Minasanews.com, Makassar – Gelombang perlawanan penolakan cipta kerja hadir di berbagai wilayah, salah satunya di kota Palopo dan Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Beberapa aksi demontrasi terbangun tersebut terlaksana secara massif di setiap daerah diantaranya adalah Kota Makassar dan Kota Palopo Sulawesi Selatan.
Namun sangat di sayangkan gelombang demonstrasi tersebut beberapa di antaranya mendapatkan tindakan yang refresif 2 diantaranya terjadi pada gerakan Mahasiswa di kota Makassar dan Aliansi Mahasiswa Peduli Negara (AMPUN) di Kota Palopo.
Pertanggal 10 April 2023 kemarin keluarga besar Aliansi BEM Nusantara khususnya pulau Sulawesi mendapatkan kabar buruk setelah salat satu pimpinan daerah Daerah Aliansi BEM Nusantara Sulawesi Selatan di tangkap dan diamanatkan polisi saat aksi demontrasi penolakan UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Kota palopo bersama Mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Negara Kota Palopo.
Koordinator Daerah Aliansi BEM Nusantara Sulawesi Selatan yakni Mahliga Nurlang yang juga merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cokroaminoto Palopo tersebut di tangkap bersama 25 mahasiswa lainnya yang beberapa di antaranya mendapatkan tindakan refresif saat pengamanan dan mendapatkan perkataan yang tak sepantasnya dari aparat kepolisian.
Menindaklanjuti hal tersebut Aliansi BEM Nusantara Se Pulau Sulawesi mengecam keras tindakan tersebut dan mendesak kepada Kapolri Bapak Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. agar mengevaluasi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) IRJEN POL Drs SETYO BOEDI MOEMPOENI HARSO, S.H., M.Hum. Sulawesi Selatan sampai jajaran tingkat Kepala Kepolisian Resort kota/Kabupaten (Kapolres) karena tidak mampu menertibkan seluruh anggota dan di nilai telah melanggar Perkapolri nomor 09 tahun 2008 tentang penanganan perkara pada penyampai pendapatan di muka umum dan Peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2016 tentang Protap penanganan massa.
Hal tersebut juga telah melenceng jauh dari slogan PRESISI Kapolri yang juga seharusnya berjalan secara Humanis.
Koordinator Nusantara Pulau Sulawesi Muhammad Iqsam menyayangkan tindakan tersebut dan meminta tindak tegas dari Kapolri Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku pimpinan kepolisian negara Indonesia agar segera menindaklanjuti hal tersebut.
“Saya sangat menyayangkan tindakan tersebut dan dengan ini mendesak Kapolri untuk segera ambil langkah dan tindakan” tutur Muhammad Iqsam.
“Kartu merah ini kami berikan sebagai bentuk kekecewaan BEM Nusantara Se Pulau Sulawesi untuk bapak Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Drs Setyo Boedi Moempoeni Harso, S.H., M.Hum. dan jajarannya” Tegas Muhammad Iqsam.
