Minasanews.Com.Pangkep— Pengesahan APBD 2026 baru saja dituntaskan melalui kesepakatan antara DPRD bersama Pemkab Pangkep. Besaran nilai APBD 2026 daerah ini mencapai Rp.1,2.Triliun yang akan mengcover seluruh sektor prioritas yang sudah dituangkan dalam APBD tersebut
Sebelum APBD ini disahkan, sejumlah Komisi sudah mewanti-wanti sektor mana yang akan menjadi fokus pengawasannya. Komisi II sendiri akan fokus mengawal tiga sektor prioritas yakni Kesehatan, Pendidikan dan kebersihan. Ketiga sektor ini memamg merupakan leading.dari.pihak Komisi II.
Hal ini diakui Ketua Komisi II DPRD Pangkep, Lutfi Hanafi saat dikonformasi, Sabtu(6/12/2025). Menurutnya Komisi yang dipimpinnya akan konsentrasi(fokus) memberikan prioritas pengawalan terhadap sektor Kesehatan, pendidikan dan kebersihan.
“Tiga sektor ini tidak boleh tertunda karena merupakan kebutuhan masyarakat luas. Sektor kesehatan misalnya paling bersentuhan langsung dengan indikator pelayanan sehingga perlu diberikan perhatian. Kesehatan ini sering disorot publik lataran sering menuai masalah karena memiliki keterbatasan sarana dan infra struktur,” kata Lutfi.
Apalagi kata Lutfi, faktor letak geografis wilayah biasa menjadi hambatan dalam pelayanan. Ia mencontohkan daerah Pangkep ini memiliki tiga dimensi geografis. Ada wilayah daratan, kepulauan dan pegunungan. Terutama pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan rentan bermasalah akibat keterbatasan transportasi dan komunikasi.
Salah satu tugas Komisi II memantau, mengawasi dan memfasilitasi pelayanan sektor kesehatan, pendidikan dan kebersihan. Kondisi infrastruktur dan fasilitas dari kedua sektor ini sering menuai masalah. Terutama apa yang kerap dialami warga pulau terluar di wilayah kecamatan Liukang Tangaya.
“Salah satu bentuk perhatian pihak DPRD yang difasilitasi Pihak Komisi II dengan melakukan kunjungan ke Kementerian Perhubungan untuk memperjuangkan agar bisa memperoleh bantuan Kapal Perintis untuk warga kepulauan di kecamatan Liukang Tangaya,” terangngya.
Begitu oula dengan sektor pendidikan, banyak temuan Komisi II di wilayah Kepulauan dan pegunungan sangat urgen membutuhkan perhatian dari Pemerintah kabupaten.
Harapan Ketua Komisi II, H. M. Lutfi Hanafi, menyebutkan bahwa prioritas APBD 2026 yang menjadi fokus komisi adalah kesehatan, pendidikan, dan kebersihan harus berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tidak sampai disitu saja
Komisi II juga akan melakukan evaluasi kinerja dipenghujung tahun. Untuk awal Desember 2025, kegiatan di DPRD Pangkep juga mencakup evaluasi kinerja jelang akhir tahun bersama komisi-komisi lain, yang mengindikasikan bahwa Komisi II kemungkinan juga melakukan kegiatan serupa dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” bebernya.
Selain itu Komisi II DPRD Pangkep, juga memberikan catatan kritis terhadap APBD 2026 yang telah disahkan senilai Rp1,2 Triliun, menekankan fokus pada pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, kebersihan), penguatan program pertanian agar lebih tepat sasaran, dan mendorong peningkatan PAD,
“Komisi II meminta efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pembangunan infrastruktur dan memastikan alokasi untuk program prioritas seperti air bersih dan irigasi,” pungkasnya.( Udi)
