Minasanews.com,MAKASSAR – Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Makassar terus mendorong pemenuhan standar keselamatan dan kelayakan bangunan gedung, khususnya pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang digelar Pemerintah Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Selasa (10/11/2026).
Mengusung tema “Pemenuhan SLF Bangunan Gedung dalam Keselamatan Bangunan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan”, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pengelola fasilitas kesehatan mengenai pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dan legalitas bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Distaru Kota Makassar, Muh. Fuad Azis, yang membuka kegiatan tersebut, mengatakan pihaknya akan melakukan pendekatan lintas sektoral dalam penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, penerapan RDTR nantinya akan melahirkan empat kategori kondisi bangunan dalam proses perizinan, yakni bangunan yang sesuai peruntukan, berdasarkan keteraturannya, bersyarat, hingga bangunan yang sama sekali tidak diizinkan.
Pengaturan tersebut akan mengacu pada mekanisme ITBX (Izin Terbatas, Bersyarat, dan Dilarang).
“Kondisi-kondisi seperti ini semakin mengunci kita ke dalam proses peraturan bangunan gedung yang ada di Kota Makassar. Semakin hari, semakin juga berubah dan bertambah aturan-aturan ini sehingga pihak kami selalu membuat sosialisasi setiap tahun untuk memperkuat kita dalam penguatan regulasi-regulasi terhadap persetujuan bangunan gedung,” ujar Fuad.
Ia menjelaskan, perubahan regulasi menuntut masyarakat untuk memahami peralihan sistem perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Melalui sistem tersebut, pemerintah tidak hanya memeriksa kesesuaian rencana desain bangunan, tetapi juga memastikan kondisi fisik bangunan setelah didirikan memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
Hal ini menjadi penting, terutama bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang harus memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan, kemudahan, serta keandalan bangunan dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Fadil, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 16 Tahun 2021, PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, maupun merawat bangunan sesuai standar teknis.
“Ada standar teknis bangunan gedung yang diatur dan harus dipenuhi. Bangunan wajib menjamin keselamatan dan keamanan penggunanya. Dari sisi kesehatan misalnya, diatur standar ukuran bangunan hingga sistem pencahayaannya,” papar Fadil.
Narasumber sosialisasi, Laode Muh Halidu, turut memberikan pemahaman mengenai perbedaan fungsi PBG dan SLF. Ia mengibaratkan kedua dokumen tersebut seperti dokumen perizinan dan kelayakan pada kendaraan.
Menurutnya, PBG menjadi persetujuan awal sebelum pembangunan dilakukan, sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan selesai dibangun dan melalui pemeriksaan untuk memastikan kelayakan fungsinya.
“PBG itu fokus pada izin membangun dan keselamatan struktur awal. Sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan berdiri untuk diuji kembali keandalan strukturnya. Ibarat kendaraan, PBG itu izinnya dan SLF adalah SIM-nya. Ini sangat vital, khususnya bagi bangunan fasilitas kesehatan,” jelas Laode.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Makassar berharap koordinasi dan sinergi dengan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat.
Dengan demikian, pemenuhan persyaratan PBG dan SLF dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan bangunan fasilitas kesehatan di Kota Makassar yang aman, tertib, memenuhi standar teknis, dan laik fungsi.
