Minasanews.com,MAKASSAR — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, terutama terkait pertumbuhan ekonomi yang dinilai telah melampaui target RPJMD 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).
Hartono menyebut berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbarui 15 September 2026, pertumbuhan ekonomi Makassar tercatat 6,61 persen secara year-on-year pada Triwulan I 2026. Angka tersebut meningkat menjadi 7,04 persen pada Triwulan II 2026.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Makassar pada semester pertama 2026 mencapai 6,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut berada di atas target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2026 sebesar 6,43 persen.
“Sehingga kami Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri atas kinerja, khususnya penyampaian Nota Keuangan dan APBD Perubahan. Pertumbuhan ekonomi Makassar alhamdulillah berada di atas target RPJMD 2026,” ujar Hartono.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi PKS juga menyampaikan sejumlah catatan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Pemerintah kota didorong memperkuat pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, mengendalikan belanja operasi, melindungi belanja produktif, serta memprioritaskan pelayanan dasar dan penyelesaian persoalan perkotaan.
Selain itu, Fraksi PKS meminta perluasan kesempatan kerja, perlindungan kelompok rentan, serta memastikan setiap tambahan anggaran memiliki target dan hasil yang jelas.
Hartono mengatakan dampak pembangunan diharapkan dapat dirasakan melalui berkurangnya banjir dan genangan, perbaikan jalan serta drainase, perluasan akses air bersih, penanganan sampah, peningkatan kesempatan kerja dan penguatan UMKM.
Fraksi PKS juga menyoroti komposisi belanja dalam APBD Perubahan 2026. Belanja operasi meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun. Sementara belanja modal turun sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar.
Menurut Hartono, perubahan tersebut perlu dijelaskan karena kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar masih cukup tinggi. Aspirasi terkait drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan dan air bersih masih banyak disampaikan masyarakat, termasuk melalui kegiatan reses anggota DPRD di wilayah Bangkala.
“Kami juga meminta penjelasan mengenai alokasi APBD Perubahan untuk penanganan banjir, drainase dan pelayanan air bersih, termasuk penentuan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Fraksi PKS turut meminta penjelasan mengenai penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos penerimaan yang belum mencapai proyeksi, serta strategi pemerintah meningkatkan penerimaan hingga akhir tahun anggaran.
Dalam rapat paripurna tersebut, sembilan fraksi DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan agar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Pembahasan selanjutnya diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
