instagram youtube

Guru Besar di Makassar Sepakat Pengembangan Komisi Kejaksaan RI  

admin - Penulis Berita

Rabu, 15 Maret 2023 - 18:46 WIB

Minasanews.com, Makassar – Universitas Hasanuddin telah menjalin kerja sama dengan Komisi Kejaksaan RI. Bentuk kerja sama dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Unhas melalui Focus Group Discussion. Kegiatan ini sebagai rangakian Dies Natalis FH-UH 71 dengan tema “ Menggerakkan Peran Sivitas Akademika Kampus dalam Rangka Mendukung Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan RI”. Kegiatan berlangsung di Ruang Macora 2, The Rinra Hotel Makassar, Rabu (15/03).

Dalam FGD ini beberapa guru besar menyampaikan rekomendasi dan pandangan untuk mengoptimalkan pusat studi kejaksaan.

Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P menyampaikan rekomendasi pertama untuk mengoptimalkan Pusat Studi Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas atau Pusat lainnya yang dapat melakukan FGD / roundtable / Discussion secara berkala dan riset kolaborasi. Kedua, membentuk jejaring Komisi Kejaksaan RI dengan Lembaga Kemahasiswaan seperti Lembaga Kemahasiswaan Klinik Etik Kejaksaan, membuat jambore, Magang, serta asosiasi lintas universitas terkait. Dan ketiga, untuk jangka panjangnya, terselenggaranya MBKM melalui kurikulum atau mata kuliah.

Guru Besar Unhas, Prof. Said Karim, S.H., M.H., C.L.A menyampaikan penguatan Komisi Kejaksaan RI melalui perundnag-undangan sangat diperlukan. Selain itu, Kejaksaan RI juga harus membuat aturan teknis sebagai acuan seperti mengenai Justice Collborator.

Baca Juga :  Sekda Kota Semarang Apresiasi Kegiatan Youth Solidarity Of Semarang

Guru Besar UMI, Prof. Dr. Renaldi Bima, S.H., M.H., menyampaikan kata “dapat” di Perpres harus direvisi melalui aturan yang tegas dan jelas. Kata “dapat” hanya menciptakan multitafsir dan bisa kearah keenggenan.

Guru Besar Unhas, Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., menyampaikan Produk hukum berupa pengawasan terhadap Jaksa atau Pegawai atau perilakunya harus di sosialisasikan. Selai itu, Pendidikan Hukum dapat memasukkan atau menyisipkan pada perkuliahan tentang keberadaan Komisi Kejaksaan RI. Dan juga keberadaan Komisi Kejaksaan RI berdasar Perpres perlu diperbaharui dan dipertegas dalam sebuah Undang-Undang.

Guru Besar UIN Alauddin, Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum., menyampaikan UIN Alauddin siap turut serta mendirikan Pusat Studi dan Lembaga kemahasiswa sebagaimana gagasan Dekan Fakultas Hukum. Juga mendukung diperkuatnya Komisi Kejaksaan RI

Guru Besar Unhas, Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., menyampaikan Pertama, dasar hukum pembentukan Komisi Kejaksaan RI tidak memadai karena tidak merinci secara jelas kedudukan dan kewenangannya, bahkan tidak bersifat wajib, sehingga bergantung political will Presiden dan pandangannya terhadap Kejaksaan. Kedua, tidak didukungnya dengan kewenangan lain yang menjamin eksekusinya (hanya rekomendasi). Ketiga, kemandirian Komisi yang tidak penuh, karena sekretariatnya berada dibawah Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, sistem penganggaran dan status pegawai menginduk kepada Sekretariat Jenderal Kemenkopolhukam. Olehkarena itu, penguatan perlu difokuskan pada pengaturan melalui Undang-Undang yang lebih memadai, penegasan kewenangan Komisi (yang lebih mengikat). Selain itu, penguatan Komisi juga harus menjamin kemandirian dari aspek administrasi dan keuangan, sehingga pengembangan organisasi dan strategi pelaksanaan tugas dan wewenang akan lebih optimal.

Baca Juga :  Owner UBM Group Bangun Ponpes Modern Jabal Uhud di Barru

Guru Besar Unhas, Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., menyampaikan komisi Kejaksaan berwenang melakukan Pengawasan, Penilaian dan Pemantauan Kinerja, Perilaku dan Kelembangan. Ruang lingkup kegiatan sivitas akademika meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian. Dengan demikian, wewenang Komisi Kejaksaan RI dapat dielaborasi sesuai ruang lingkup Tri Dharma, khususnya mengedukasi masyarakat.

Berita Terkait

Pusat Inkubator Pengusaha Muda Mahasiswa Sulawesi Selatan, HIPMI PT Sulawesi Selatan sukses Luncurkan Program Edupreneurship.
Buka Bersama KNPI Sulsel, Ketua KNPI : Silaturahmi Sekaligus Satukan Visi Majukan Sulsel
Program JMS Kejari Pangkep Sasar Siswa SMP
Percepat Penurunan Stunting, TPPS Provinsi Sulawesi Selatan Rapat Evaluasi Program Kerja
Camat Mariso Turun Langsung Memantau Persiapan Pembagian Sembako di Sembilan Kelurahan
BUMN Selenggarakan Goes to Campus, Semen Tonasa Ikut Berpartisipasi
Panen Hasil Budidaya Hidroponik, Lurah Bonto Makkio : Sewaktu-waktu Harga Cabai Naik di Pasar, Warga Tidak Lagi Kesusahan
Rumah Makan Rakyat Kota Makassar berbagi keceriaan Di bulan Ramadhan

Berita Terkait

Sabtu, 11 Februari 2023 - 18:18 WIB

HUT ke-1 Paguyuban Masyarakat Kelapa Tiga Sejahtera

Kamis, 5 Oktober 2023 - 07:53 WIB

Sosialisasi Adiwiyata, DLH Pangkep Dorong Siswa Kelolah Sampah Agar Bernilai Ekonomi

Jumat, 1 Desember 2023 - 17:30 WIB

Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Unismuh Makassar Berhasil Raih Sertifikat APEC Engineer

Kamis, 16 Maret 2023 - 08:00 WIB

Guru Besar UNHAS, UMI, UIN dan UIM Sepakat ingin Komisi Kejaksaan RI Dikembangkan

Senin, 4 Desember 2023 - 14:53 WIB

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unibos Tinjau Langsung Industri Perahu Phinisi di Bulukumba

Kamis, 2 Februari 2023 - 09:21 WIB

DPRD Kota Makassar Segera Bahas Perda Anti LGBT Pekan Depan

Selasa, 19 Desember 2023 - 20:48 WIB

Pengabdian Masyarakat International II Berlangsung di Malaysia

Selasa, 3 Oktober 2023 - 20:23 WIB

Alumni SMABAR Sumbang Perluasan Mushallah Sekolah

Berita Terbaru

Daerah

Kaji LKPJ 2023, Legislator Barru ke DPRD Makassar

Jumat, 23 Feb 2024 - 19:47 WIB