan dan proses perencanaan harus dapat dilihat serta diketahui secara langsung oleh masyarakat tanpa ada yang ditutupi.
Akuntabel: Proses dan tahapan kegiatan pembangunan yang direncanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral kepada publik.
“RPJMDesa bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kompas arah pembangunan desa untuk delapan tahun ke depan. Penerapan kelima prinsip ini akan memastikan pembangunan di Kabupaten Barru bergerak secara inklusif dan transparan,” ujar Abustan di hadapan para peserta pelatihan.
Melalui pelatihan intensif ini, DPMD Kabupaten Barru berharap para kepala desa beserta tim penyusun RPJMDesa mampu merumuskan program kerja yang tepat sasaran, sinkron dengan visi pembangunan daerah, serta akomodatif terhadap kebutuhan riil masyarakat desa masing-masing selama periode 2026-2034.( Udi)
