Minasanews.com,MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar terus memperkuat pemahaman terkait regulasi penataan ruang. Salah satunya melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang digelar di Hotel Ibis Styles Makassar Sam Ratulangi, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung Kepala Distaru Kota Makassar, Dr. Ar. Ir. H. Muh. Fuad Azis DM, S.T., M.Si., IAI. Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Andi Yurnita, S.T., M.Si., IPM.
Dalam sambutannya, Fuad Azis menyampaikan bahwa Kota Makassar telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2043 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024.
Meski demikian, perkembangan wilayah dan dinamika pembangunan yang terus berlangsung berpotensi menghadirkan berbagai perubahan. Kondisi tersebut membutuhkan pemahaman terhadap regulasi terbaru, terutama dalam pelaksanaan penyesuaian maupun revisi dokumen tata ruang.
“RTRW Kota Makassar Tahun 2024–2043 sudah ada dan telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2024. Namun, kita memahami bahwa kondisi dan perkembangan wilayah dari tahun 2024 hingga 2043 tentu akan mengalami banyak perubahan,” ujarnya.
Fuad berharap, pemberlakuan PP Nomor 34 Tahun 2026 dapat memberikan kepastian dan pedoman yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian terhadap kebijakan tata ruang.
“Kami berharap melalui PP Nomor 34 Tahun 2026 ini tidak ada lagi kerancuan dalam proses penyesuaian maupun revisi perda yang sudah kita tetapkan,” jelasnya.
Ia menilai, sosialisasi ini penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait mengenai substansi dan mekanisme penyelenggaraan penataan ruang. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terarah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Andi Yurnita menyoroti pentingnya keselarasan pemahaman antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan penataan ruang.
Menurutnya, koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting agar penataan ruang tidak sebatas menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga dapat diwujudkan secara konsisten melalui pengendalian pemanfaatan ruang.
Ia berharap, sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap mekanisme dan ketentuan penyelenggaraan penataan ruang, termasuk dalam melakukan penyesuaian dokumen RTRW berdasarkan dinamika wilayah dan kebutuhan pembangunan.
Melalui kegiatan ini, Distaru Makassar diharapkan semakin siap menjalankan kebijakan penataan ruang secara optimal. Sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi juga diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, berkelanjutan, serta mampu mengakomodasi perkembangan Kota Makassar ke depan.
















