Minasanews.com,JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan inovasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) dalam forum internasional ARNEC Learning Forum 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).
Dalam forum yang diselenggarakan Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) tersebut, Munafri berbagi pengalaman Pemerintah Kota Makassar dalam membangun sistem pengembangan anak usia dini yang inklusif, berkelanjutan, serta responsif terhadap perubahan iklim.
Mengangkat tema From Knowledge to Collective Action: Strengthening Climate-Responsive and Well-Financed ECD Systems in Asia-Pacific, forum ini mempertemukan sejumlah pemimpin daerah dan praktisi dari berbagai negara untuk bertukar pengalaman mengenai penguatan layanan anak usia dini.
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa investasi pada anak usia dini merupakan langkah strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan menentukan masa depan daerah.
“Kami meyakini bahwa investasi pada pengasuhan dan pendidikan anak usia dini bukan sekadar program sosial, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk pembangunan manusia dan masa depan ekonomi Kota Makassar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, komitmen tersebut diwujudkan melalui pendekatan lintas sektor yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan anak, lingkungan hidup, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
Pelaksanaannya melibatkan Bunda PAUD beserta kelompok kerja di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan, TP PKK, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai mitra pembangunan.
Sepanjang 2025 hingga 2026, seluruh satuan PAUD di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Makassar telah mendapatkan pendampingan PAUD-HI. Lebih dari 1.000 guru serta seluruh Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan juga telah mengikuti pelatihan.
Inovasi lainnya ialah pengembangan PAUD negeri sebagai Local Education Centre atau pusat pendidikan lokal. Melalui konsep ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar anak, tetapi juga ruang pemberdayaan keluarga, peningkatan literasi, dan pengembangan kapasitas masyarakat.
Hingga 2026, pengembangan PAUD negeri tersebut telah menjangkau sejumlah kecamatan, antara lain Tamalate, Mariso, Bontoala, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.
Dari sisi pembiayaan, Munafri menekankan pentingnya dukungan anggaran yang terukur agar program pengembangan anak usia dini dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pada 2025, anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar mencapai sekitar Rp1,37 triliun. Sementara itu, program pengelolaan PAUD memperoleh dukungan lebih dari Rp30,5 miliar untuk pemenuhan sarana dan prasarana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, serta peningkatan kapasitas pendidik.
Pemerintah Kota Makassar juga mendorong pemerataan akses pendidikan dengan memberikan prioritas kepada anak dari keluarga kurang mampu melalui skema kuota 60 persen untuk anak kurang mampu dan 40 persen bagi warga lokal.
Selain akses pendidikan, isu perubahan iklim turut menjadi bagian dari strategi pengembangan PAUD-HI di Makassar. Upaya tersebut diwujudkan melalui program urban farming, pojok hijau sekolah, pemilahan sampah, pembuatan biopori, serta penciptaan lingkungan belajar yang sehat.
Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap layanan pendidikan di wilayah kepulauan, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan yang ramah lingkungan dan dukungan bagi guru PAUD yang bertugas di wilayah tersebut.
Berbagai inovasi lain terus dikembangkan, mulai dari percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi peserta PAUD, penguatan literasi lingkungan, penyediaan ruang pengasuhan keluarga, hingga pengembangan PAUD sehat dan ramah anak.
Menurut Munafri, keberhasilan pembangunan anak usia dini tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada konsistensi kepemimpinan, kolaborasi lintas sektor, tata kelola yang inovatif, serta keterlibatan aktif masyarakat.
“Melalui pendekatan holistik-integratif, Makassar berupaya menunjukkan bahwa potensi lokal dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun sistem pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang lebih adil dan berkelanjutan,” tutupnya.
Dalam forum tersebut, Munafri menjadi salah satu pemateri panel mengenai kepemimpinan lokal dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan anak usia dini. Ia berbagi pengalaman bersama sejumlah perwakilan pemerintah daerah dan praktisi dari Kamboja, Indonesia, Bhutan, Bangladesh, serta Filipina.
Turut mendampingi Munafri, Bunda PAUD Kota Makassar sekaligus Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman.
