instagram youtube

Distaru Makassar Edukasi PBG dan SLF, Gedung Pemerintah Diminta Jadi Contoh

admin - Penulis Berita

Selasa, 17 November 2026 - 16:59 WIB

Minasanews.com,MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar terus memperkuat pemahaman masyarakat dan perangkat daerah terkait penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pasalnya, pemahaman mengenai perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG masih tergolong rendah.

Berdasarkan survei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipaparkan dalam kegiatan sosialisasi, tingkat pemahaman masyarakat terhadap perubahan regulasi tersebut baru berada di angka sekitar 37 persen.

Kepala Bidang Tata Bangunan Distaru Kota Makassar, Syaifuddin Sidjaya, mengatakan edukasi mengenai ketentuan bangunan gedung perlu terus dilakukan, khususnya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengelola berbagai fasilitas milik pemerintah.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Selasa (17/11/2026).

“Sekarang kalau kita membangun itu bukan lagi IMB namanya, tetapi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Ini satu rangkaian dengan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan PBG di Kota Makassar telah berlangsung sekitar tiga tahun. Meski demikian, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap perubahan regulasi masih membutuhkan perhatian serius. Karena itu, peserta sosialisasi diharapkan turut menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Baca Juga :  PDAM Makassar Resmi Putus Kontrak Ratusan Karyawan, Minta Maaf dan Ucapkan Terima Kasih

Menurutnya, PBG dan SLF merupakan dua instrumen yang saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi berbeda. PBG menjadi persetujuan terhadap rencana teknis pembangunan gedung, sementara SLF merupakan sertifikat yang menyatakan bangunan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum digunakan.

Syaifuddin menekankan, kewajiban memenuhi standar kelaikan tidak hanya berlaku bagi bangunan milik swasta, tetapi juga gedung yang dikelola pemerintah. Sebab, fasilitas publik harus memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi masyarakat maupun pegawai yang menggunakannya.

Sebagai langkah awal, Distaru Makassar sebelumnya telah melakukan uji coba konsultasi dan pemeriksaan kelaikan terhadap sejumlah bangunan pemerintah. Di antaranya Kantor Camat Ujung Pandang, Puskesmas Kassi-Kassi, dan SMP Negeri 6 Makassar. Total terdapat tujuh bangunan pemerintah yang menjadi objek pengujian.

Sementara pada tahun ini, Distaru telah mengusulkan sebanyak 20 kegiatan pengujian kelaikan bangunan pemerintah. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan menyusul kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Syaifuddin berharap kegiatan tersebut dapat kembali diakomodasi dalam penganggaran tahun berikutnya sehingga pemeriksaan terhadap gedung-gedung pemerintah dapat dilanjutkan secara bertahap.

Baca Juga :  Satpol PP Kota Makassar Kawal Penindakan Wajib Pajak Bapenda di Beberapa Titik Tempat Usaha

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi sebelum mendorong masyarakat dan pihak swasta melakukan hal serupa.

Dalam proses pemeriksaan, kelaikan bangunan tidak cukup hanya dinilai berdasarkan kondisi fisik dan tampilan luar. Sejumlah komponen teknis harus diperiksa, mulai dari kesesuaian tata letak dan intensitas bangunan, kekuatan struktur, utilitas, instalasi listrik, sistem tata udara, hingga kelengkapan proteksi kebakaran.

Selain itu, kondisi bangunan harus dipastikan sesuai dengan dokumen teknis yang telah memperoleh persetujuan.

“Jangan sampai aturan ini dipertegas untuk bangunan swasta, sementara kita sendiri tidak melakukan uji kelaikan bangunan kita. Padahal, kita pemerintah harus menjadi contoh,” tegasnya.

Melalui sosialisasi ini, Distaru berharap seluruh OPD semakin memahami tanggung jawab dalam memenuhi ketentuan PBG dan SLF. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut bukan semata-mata pemenuhan administrasi, tetapi juga menyangkut jaminan keselamatan pengguna gedung dan peningkatan mutu pelayanan publik.

Pemkot Makassar pun diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta melakukan pengujian kelaikan bangunan pemerintah secara bertahap, sehingga seluruh fasilitas publik memiliki standar keamanan dan kelayakan yang sesuai dengan ketentuan.

Berita Terkait

PW Nasyiatul Aisyiyah Sulsel Dorong Program Inovatif Kemandirian Ekonomi Perempuan
Munafri Dampingi Mensos Luncurkan Gerakan Peduli Tetangga di Makassar
Apel Pagi di Kantor Sementara, Kasatpol PP Makassar Ingatkan Tetap Jaga Profesionalitas Dalam Bekerja
HUT ke-58, Semen Tonasa Jadikan Iman dan Kebersamaan sebagai Fondasi Transformasi
Appi Lepas Kontingen Makassar ke Porprov Sulsel 2026, Target Pertahankan Gelar
Pemkot-DPRD Makassar Sepakati KUPA-PPAS Perubahan 2026
Bapenda Makassar Kembali Gelar Sosialisasi Kepatuhan Pajak Reklame dan Parkir
Wali Kota Appi Paparkan APBD-P Makassar, Proyek Strategis Digenjot Mulai Januari 2027

Berita Terkait

Sabtu, 7 Juni 2025 - 14:24 WIB

PDAM Makassar Tebar Kepedulian Lewat 12 Sapi Kurban di Iduladha 2025

Minggu, 25 Januari 2026 - 17:58 WIB

ZZ Travel Dorong Umrah Lebih Mudah dan Bermakna, Aslail Akbar: Pelayanan Amanah dan Sesuai Sunnah

Rabu, 10 Desember 2025 - 17:04 WIB

Sinergi Gerakan Pemuda Menguat, Ketua KNPI Sulsel Terpilih Hadir di Musda Pemuda LIRA Sulsel

Rabu, 18 Juni 2025 - 12:16 WIB

PDAM Makassar Jajaki Kerja Sama Strategis dengan Suido Technical Service Jepang

Sabtu, 29 Maret 2025 - 13:43 WIB

PDAM Makassar Tetap Layani Pelanggan di Hari Libur

Kamis, 13 April 2023 - 18:16 WIB

BEM Nusantara Pulau Sulawesi kartu Merah Kapolda Sulsel dan Bawahan

Rabu, 27 Desember 2023 - 10:05 WIB

Kasatpol PP Dampingi Danny Pomanto Hadiri Forum Kordinasi Pimpinan Daerah untuk Sukseskan Pemilu 2024

Senin, 10 Februari 2025 - 09:38 WIB

Pemeran Hoo Eng Djie di Film Ati Raja Kecewa Perubahan Jalan Hoo Eng Djie Dikaitkan Unsur Politik

Berita Terbaru