instagram youtube

Sambangi Unhas, LaNyalla Mattalitti Paparkan Pentingnya Utusan Golongan di MPR sebagai Variable Kualitatif

admin - Penulis Berita

Selasa, 13 Juni 2023 - 07:51 WIB

Minasanews.com,Makassar – Dalam mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa dengan menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memandang pengisian Utusan Golongan sangat penting.

Menurutnya, Utusan Golongan membuat demokrasi menjadi berkecukupan, karena menjamin keterwakilan secara kualitatif.

Hal itu disampaikan LaNyalla dalam FGD “Siapakah Utusan Golongan MPR dan Bagaimana Pengisiannya?” di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Senin (12/6/2023).

FGD menghadirkan narasumber antara lain Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Unhas), Prof. Dr. Phil. Sukri Tamma, M.Si. (Dekan Fisip Unhas) dan Dr. Fitra Arsil, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum UI). LaNyalla juga hadir didampingi Senator asal Sulsel, Tamsil Linrung.

“Utusan Golongan menjamin keterwakilan secara kualitatif. Karena Utusan Golongan merupakan pelaku aktif, tidak melepaskan identitas organisasi dan profesinya sebagai utusan dari pegiat-pegiat di bidangnya,” tukasnya.

Dikatakan LaNyalla, jika MPR hanya diisi melalui mekanisme Pemilu, maka Demokrasi yang berkecukupan tidak akan terpenuhi. Pemilu hanya sanggup menjamin keterwakilan secara Kuantitatif, baik distrik maupun proporsional.

LaNyalla menyebut, sistem bernegara rumusan para pendiri bangsa adalah sistem tersendiri yang paling cocok bagi Indonesia. Dalam risalah catatan persidangan BPUPK dan PPKI, para pendiri bangsa sudah sepakat, bahwa bangsa ini tidak akan bisa menjalankan sistem demokrasi liberal barat murni, atau sistem komunisme timur. Karena Indonesia memiliki konfigurasi sosial, budaya, ekonomi dan geografis yang amat kompleks.

“Hanya sistem Demokrasi Pancasila dengan Lembaga Tertinggi yaitu MPR yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari penjelmaan rakyat. Dengan kata lain, lanjutnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan, memiliki saluran dan memiliki ruang keterlibatan di dalam lembaga negara, untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini,” katanya.

Baca Juga :  Kini STIA Al Gazali Jadi Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi, Suardi Hadiri Launching ITBA

Mengenai gagasan pengisian Utusan Golongan di MPR yang ditawarkan oleh DPD RI, Rahmatun Nair dari perwakilan Nahdlatul Ulama menyambut baik hal itu. Utusan Golongan, menurutnya, harus dihadirkan kembali sebagai amanat dari Konstitusi asli.

Selain itu niat utama dari DPD RI adalah faktor keseimbangan, sehingga memang perlu perwakilan secara kuantitatif diimbangi dengan perwakilan kualitatif.

“Saya pribadi setuju dengan diadakannya kembali Utusan Golongan. Persoalan pertama adalah perlunya payung hukumnya. Hal itu yang perlu dipikirkan dengan baik, karena setelah tidak ada kok kemudian akan diadakan lagi,” katanya.

Setelah legitimasi atau payung hukumnya ada, lanjut pria yang biasa disapa Rahmatun Nair dari Ketua NU Kab. Bone persoalannya adalah variabel pengisian Utusan Golongan tersebut.

Rahmatun Nair menyarankan agar tidak terlalu jauh memakai teori barat atau mengadopsi dari negara lain. Sebab, kearifan lokal Indonesia sangat banyak contoh.

“Kita kaya akan sistem kearifan lokal yang bisa dipakai menjadi variabel pengisian Utusan Golongan di MPR. Jangan terlalu jauh melihat ke luar negeri. Kita contoh dari budaya atau adat suku-suku yang ada pada bangsa ini,” tuturnya.

Sementara itu, Prof. Dr Aminudin Ilmar, Dosen Hukum Unhas, justru mengatakan lebih baik memasukkan Utusan Golongan di kamar DPD, sekaligus memperkuat peran DPD.

