instagram youtube

Distaru Makassar Sosialisasikan PP 34/2026, Perkuat Pemahaman Aparatur tentang Penataan Ruang

admin - Penulis Berita

Selasa, 17 November 2026 - 17:02 WIB

Minasanews.com,MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar terus mendorong peningkatan pemahaman aparatur pemerintahan terhadap regulasi penataan ruang. Salah satunya melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang digelar di Gammara Hotel Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WITA tersebut menjadi wadah penyampaian kebijakan terbaru sekaligus menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan ketentuan penataan ruang.

Sosialisasi menghadirkan Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ir. Reny Windyawati, ST, M.Sc., dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Andi Yurnita, ST, M.Si., IPM. Jalannya kegiatan dipandu moderator Ahmad Saiful Munir.

Dalam pemaparannya, Reny Windyawati mengulas penguatan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang pascaterbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 34 Tahun 2026.

Ia menjelaskan sejumlah perubahan dan penguatan kebijakan yang mencakup tiga aspek penting dalam penyelenggaraan penataan ruang, yakni perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian ruang.

Pada aspek perencanaan, perhatian diarahkan pada penguatan perwujudan One Spatial Planning Policy (OSPP), klasifikasi revisi Rencana Tata Ruang (RTR), baik secara utuh maupun parsial, hingga penetapan produk hukum RTR daerah. Selain itu, turut dibahas penerapan sanksi untuk mencegah terjadinya pemutihan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Sementara dalam aspek pemanfaatan ruang, pembahasan menyoroti kedudukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Materi juga mencakup perubahan proses bisnis penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha serta upaya mempercepat proses penerbitannya melalui otomasi penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

Adapun pada aspek pengendalian, penguatan diarahkan pada penyempurnaan sistematika dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta mekanisme penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Selain itu, dibahas pula penyederhanaan mekanisme pemberian sanksi, penyempurnaan mekanisme dan waktu pelaksanaan perwujudan RTR, serta peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

Baca Juga :  Kembali FPR Lakukan Aksi Demonstrasi di Dishub Makassar, Minta Tuntaskan Ijin Operasional Bajaj

Narasumber berikutnya, Andi Yurnita, mengangkat materi mengenai sanksi administrasi dalam PP Nomor 34 Tahun 2026. Ia turut memaparkan pengaturan Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022–2041.

Berdasarkan Pasal 60 dalam perda tersebut, kawasan strategis nasional di Sulawesi Selatan ditetapkan berdasarkan sejumlah kepentingan, meliputi pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan negara.

Untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan yang masuk dalam KSN antara lain Kawasan Metropolitan Mamminasata yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Maros, dan Gowa.

Selain itu, terdapat Kawasan Parepare yang mencakup Kota Parepare serta Kabupaten Sidenreng Rappang, Enrekang, Pinrang, dan Barru.

“KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara,” demikian materi yang dipaparkan Andi Yurnita.

Sementara untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, kawasan strategis mencakup Kawasan Penginderaan Jauh Parepare serta Kawasan Sorowako dan sekitarnya. Adapun dari sisi pertahanan dan keamanan negara, KSN meliputi daerah latihan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, SE, menekankan pentingnya sosialisasi sebagai sarana membangun kesamaan pemahaman di antara seluruh pemangku kepentingan, khususnya aparatur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia menilai, pemahaman terhadap regulasi menjadi bekal penting bagi aparatur agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam menyampaikan maupun menerapkan aturan di lapangan.

“Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting bagi kita semua, terutama para pemangku kepentingan, dalam tanda kutip pelayan masyarakat,” ujarnya dalam sambutan.

Andi Zainal secara khusus mengingatkan peran aparatur kecamatan dan kelurahan yang menjadi garda terdepan pelayanan pemerintahan. Menurutnya, aparatur tidak cukup hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga harus memiliki wawasan dan pemahaman yang memadai terhadap berbagai ketentuan yang menjadi dasar pekerjaannya.

Baca Juga :  Personel Satpol PP Kawal Penertiban Fasum Bersama Dinas Pertanahan Kota Makassar dan Stakeholder

“Jangan hanya menjadi pelayan, tetapi juga harus banyak tahu. Sebagai aparatur pemerintahan, kita dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dalam menjalankan tugas,” katanya.

