Minasanews.Com.Barru– Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Bupati Barru, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf dari Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, yang tidak dapat hadir karena sedang mengikuti agenda nasional.
Pada pertemuan itu, Abustan memaparkan kondisi umum Kabupaten Barru yang merupakan kabupaten kedua terkecil di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah sekitar 1.100 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 196 ribu jiwa. Kabupaten Barru memiliki garis pantai sepanjang 78 kilometer yang menjadi salah satu karakteristik utama wilayahnya.
Menurutnya, kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski sektor perikanan menjadi tulang punggung perekonomian daerah dengan kontribusi sekitar 32 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kapasitas fiskal daerah masih tergolong rendah.
“PAD Kabupaten Barru saat ini sekitar Rp60 miliar, namun sebagian besar berasal dari layanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas. PAD murni yang benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan daerah hanya sekitar Rp38 miliar,” jelasnya.
Abustan mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Barru saat ini menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Dari APBD yang sebelumnya berada di atas Rp1 triliun, kini tersisa sekitar Rp769 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran dan berbagai kewajiban belanja yang harus dipenuhi.
Salah satu dampak yang dirasakan daerah adalah berkurangnya dana transfer pusat sekitar Rp131 miliar. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap dituntut mendukung berbagai program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Untuk Sekolah Rakyat kami sangat bersyukur karena Barru mendapat alokasi pembangunan yang cukup besar dan menjadi salah satu yang terbesar di Sulawesi Selatan. Ini tentu menjadi program yang harus kita dukung bersama,” katanya.
Selain itu, Wabup juga menyoroti persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini Kabupaten Barru memiliki sekitar 860 PPPK penuh waktu dan lebih dari 2.300 PPPK paruh waktu yang pembiayaannya kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kami harus menyiapkan anggaran kurang lebih Rp18 miliar hanya untuk pembiayaan PPPK. Sementara status dan skema pembiayaan PPPK paruh waktu hingga saat ini masih belum memiliki kepastian yang jelas,” ungkapnya.
Abustan juga menyampaikan sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah provinsi, di antaranya tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan mencapai Rp15 hingga Rp16 miliar, serta perubahan kebijakan sharing pembiayaan BPJS Kesehatan yang dinilai berdampak pada kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kami berharap jika memang ada perubahan kebijakan, dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pemerintah daerah. Sebab pelayanan kesehatan masyarakat sangat bergantung pada kepastian dukungan pembiayaan tersebut,” tegasnya.
Ia menambahkan, tantangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barru juga masih cukup besar. Saat ini tingkat kemantapan jalan kabupaten diperkirakan baru mencapai sekitar 30 persen sehingga masih banyak ruas jalan yang membutuhkan penanganan.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat terus diperkuat. Daerah membutuhkan dukungan agar pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, A. Azizah Irma Wahyudiyanti, S.AP., M.Si., menyampaikan bahwa kunjungan ke Kabupaten Barru merupakan kunjungan kerja perdana Komisi B DPRD Sulsel sejak dilantik kurang lebih satu tahun lalu.
“Kunjungan ini selain sebagai ajang silaturahmi, juga bertujuan membahas sejumlah hal strategis, khususnya terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025,” ujarnya.
Azizah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun tetap disertai sejumlah catatan penting dari BPK yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Salah satu catatan yang diberikan BPK adalah terkait Dana Bagi Hasil (DBH). Kami memahami bahwa di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini, DBH sangat diharapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan DBH menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Selain DBH, persoalan sharing pembiayaan BPJS Kesehatan juga menjadi salah satu poin penting dalam catatan BPK. Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan terukur agar tidak menimbulkan kendala bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
“Kami berharap ke depan ada kebijakan yang lebih baik dan lebih jelas sehingga pemerintah daerah memiliki kepastian dalam penganggaran, khususnya untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Azizah juga menyinggung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Aset yang saat ini tengah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Barru dapat membantu memberikan data dan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di wilayah Kabupaten Barru agar dapat menjadi bagian dari inventarisasi dan penataan aset yang sedang dilakukan.
“Kami berharap aset-aset milik Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten Barru dapat terdata dengan baik. Jika terdapat aset yang potensial untuk dikembangkan dan menghasilkan nilai ekonomi, tentu hal tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah, baik bagi Kabupaten Barru maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Azizah berharap kunjungan kerja tersebut semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi antara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barru dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga pertemuan ini tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga mempererat silaturahmi dan memperkuat kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten demi kemajuan Sulawesi Selatan secara bersama-sama,” tutupnya.
Kunjungan kerja Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, sekaligus menyamakan persepsi terhadap berbagai tantangan pembangunan, khususnya terkait pengelolaan fiskal daerah, pelayanan kesehatan, pengelolaan aset, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam acara ketua komisi B DPRD Prov Sulawesi Selatan bersama Rombongan, Asisten 1 Setda Barru, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas PTSP, Sekertaris Dinas Pertanian ,Sekertaris Dinas Perikanan,mewakili Inspektorat, Mewakili BKAD, Mewakili Kabag Ekonomi.( Udi)
