instagram youtube

Bawaslu Kota Makassar: PPK dan PPS Rawan Bermain di Pemilu 2024

admin - Penulis Berita

Kamis, 26 Januari 2023 - 16:21 WIB

Pemilu 2024

Pemilu 2024

Minasanews.com, Makassar- Tugas anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) bukan perkara mudah. Paling sering dan rawan digoda oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemilu maupun Pilkada.

Godaan politik uang ini tentu tak lepas dari kepentingan pihak tertentu yang kerap ingin mengubah hasil Pemilu. Dimana penyelenggara tingkat bawah ini yang berpotensi melakukan permainan suara jika salah satu partai atau caleg tidak puas hasil perhitungan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bercermin dari Pileg 2019 lalu, Pengadilan Negeri Makassar setidaknya memutuskan tujuh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Makassar bersalah. Terdakwa divonis 4 bulan penjara dengan denda Rp5 juta dan 6 bulan penjara dengan denda Rp10 juta.

Baca Juga :  Andi Ina Retreat di Magelang, Abustan Pulang ke Barru

Mereka adalah Ketua PPK Kecamatan Panakkukang  dan Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya yang divonis dengan hukuman 4 bulan penjara dengan denda Rp 5 juta.

Sementara IAS, FA, MB, FR dan RM dijatuhi pidana kurungan 6 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider 1 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan.

Mereka dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana pemilu berupa tindakan penggelembungan suara.

Komisioner Bawaslu Kota Makassar, Sri Wahyuningsih mengatakan pengalaman yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu menjadi pembelajaran baginya dan pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap PPK dan PPS sampai saat ini.

Bahkan pihaknya telah mengingatkan kepada KPU Kota Makassar agar melihat integritas mereka. “Jadi kami sudah memberikan imbauan kepada KPU untuk memilih orang yang tidak memiliki masalah terutama berafiliasi dengan partai politik,” kata Sri Wahyuningsih, Rabu (25/1/2023).

Baca Juga :  PDAM Makassar dan STS Jepang Renaca Kerja Sama Pengendalian Kebocoran Air

“Yang divonis oleh pengadilan kemarin (Hasil Pemilu 2019) tidak lagi menjadi penyelenggara,” bebernya.

Walau KPU sudah melakukan pelantikan terhadap PPK dan PPS, Bawaslu Kota Makassar tetap menerima aduan masyarakat, jangan sampai diantara mereka ada yang berafiliasi dengan partai politik. Apalagi pelaksanaan Pemilu masih cukup panjang.

“Kami masih menerima informasi dan kami akan menelusuri informasi tersebut, jika memang ada kami akan sampaikan ke KPU jika mereka terbukti. Kan ada calon penggantinya,” jelasnya.

Berita Terkait

Voter Bingung Memilih Sosok Pemimpin di PSSI
Jelang Pemilihan Legislatif Anggota DPRD Barru Pulang ke Dapil
Kampanye Terakhir dokter Ulfah-MHG Tak Terbendung di Tanete Riaja
Teguh Iswara Suardi( TIS) Siap Lanjutkan Perjuangan Hasnah Syam di DPR RI
KPU Barru Pilih Tiga Kecamatan Terjauh Distribusi Logistik Tahap Pertama
Pelaku Industri Rokok Dukung Pesta Demokrasi Berjalan Damai
Sempat Digembar-gemborkan Dikuasai Paslon Lain, Kini Warga Sumpang Beralih Dukungan ke dokter Ulfah-MHG
dokter Ulfah-MHG Siap Jamin Ketersediaan Benih dan Pupuk

Berita Terkait

Senin, 21 Oktober 2024 - 13:58 WIB

Orasi Ketua DPD Nasdem Barru Ajak Paslon Pilkada Tidak Jatuhkan Lawan Politik

Kamis, 27 Februari 2025 - 10:27 WIB

Wakil Rakyat Barru Bahas Efisiensi Anggaran di Sidrap dan Pinrang

Sabtu, 30 September 2023 - 15:54 WIB

Golkar Barru Memanas, Posisi Kamil Sebagai Wakil Ketua DPRD Terancam Dilengser

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:40 WIB

PSU TPS 1 Takkalasi Diduga Rawan Jadi Ajang Jual Beli Suara

Minggu, 11 Agustus 2024 - 21:15 WIB

Niat Mappadeceng Jadi Alasan Andi Ina-Abustan Mau Berpasangan Dipilkada

Kamis, 23 Mei 2024 - 06:46 WIB

Terkuak Alasan DPD Nasdem Barru Tidak Buka Pendaftaran Pilkada, Ternyata Usung Calon Tunggal

Kamis, 21 November 2024 - 20:35 WIB

Orasi Program Kampanye Terakhir dokter Ulfah-MHG Disambut Antusias Warga Mallusetasi

Minggu, 18 Februari 2024 - 12:33 WIB

Warga Soppeng Tidak Terdaftar di DPT Ikut Coblos, TPS 1 Takkalasi Terancam PSU

Berita Terbaru