Ia menambahkan, setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki dasar yang jelas, baik dari sisi pelaksanaan maupun landasan teori dan pengetahuan.

“Setiap kita bertindak, baik secara fisik maupun secara teori, harus ada dasar. Bagaimana kita bertindak tanpa modal? Salah satunya adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas kita sebagai pelayan masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Andi Zainal meminta peserta mempelajari PP Nomor 34 Tahun 2026 secara menyeluruh, termasuk memahami isi setiap pasal dan hubungannya dengan peraturan yang telah berlaku sebelumnya.

Hal tersebut dinilai penting mengingat perubahan regulasi harus dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaannya.

“Yang jelas pasti ada PP sebelumnya. Ada perda dan ada ketentuan baru. Itu perlu kita pahami bersama,” ungkapnya.

Ia berharap melalui kegiatan tersebut, seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama sehingga mampu menerapkan ketentuan penataan ruang secara tepat sekaligus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Andi Zainal juga mengingatkan bahwa penyebarluasan informasi mengenai regulasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara kegiatan, melainkan kewajiban bersama seluruh peserta.

Karena itu, informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama sosialisasi diharapkan dapat diteruskan kepada rekan kerja, keluarga, masyarakat, hingga organisasi maupun asosiasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang.

“Informasi ini menjadi tugas kita semua. Kita harus menyampaikan informasi kepada teman-teman, kepada keluarga, dan khususnya kepada masyarakat kita. Begitu pula kepada teman-teman asosiasi, ini tugas kita bersama,” katanya.

Melalui sosialisasi PP Nomor 34 Tahun 2026 ini, Distaru Kota Makassar berharap pemahaman terhadap kebijakan penataan ruang semakin merata. Dengan demikian, pelaksanaan regulasi di tingkat pemerintahan maupun masyarakat dapat berjalan lebih selaras, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berita Terkait

Kasatpol PP Makassar Wakili Danny Pomanto Hadiri Dialog Interaktif Bersama Kapolri dan Jendral TNI
Personel Satpol PP Kawal Penertiban Fasum Bersama Dinas Pertanahan Kota Makassar dan Stakeholder
Kembali FPR Lakukan Aksi Demonstrasi di Dishub Makassar, Minta Tuntaskan Ijin Operasional Bajaj
Sekertaris Bapenda Hadiri Pelantikan Korpri, Walikota Diwakili Sekda Kota Makassar
Satpol PP Kota Makassar Kawal Penindakan Wajib Pajak Bapenda di Beberapa Titik Tempat Usaha
Kepala Dinas Tata Ruang Makassar Hadiri Paripurna Istimewa HUT ke-419, Perkuat Semangat Kolaborasi Pembangunan Kota
Kantor DPD RI Sulsel Meriahkan HUT RI ke 78 dengan Berbagai Jenis Lomba
Kepala Badan Kesbangpol Makassar Dampingi Walikota Buka Great World Circus 2025

Berita Terkait

Rabu, 3 September 2025 - 17:19 WIB

Pemuda Sulsel Kritik Keras Pemerintah, Tuntut Evaluasi Kabinet Usai Aksi Berdarah

Sabtu, 7 Juni 2025 - 14:24 WIB

PDAM Makassar Tebar Kepedulian Lewat 12 Sapi Kurban di Iduladha 2025

Senin, 29 Mei 2023 - 13:35 WIB

Tingkatkan PAD Bapenda Kota Makassar Giat Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan

Jumat, 25 September 2026 - 18:22 WIB

Makassar Sabet Dua Penghargaan Kemendagri, Pendidikan dan Hunian Jadi Sorotan

Senin, 7 Agustus 2023 - 13:40 WIB

Perkuat Sinergitas Penjualan, SIG dan Semen Tonasa Gelar Distributor Forum 2023

Kamis, 15 Juni 2023 - 10:40 WIB

Sekretaris Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Jalin Kerja Sama dengan Unhas

Rabu, 27 Desember 2023 - 11:58 WIB

Personel Satpol PP Ikuti Upacara Hari Juang TNI AD

Selasa, 25 November 2025 - 17:18 WIB

Mengemban Amanah Sang Pejuang: Aliyah Mustika Ilham Resmi Pimpin FKPPI Sulsel 2025–2030

Berita Terbaru