Minasanews.Com.Pangkep— Pemkab Pangkep menggelar forum konsultasi publik Rencangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) tahun 2025-2030 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Forum konsultasi publik dibuka oleh wakil Bupati Pangkep, Abdul Rahman Assagaf didampingi sekertaris daerah dan kepala Bapalitbangda, dihadiri unsur Forkopimda, BUMN, BUMD dan pihak terkait lainnya, di ruang pola kantor Setda, Rabu(12/3/2025).
Wakil Bupati Pangkep, Abdul Rahman Assagaf, saat sambutan mengatakan forum konsultasi publik memiliki makna yang sangat strategis dalam pembangunan daerah.
“Forum konsultasi publik yang kita laksanakan pada hari ini memiliki makna yang sangat strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Pangkajene Kepulauan tahun 2025-2030 serta rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2026,”ucapnya.
Rahman juga juga berharap forum kunsultasi publik ini dapat mencapai mufakat dan memperoleh solusi untuk kemajuan Pangkep.
“Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan produktif dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat serta memberikan solusi yang terbaik untuk kemajuan Pangkep, ” tambahnya.
Kepala Bappelitbangda Pangkep, Iman Takbir menjelaskan, forum konsultasi publik RPJMD 2025-2030 digabung dengan penyusunan RKPD 2026.
Dikatakan Iman, setelah dilakukan pemilihan kepala daerah, kewajiban Pemda menyusun RPJMD.
“Tujuannya, untuk mendapatkan masukan, saran dan pendapat dari pemangku kepentingan, memberikan masukan terkait rancangan awal RPJMD dan RKPD, ” katanya.
RPJMD memuat, visi misi bupati -wakil bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau- Abd Rahman Assagaf, Pangkep Hebat Berkelanjutan.
“Kita berharap, visi ini menjadi acuan pemangku kepentingan, khsususnya perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis pembangunan lima tahun kedepan, ” jelasnya.
Forum konsultasi Publik ditandai dengan penandatangan Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengahh Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2025 -2030 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 oleh perwakilan unsur Pemerintahan, unsur vertikal dan Non/organisasi/lembaga.( Udi)
