Minasanews.com,JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Munafri yang akrab disapa Appi usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Appi didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, bersama sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia. Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Munafri mengatakan, forum nasional tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh arahan langsung dari Presiden mengenai strategi memperluas akses keuangan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden sebagai bentuk penguatan bagi kami di Pemerintah Kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.
Ia memastikan, Pemerintah Kota Makassar akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan menyesuaikannya terhadap kebutuhan masyarakat dan program pembangunan daerah.
“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar,” tuturnya.
Menurut Appi, perluasan akses keuangan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan usaha.
“Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Rakornas TPAKD menjadi wadah penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan yang inklusif dan merata.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses terhadap produk dan layanan keuangan.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Lembaga ini diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.
Presiden juga mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut merupakan pencapaian penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Kepala Negara turut memberikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam memperkuat kelembagaan TPAKD.
Prabowo menekankan bahwa manfaat perluasan akses keuangan harus dirasakan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
“Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
