instagram youtube

Prof. Dr. Syamsurijal Tan, S.E., M.A. Dukung Kebijakan Pemerintah Cegah Penyelundupan dan Perdagangan Ilegal Guna Optimalkan Penerimaan Daerah dan Nasional

admin - Penulis Berita

Sabtu, 30 September 2023 - 17:30 WIB

Minasanews.com,Jambi- Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang memiliki jalur perairan atau pelabuhan sebagai jalur masuk dan keluarnya barang dalam kegiatan pedagangan.Penyelundupan barang ilegal atau kegiatan penyelundupan dapat terjadi di berbagai provinsi, termasuk provinsi Jambi. Penyelundupan barang ilegal biasanya melibatkan perbatasan antar provinsi atau perbatasan negara.

Provinsi Jambi menjadi salah satu Provinsi dengan tingkat kerawanan kegiatan penyelundupan yang cukup tinggi, khususnya melalui jalur perairan atau pelabuhan tikus yang tidak resmi di pesisir pantai ataupun wilayah yang berbatasan dengan Provinsi tetangga yang dapat menimbulkan kerugian terhadap perekonomian daerah dan nasional khususnya terhadap penerimaan negara baik di sektor pajak maupun cukai.

Penyelundupan barang ilegal adalah tindakan ilegal mengimpor atau mengedarkan barang-barang yang melanggar hukum atau regulasi suatu negara. Beberapa contoh barang ilegal yang sering diselundupkan termasuk narkotika, senjata, barang-barang berbahaya, hewan yang dilindungi, produk palsu, dan banyak lagi.

Selain kegiatan penyelundupan, pengamat ekonomi sekaligus Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Jambi, Prof. Dr. Syamsurijal Tan, S.E., M.A. mengatakan saat ini dunia bisnis tengah berfokus pada dampak dari bisnis-bisnis online, satu sisi impor dan online bagus untuk menciptakan persaingan usaha dan kompetisi yang ketat, karena setiap ada persaingan pasti timbul inovasi dan inisiatif yang akan memaksa pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang, begitulah dunia bisnis.

“Namun permasalahnnya sekarang kita selaku negara berkembang bentuk mekanisme pasar kita merupakan pasar tidak sempurna, apabila dibiarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah maka dunia usaha akan merugi dan yang mendapat keuntungan hanya pemilik modal yang besar, dan pemerintah pun ikut rugi karena pemantauan pajak untuk barang-barang yang dijual di marketplace online cukup sulit sehingga penerimaan negara ikut terpengaruh belum lagi maraknya peredaran barang ilegal yang tidak terhitung dimana dalam pendapatan daerah PDRB atau pendapatan nasional barang ilegal tidak masuk dalam perhitungan pendapatan pemerintah,”ungkap Prof. Dr. Syamsurijal Tan, S.E., M.A.

Baca Juga :  Hadiri Seminar Nasional, Prof. Hamzah Halim : Kita Siap Bermitra Dengan BANI

Menurutnya juga dalam kaitan itu diperlukan peran pemerintah dan kerjasama dengan aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penindakan, pemerintah daerah, kepolisian, dan pihak berwenang lainnya biasanya bekerja sama dalam upaya penegakan hukum yang ketat. Ini melibatkan pengawasan di perbatasan, operasi penindakan, dan kerja sama dengan pihak berwenang di provinsi tetangga atau negara tetangga. Kesadaran masyarakat juga penting, karena mereka dapat membantu melaporkan aktivitas penyelundupan yang mencurigakan kepada pihak berwenang.

Kondisi saat ini banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian bahkan tutup karena dampak dari perubahan mekanisme transaksi perdagangan seperti online, perubahan tingkah laku daya beli masyarakat yang lebih cenderung melalui transaksi online karena dianggap lebih mudah tanpa harus turun ke pasar-pasar offline dengan tingkat harga jual barang yang tidak terlalu mahal dan kualitas yang tidak kalah saing.

