Minasanews.Com.Barru–Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., membuka Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor dalam rangka penanganan dan antisipasi bencana di Kabupaten Barru. Kegiatan berlangsung di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Senin (24/8/2026).
Rakor tersebut digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Barru bersama seluruh stakeholder terkait dalam menghadapi dampak fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan, keterbatasan sumber air bersih, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
Dalam paparannya, Andi Syarifuddin menyampaikan bahwa kondisi yang terjadi saat ini memerlukan langkah bersama dan koordinasi lintas sektor. Fenomena El Nino sebelumnya telah diperkirakan berlangsung mulai Juni hingga Oktober 2026, sehingga pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah antisipasi.
“Rapat lintas sektor yang kita laksanakan hari ini berangkat dari kondisi yang kita hadapi saat ini. Fenomena El Nino sejak awal telah diperkirakan akan terjadi mulai Juni dan kemungkinan berlangsung cukup lama hingga Oktober,” jelasnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barru sebelumnya telah melakukan langkah antisipasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh kondisi cuaca tersebut.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barru juga telah menetapkan status siaga bencana. Namun, melihat perkembangan kondisi di lapangan, diperlukan evaluasi bersama untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Menurutnya, dampak El Nino semakin dirasakan masyarakat, ditandai dengan bertambahnya titik-titik kebakaran serta meningkatnya kebutuhan pelayanan air bersih di sejumlah wilayah.
“Kita melihat eskalasi yang ada. Setiap hari ada saja titik kebakaran, kemudian titik-titik yang membutuhkan pelayanan air bersih juga semakin bertambah. Karena itu, kita perlu duduk bersama untuk menentukan apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Andi Syarifuddin juga menyoroti laporan mengenai munculnya sejumlah titik panas yang terpantau melalui sistem pemantauan satelit. Bahkan, dalam satu malam pernah dilaporkan hingga sekitar 40 titik api di wilayah Kabupaten Barru.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak seluruh titik panas yang terpantau melalui satelit secara otomatis merupakan kebakaran hutan dan lahan. Sebagian dapat berasal dari aktivitas masyarakat, termasuk pembakaran lahan untuk pembersihan lahan.
“Ini menjadi perhatian kita semua karena kondisi lahan yang sangat kering membuat api mudah membesar dan sulit dikendalikan. Kebiasaan membakar lahan untuk membersihkan area juga memiliki risiko yang sangat besar dalam kondisi seperti sekarang,” katanya.
Selain kebakaran, dampak El Nino juga berpengaruh terhadap ketersediaan sumber air. Berkurangnya debit sumber air menyebabkan sejumlah jaringan pelayanan air tidak dapat berfungsi secara normal, sehingga diperlukan langkah penanganan bersama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Sekda Barru memberikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri yang selama ini aktif membantu masyarakat dalam menangani berbagai kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Barru.
Ia mengatakan, keterlibatan aparat bersama masyarakat sangat penting, terutama dalam penanganan kebakaran yang terjadi di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Syarifuddin juga mengapresiasi dukungan KPH Ajattappareng yang telah meminjamkan alat pemadam api (jet shooter) kepada BPBD Barru selama musim kemarau dimana jet shooter ini sangat membantu personil lapangan dalam upaya memadamkan karhutla.
Ia berharap dukungan peralatan tersebut dapat ditambah sehingga kemampuan pemerintah dan stakeholder dalam merespons kondisi darurat dapat semakin optimal.
Lebih lanjut, Rakor lintas sektor ini juga menjadi forum untuk membahas kemungkinan peningkatan status penanganan bencana dari siaga bencana menjadi darurat bencana.
Andi Syarifuddin menegaskan, keputusan mengenai peningkatan status tersebut akan mempertimbangkan hasil pembahasan, data kondisi lapangan, serta masukan dari seluruh stakeholder yang hadir.
“Apakah status ini segera kita tingkatkan dari siaga bencana menjadi darurat bencana, tentu kesimpulannya akan kita ambil berdasarkan diskusi dan masukan dari kita semua,” jelasnya.
Ia berharap seluruh pihak yang hadir dapat memberikan data, masukan, dan rekomendasi secara objektif sehingga pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi perkembangan kondisi bencana di Kabupaten Barru.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran TNI dan Polri, PLN ULP Barru, BPBD Kabupaten Barru, pimpinan OPD terkait,mewakili para camat se-Kabupaten Barru, serta stakeholder lainnya.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana, sekaligus memastikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal di tengah kondisi cuaca ekstrem dan dampak El Nino.
Sebelumnya kadis BPBD menjelaskan bahwa berdasarkan informasi BMKG, curah hujan Kabupaten Barru sepanjang Agustus hingga 24 Agustus berada pada kisaran 0–20 milimeter per bulan dan diperkirakan masih rendah pada September.
Kondisi tersebut mulai berdampak terhadap ketersediaan air masyarakat dan sektor pertanian, terutama di wilayah barat dan selatan Barru.
Pemkab Barru telah menetapkan status siaga darurat 21 Juli–30 September 2026. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan pelayanan air bagi masyarakat terdampak menjadi prioritas.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan harus dilakukan bersama. Kita tidak hanya menunggu dampak terjadi,” tegasnya.( Udi)