Baca Juga :  Rumah Mahasiswi di Makassar Dikabarkan Dirampok

“Caranya dengan memasukkan Utusan Golongan ke dalam DPD RI. Supaya ada sistem kesetaraan dengan DPR, DPD tidak hanya 4 orang, tetapi ditambah dari Utusan Golongan tersebut, sehingga apa yg diputuskan DPR bisa divetto oleh DPD RI,” ujar dia.

Prof. Dr. Phil. Sukri Tamma, M.Si. (Dekan Fisip Unhas) mengatakan mereka sedang mencoba untuk meraba-raba, Utusan Golongan tersebut memakai basis apa. Dikatakannya, organisasi atau golongan di Indonesia sangat banyak. Artinya, bisa saja semua minta menjadi utusan.

“Kalau bicara jangka pendek memang Utusan golongan bisa memakai indikator umum. Ada lembaga keagamaan, golongan profesi dan lain-lain. Tinggal diatur supaya adil. Apakah hanya diwakili satu orang, atau berapa, ini problem juga yang harus ditemukan basisnya,” tukas dia.

Dr. Fitra Arsil, SH., MH, Dosen Fakultas Hukum UI menyampaikan variabel pengisian Utusan Golongan secara teknis memang repot. Karena harus mengakomodasi banyak kelompok yang ada di Indonesia. Namun menurutnya, Utusan Golongan di MPR bisa saja diisi seperti di luar negeri.

“Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang bisa masuk ke dalam Utusan golongan. Kita bisa mencontoh negara lain. Ada yang diangkat langsung oleh kepala negara, dipilih oleh komunitasnya, atau otomatis karena jabatannya. Misalnya mantan presiden, bisa jadi Utusan atau tokoh-tokoh yang berjasa,” katanya.

Berita Terkait

Melalui Program TJSL, Semen Tonasa Bantu Sekolah Luar Biasa di Pangkep
Puluhan massa Gerakan Mahasiswa Bersatu Sulawesi Selatan (GMB Sulsel) berujuk rasa Jilid II di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Suardi Sebut MBS Pendampingan USAID Total Seluruh Sekolah
Unit Pengumpul Zakat Semen Tonasa Serahkan Bantuan Perlengkapan Sekolah di Balocci
Pusat Inkubator Pengusaha Muda Mahasiswa Sulawesi Selatan, HIPMI PT Sulawesi Selatan sukses Luncurkan Program Edupreneurship.
Penyaringan Beasiswa Afirmasi Disdik Raja Ampat Diduga tidak Tepat Sasaran
Danny Pomanto Berambisi Terus Pertahankan Raihan WTP
Gandeng Kemendes, UNM Bakal Laksanakan RPL Mandiri dan MBKM se-Sulselbar

Berita Terkait

Kamis, 2 Februari 2023 - 21:45 WIB

JICA dan Kemenkumham Sulsel Sambangi Fakultas Hukum UNHAS Bahas Perundang-Undangan

Jumat, 31 Maret 2023 - 03:30 WIB

Bu dokter Rangkai Safari Ramadhan Sosialisasi Germas

Jumat, 10 Maret 2023 - 20:55 WIB

Fakultas Hukum Unhas Laksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Pitue

Selasa, 7 Februari 2023 - 16:17 WIB

Program JMS Kejari Pangkep Sasar Siswa SMP

Minggu, 9 April 2023 - 00:15 WIB

Buka Bersama KNPI Sulsel, Ketua KNPI : Silaturahmi Sekaligus Satukan Visi Majukan Sulsel

Kamis, 27 Juli 2023 - 21:30 WIB

Sukses Gelar Mubes Lema Fisip UPRI, ini Harapan Ketua Baru

Senin, 30 Januari 2023 - 15:32 WIB

Fakultas Hukum Unhas Sambut Baik Kerja Sama dengan Udayana

Senin, 1 Januari 2024 - 09:21 WIB

Melalui Program TJSL, Semen Tonasa Bantu Sekolah Luar Biasa di Pangkep

Berita Terbaru

Daerah

Suardi Nilai Desain Maskot SiPade Luar Biasa

Senin, 15 Jul 2024 - 07:46 WIB

You cannot copy content of this page