Minasanews.com,MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar melakukan penyegelan terhadap bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha food court di Jalan Goa Ria, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Senin (16/11/2026).
Penyegelan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Nomor 800.1.11.1/2993/DISTARU/XI/2026 yang diterbitkan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar kepada Tim Penertiban Bangunan Distaru Makassar.
Mewakili Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Hermin, S.T., selaku Koordinator Wilayah I memimpin langsung kegiatan penyegelan tersebut dengan didampingi sekitar 40 personel Tim Penertiban Bangunan Distaru Makassar.
Tindakan tegas ini dilakukan setelah pemilik bangunan sebelumnya menerima dua kali surat teguran, masing-masing pada Oktober dan awal November 2026. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, pemilik bangunan belum menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajiban perizinan.
Bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat usaha food court tersebut disegel karena Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum rampung, sementara aktivitas pembangunan di lokasi masih terus berlangsung.
Hermin menegaskan, setiap kegiatan pembangunan di Kota Makassar, baik untuk kepentingan usaha maupun nonusaha, wajib memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain memenuhi persyaratan perizinan, pelaksanaan pembangunan juga harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
“Setiap pembangunan yang ada di Kota Makassar, baik nonberusaha ataupun yang berusaha, wajib memiliki IMB/PBG. Bukan hanya sekadar memiliki, tetapi pembangunannya juga harus tetap berada dalam jalur IMB/PBG itu sendiri. Izin rumah tinggal ya harus untuk rumah tinggal, jangan dijadikan sebagai tempat usaha,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hermin menyampaikan bahwa kegiatan pengontrolan dan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan akan terus ditingkatkan. Melalui Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Distaru Makassar setiap hari menerjunkan personel untuk melakukan pengawasan di 14 kecamatan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam meminimalisir pelanggaran pemanfaatan ruang dan memastikan setiap pembangunan di Kota Makassar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Distaru Makassar menegaskan pengawasan akan terus dilakukan agar seluruh pemilik bangunan mematuhi ketentuan perizinan serta menggunakan bangunan sesuai dengan peruntukannya.
















