Minasanews.Com.Barru— Indeks capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik( BSE) Pemkab Barru 2021 hanya 2,06 atau masuk kategori nilai cukup. Capaian ini menjadi alasan Bupati Barru merasa tidak puas sehingga berharap SPBE 2023 harus ditingkatkan.
Hal ini kemudian mendorong Pemkab Barru melakukan Focus Grup Discussion (FGD) Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru. Kegiatan ini digelar Kamis(21/9/2023) di lantai 6 MPP.
FGD ini diselenggarakan dalam rangka Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
Selain itu, diadakannya FGD ini sekaligus untuk penyampaian akun Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE untuk mewujudkan keterpaduan layanan digital nasional.
Acara ini menghadirkan Narasumber dari PT Waditra Reka Cipta Bandung Bapak Agus Widodo, S.Kom, MT sebagai Konsultan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana.
Bupati Barru Suardi Saleh dalam sambutannya pada FGD Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Barru tahun 2023 menyatakan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini telah masuk ke setiap aspek kehidupan.
“Bukti nyatanya, saya berkeyakinan setiap orang yang ikut hadir disini memiliki smartphone yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). dengan perangkat tersebut, kita semua menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi dan bekerja secara lebih efektif dan efisien.
selain masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah saat ini semuanya tidak bisa terlepas dari yang namanya TIK,” ucap Suardi.
Pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah saat ini dinamakan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dukungan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan kontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi dalam suatu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
Keterpaduan TIK yang tentunya didukung dengan pengelolaan data pemerintah yang terpadu, dapat memperpendek rantai birokrasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan bagi pemerintah, yang pada ujungnya dapat mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui optimalisasi pemanfaatan TIK, sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan transformasi digital, kita dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik pelayanan internal maupun kepada masyarakat secara cepat, profesional, transparan, dan mudah.
Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilakukan oleh kementerian PANRB, indeks SPBE Kab. Barru adalah “2,06” atau masuk kedalam kategori ‘cukup’.
“Hal ini menunjukkan tantangan kita masih cukup besar untuk mengejar ketertinggalan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru,” urai Suardi
Penilaian SPBE mencakup seluruh aspek, dari mulai perencanaan, penerapan hingga Audit/Evaluasi di semua OPD. dimulai dari Pendataan Proses Bisnis atau Tupoksi OPD, Pendataan Layanan dan Sistem apa saja yang ada di setiap OPD, kemudian Infrastruktur yang digunakan dan lain lain.
Hingga audit penerapan SPBE. ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE yang nilainya “2.24” menunjukan bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP).
Melainkan tanggung jawab kita semua. “Kita wajib berperan aktif dalam mengimplementasikan SPBE.
untuk itu, kita sama-sama membutuhkan gambaran Arsitektur SPBE dan Peta rencana kegiatan kedepan yang dapat dijadikan acuan kita dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan TIK di lingkungan Pemkab Barru,” katanya.
Peningkatan kualitas penerapan TIK/SPBE, akan mendorong adanya efektifitas dan efesiensi kita dalam bekerja, serta mendorong adanya peningkatan layanan kita kepada masyarakat.
Salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas penerapan TIK/SPBE adalah ketersediaan data yang akurat, mutakhir, mudah dibagi pakaikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Untuk itu saya berharap dan menegaskan kepada seluruh OPD sebagai Produsen data agar secara aktif dan kontinyu menyampaikan data ke Diskominfo-SP sebagai wali data melalui aplikasi ‘Bolata Yassiberrui,” jelasnya
pada hari ini, melalui kegiatan FGD penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE ini, diharapkan kita mendapatkan panduan yang cukup dalam membangun SPBE mengingat pentingnya kegiatan ini.
“Saya berharap agar peserta yang hadir disini para pimpinan setiap OPD dan yang hadir secara online merupakan tim yang bertanggung jawab dalam penerapan SPBE di OPD masing-masing, dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, serta berkomitmen dalam upaya percepatan implementasi SPBE yang terpadu, mengurangi inefisiensi anggaran, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik,” pungkasnya.
Diakhir sambutannya Bupati Barru membuka secara resmi acara FGD Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dan berharap agar semua peserta sosialisasi dapat mengikutinya dengan seksama dan segera melakukan tindak lanjut atas hasil sosialisasi.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Kadis Kominfo-SP Kabupaten Barru, para Staf Ahli, para Asisten, Para kepala OPD, Direktur Rumah Sakit La Patarai dan kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Tim Teknis, Koordinator serta pelaksana SPBE dari setiap OPD di Kabupaten Barru.( Udi)
