Minasanews.com,MAKASSAR – Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR) turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
Dampak tersebut dirasakan langsung Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar melalui peningkatan penerimaan retribusi daerah yang bahkan telah melampaui target tahunan.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin, usai membuka sosialisasi Permen ATR-BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR-SPR di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026).
“Dalam proses penerapan Permen ATR-BPR 13/2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR, sudah pasti ada juga pendapatan daerah di dalamnya, yang tentunya ada perubahan, ada peningkatannya,” kata Zainal Abidin.
Ia menjelaskan, realisasi retribusi daerah yang dikelola Distaru Makassar telah mencapai target tahunan sejak September 2026. Bahkan, setelah dilakukan penyesuaian melalui APBD Perubahan, target retribusi yang sebelumnya sebesar Rp9 miliar meningkat menjadi Rp21 miliar dan kembali berhasil dicapai pada Oktober 2026.
“Artinya, dengan penerapan Permen ATR-BPN 13/2021, ada kontribusi pada peningkatan PAD melalui retribusi yang masuk ke Distaru,” sebutnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan Ilham, perwakilan Kecamatan Mariso, yang mempertanyakan sejauh mana penerapan regulasi KKPR-SPR memberikan dampak terhadap peningkatan PAD Kota Makassar.
Selain persoalan pendapatan daerah, Ilham juga mempertanyakan konsekuensi hukum bagi masyarakat yang melakukan pembangunan tanpa terlebih dahulu mengurus KKPR-SPR.
Menanggapi hal tersebut, Zainal Abidin menegaskan bahwa terdapat konsekuensi berupa sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang. Karena itu, ia menilai sosialisasi regulasi tersebut penting dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat memahami prosedur dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Menurutnya, penyebarluasan informasi tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, pelaku dunia usaha, UMKM, asosiasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Koordinator di Direktorat Sinkronisasi Program dan Ruang (SPR), Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR-BPN, Marissa Aprilia, serta Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan instansi vertikal Sulawesi Selatan, sejumlah OPD lingkup Pemkot Makassar, di antaranya DPM-PTSP, para camat dan lurah, asosiasi, serta stakeholder terkait, termasuk Ikatan Ahli Perencana (IAP) Sulawesi Selatan.
Pelaksanaan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya keterbukaan informasi dan penyebarluasan pemahaman mengenai kebijakan pemanfaatan ruang. Pemkot Makassar berharap seluruh lapisan masyarakat dapat memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan pemanfaatan ruang berjalan sesuai regulasi.
Perwakilan Ikatan Ahli Perencana (IAP) Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai sosialisasi ini memberikan manfaat penting karena membuka wawasan dan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai ketentuan pemanfaatan ruang di Kota Makassar.
