instagram youtube

Komisi 2 DPRD Barru Minta Perda Perseroda Direvisi dan PDAM Dievaluasi

Rusdi - Penulis Berita

Jumat, 7 April 2023 - 14:31 WIB

Minasanews.Com.Barru— Berbagai resume menjadi perhatian Komisi 2 DPRD Barru dari hasil pembahasan LKPJ Bupati 2022 pada sesi hari ketiga yang digelar Kamis(6/4) di ruang Komisi bersama sejumlah OPD dan Perusahaan bentukan Pemkab Barru.

Mulai dari soal izin tambang yang selama ini menjadi kewenangan pihak Pemprov Sulsel, kemudian Perseroda Pelabuhan yang minim kewenangan karena adanya kekuasaan lebih luas dari Pelindo serta urgensi dari evaluasi PDAM Tirta Waesai.

Dalam kesimpulan Komisi 2 yang dipimpin Sekretaris Komisi, Syamsu Rijal saat dikonfirmasi Jum’at(7/4) menyatakan bahwa diantara sekian pembahasan realisasi anggaran OPD dan Perusahaan daerah.

Paling urgen untuk direvisi yakni Perda tentang Perseroda karena selama ini Perseroda di Pelabuhan Garongkong masih sangat minim potensi pendapatan yang dikelolah. Saat ini pasca enam bulan efektif beroperasi. Perseroda Pelabuhan Garongkong baru mengelolah penjualan air bersih dan pemanfaatan jalan.

Baca Juga :  Warga Pangkep Antusias Berbelanja di Pasar Murah

“Maka dari kondisi ini, Komisi 2 menilai urgen dilakukan revisi terhadap Perda Perseroda. Begitu pula dengan PDAM yang selama ini memiliki pendapatan besar dalam setahun dengan nilai Rp 11 milyar. Dari nilai itu kita akan evaluasi PDAM. Apakah sesuai dengan kinerja, pelayanan, operasional hingga pendapatan,” ucap Syamsu Rijal.

Bukan hanya soal Perseroda dan kinerja PDAM Tirta Waesai yang dibeberkan Wakil PDIP di DPRD Barru ini. Permasalahan tambang juga yang kerap dipersoalkan masyarakat karena terkait izin penambang hingga dampak lingkungan yang kerap disoroti warga.

Baca Juga :  Proyek Fisik Bernilai Puluhan Milyar di Barru Molor

Dia mencontohkan keberadaan tambang yang dihubung-hubungkan dengan lokasi banjir yang sering melanda wilayah Kelurahan Bojo Baru di Kecamatan Mallusetasi.

Menurut Syamsu Rijal pihaknya sudah berkoordinasi kepada Instansi terkait mulai tingkat kabupaten, Provinsi sampai ke Pemerintah Pusat terkhusus ke Direktur Minerba.

“Kesimpulannya secara regulasi OPD DLH ditingkat Kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan dalam hal izin tambang karena merupakan kewenangan Pemprov Sulsel. Meski begitu izin tambang ini juga menjadi rahasia umum bahwa penambang juga sebelum mengurua izin di Pemprov harus mengantongi rekomendasi Bupati,” bebernya.( Udi)

Berita Terkait

KPU Barru Terima 6 Unit Kendaraan Operasional
Suardi Tantang Petani Barru Tidak Putus Asa Hadapi Gejala El Nino
Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Audience Bupati Barru
Trisula Tunjuk Ketua Tim Pemenangan HIPMI Sulsel di Kota Kalong
Hari Ini Batas Akhir Penetapan Ranperda Perubahan APBD 2023
Diacara Maulid, Suardi Ajak Warga Perkuat Tali Silaturahmi
Ketua DPRD Barru Audience Bersama Wartawan
Bamus DPRD Barru Serahkan Pengaturan Jadwal Pembahasan Ranperda Inisiatif ke Bapemperda

Berita Terkait

Selasa, 10 Oktober 2023 - 21:53 WIB

Suardi Yakin Pemilu Aman dan Lancar Jika Parpol Ikut Berperan

Rabu, 15 Februari 2023 - 15:52 WIB

Tiga Hari Tinggalkan Rumah, Kakek Ditemukan Tak Bernyawa

Kamis, 24 Agustus 2023 - 07:27 WIB

Anggota DPRD Barru Kunker ke Bantaeng

Selasa, 14 November 2023 - 22:09 WIB

MOU Pendampingan Hemat Anggaran UK Pemetaan Talenta ASN di Barru

Minggu, 28 Mei 2023 - 17:14 WIB

Dukung Pengembangan Olahraga E-SPORT DPD BM PAN Maros Gelar Tournamen Mobile Legend

Kamis, 10 Agustus 2023 - 21:45 WIB

Sambut Kemerdekaan, Pemkab Pangkep Gelar Baksos dan Pemkes

Selasa, 26 September 2023 - 05:30 WIB

Suardi Harap Maulid Jadi Renungan dan Diterapkan Dalam Kehidupan

Selasa, 30 Mei 2023 - 06:27 WIB

Pemkab Pangkep Peduli Warga, Bupati MYL Bagi-bagi Bak Air

Berita Terbaru

Daerah

Bupati MYL Minta PPPK Jalankan Tugas Sepenuh Hati

Jumat, 1 Mar 2024 - 06:19 WIB