Selaku pengamat ekonomi, Prof. Dr. Syamsurijal Tan, S.E., M.A. turut mendukung berbagai keputusan serta kebijikan dari pemerintah dalam upaya menciptakan iklim usaha perdagangan yang sehat dan tidak merugikan masyarakat guna memajukan produk produk dalam negeri agar tidak kalah saing dan pelaku UMKM dapat berkembang. Kerjasama oleh pemerintah, aparat dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan peredaran produk-produk impor maupun produk ilegal lewat aturan-aturan yang dikeluarkan dimana aturan tersebut telah melalui berbagai evaluasi dan masukan dari berbagai pihak serta penegakan hukum yang tepat untuk memberikan efek jera agar kondisi perdagangan dan perekonomian indonesia dapat berjalan dan berkontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional.

Baca Juga :  Semen Tonasa kembali Sabet Penghargaan Inovasi International

“Koordinasi pemerintah melalui aparat kepolisian dalam penegakan hukum untuk meningkatkan sinergi patroli guna mengawasi wilayah-wilayah yang rawan dan berpotensi terjadinya atau dimanfaatkan sebagai jalur masuk dan pendistribusian barang-barang ilegal hasil tindak penyelundupan baik di daratan maupun melalui perairan khususnya daerah pesisir Jambi yang masih memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi,”tegasnya.

Ia juga menambahkan maraknya barang-barang impor dan online shop dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk globalisasi perdagangan, teknologi internet yang semakin maju, dan perubahan perilaku konsumen serta hasil dari perubahan dalam cara kita berbelanja dan berinteraksi dengan pasar global. Hal ini memiliki dampak positif dan negatif, yang perlu dikelola dengan bijak oleh pemerintah dan konsumen. Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah harus di dukung agar dapat terimplementasi dengan baik.

Berita Terkait

Komisioner KPU dan Bawaslu Barru Dilapor ke DKPP
PT Semen Tonasa GelarJalan Sehat Bersama BUMN di Pinrang
LSM P2RPTI Dukung Optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) untuk Kesejahteraan Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok
IGA Award 2023 Kemendagri Nobatkan Pemkab Pangkep Kabupaten Sangat Inovatif
Lima Komisioner KPU Barru Terpilih Dilantik di Jakarta
Legislator Barru Respon Positif Perpres 53 Tahun 2023
Plt Ketua TP PKK Barru drg Hj Ulfa Nurul Huda Hadiri Jamnas Kader PKK di Kampung Jokowi
Pemerintah Klaim Tidak Akan PHK Massal Honorer

Berita Terkait

Rabu, 7 Februari 2024 - 11:26 WIB

Bupati Barru Nilai Silaturahmi Wakapolri Wadah Penguatan Sinergitas

Rabu, 17 Mei 2023 - 09:20 WIB

Kepala Daerah Maju Caleg Pemilu 2024 Harus Mengundurkan Diri

Sabtu, 16 September 2023 - 15:14 WIB

LSM P2RPTI Dukung Optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) untuk Kesejahteraan Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok

Jumat, 14 Juli 2023 - 08:52 WIB

Pemkab Barru Kembangkan Desa Perikanan Cerdas

Jumat, 7 Juni 2024 - 08:06 WIB

Pangkep Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut

Kamis, 16 Mei 2024 - 20:09 WIB

Plt Ketua TP PKK Barru drg Hj Ulfa Nurul Huda Hadiri Jamnas Kader PKK di Kampung Jokowi

Kamis, 10 Agustus 2023 - 21:26 WIB

MUSCAB Pemuda Pancasila SAPMA UNM Menuai Berbagai Kontroversi

Sabtu, 21 Oktober 2023 - 21:09 WIB

KPK Gelar Pelatihan Prestasi, Karutan Barru Bertekad Jaga Integritas

Berita Terbaru

Hukum & Kriminal

Lima Residivis Narkoba Kabur Didor Timah Panas

Selasa, 18 Jun 2024 - 12:36 WIB

You cannot copy content of this page