Minasanews.Com.Barru— Sehubungan dengan pembahasan LKPJ Bupati Barru 2024 yang sedang bergulir di dewan. Kini ketiga Komisi di DPRD Barru disibukkan dengan rapat kerja bersama beberapa Instansi sebagai mitra kerjanya. Kini pihak Komisi III sudah melaksanakan raker bersama 11 OPD yang digelar, Kamis(10/4/2025).
Raker ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Barru, Hacing didampingi beberapa anggota Komisi III lainnya. Saat raker itu hadir juga legislator Arifai Muin dan Andi Wawo Mannojengi.
Dari mitra kerja Instansi yang merupakan leading sektor Komisi III beberapa diantaranya sudah sangat familiar, seperti Dinas PUTR dan PKP, Dinkes, RSUD, Disparpora, Bapelitbangda, Disdikbud, Disnaker, Dinsos, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Kesra dan Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda.
Ketua Komisi III DPRD Barru, Hacing membenarkan jika Komisi yang dipimpinnya sudah melakukan rapat kerja bersama 11 Instansi dalam rangka memenuhi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban( LKPJ) 2024 Bupati Barru.
“Raker ini digelar untuk mendengarkan laporan dari masing-masing Instansi tentang capaian pengelolaan dan realisasi anggaran selama tahun 2024,” ujarnya.
Hal lain yang terungkap dalam raker ini. Terkhusus RSUD seperti diungkapkan Dirut RSUD La Patarai, dr Suryadi Nurdin bahwa banyak klaim yang tidak lagi dibayarkan pihak BPJS. “Padahal dari nilai pembayaran ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari RSUD. Meski begitu apa yang dialami di RSUD La Patarai berlaku secara nasional,” ujar Dirut RSUD La Patarai ini.
Sementara anggota Komisi III DPRD Barru Arifai Muin menyatakan ada hal penting di RSUD yang tidak bisa lagi ditunda alokasi anggarannya.
Yakni pengadaan perpipaan untul mendistribusi air bersih ke Rumah Sakit ini. “Urgensi perpipaan tidak bisa lagi ditunda-tunda karena permasalahan tersebut dari dulu terjadi sampai sekarang dan tidak pernah ada penyelesaian,” pungkas Arifai.( Udi)
