Minasanews.Com.Barru– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru menggelar sosialisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif, yaitu Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barru, tanggal 21.Agustus.2025, dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, perwakilan desa, dan stakeholder terkait.
Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya DPRD untuk menjaring masukan dan aspirasi dari masyarakat sebelum kedua ranperda ini ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketua DPRD Barru, dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan regulasi yang akan berdampak langsung pada masyarakat.
Ranperda tentang Pilkades menjadi perhatian utama karena tujuannya untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih transparan, adil, dan demokratis. Beberapa poin krusial yang dibahas dalam sosialisasi ini antara lain. Persyaratan Calon meliputi Penyesuaian persyaratan bagi calon kepala desa untuk memastikan kualitas kepemimpinan. Kemudian untuk mekanisme pemilihan: Penyempurnaan tata cara pemungutan dan penghitungan suara untuk menghindari sengketa.
Selain itu ada juga Sanksi dan Pengawasan: Peningkatan peran pengawas dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggaran. Selanjutnya Ranperda Cadangan Pangan.
Sementara itu, Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dirancang untuk mengantisipasi potensi krisis pangan dan memastikan ketersediaan pasokan. Poin-poin penting yang disosialisasikan meliputi: Penyimpanan dan Distribusi: Mekanisme pengelolaan cadangan pangan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.. Kemudian Penguatan Ketahanan Pangan: Upaya untuk mengoptimalkan lumbung pangan lokal dan mendukung petani. Alokasi Anggaran: Pengaturan alokasi anggaran daerah untuk mendukung program cadangan pangan.
Para peserta sosialisasi tampak antusias memberikan masukan dan pertanyaan terkait kedua ranperda ini. Diharapkan, dengan adanya masukan dari berbagai pihak, kedua ranperda ini dapat menjadi produk hukum yang efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Barru. Setelah sosialisasi, tim perumus ranperda akan melakukan perbaikan dan penyesuaian sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.( Udi)
