Minasanews.com, Makassar – Harapan HMI BADKO SULSELBAR dalam tahapan proses seleksi Komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Bidang Pembangunan Demokrasi Politik dan Pemerintahan HMI BADKO SULSELBAR dalam Hal ini Muhammad Aditiya memberi pandangan dan harapan kepada KPU RI terkait proses pemilihan KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.
Perlu diketahui secara bersama-sama dalam beberapa waktu terakhir ini telah melihat dan mendengarkan proses seleksi yang di lakukan oleh KPU dan bahkan sudah melalui berapa proses tahapan penyeleksian Baik Provinsi Maupun Kabupaten/Kota.
Terkhusus KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang sekarang sudah masuk pada tahap 14 Besar yang nantinya akan di seleksi menjadi 7 anggota Komisioner terpilih yang dalam proses penentuannya itu ada di pusat, sehingga hal ini yang kemudian menjadi catatan penting dan harapan kami di HMI Badko Sulselbar (Ucap Aditiya)
Saat ditanyai oleh awak media mengenai seleksi komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, Aditiya berharap besar dalam proses penyeleksian Komisioner Kabupaten/Kota yang telah lolos seleksi tahap awal maupun Komisioner KPU Provinsi yang telah masuk pada tahap 14 Besar ini haruslah dinilai dari aspek kualitas dan loyalitas serta memenuhi standar kualifikasi yang tepat, dalam hal ini yang tidak pernah memiliki catatan hitam dalam proses Pemilu.
“Pertama, saya berharap bahwa nantinya komisioner yang terpilih itu betul-betul di selektif mulai dari aspek kualitas dan loyalitas serta kualifikasi yang memenuhi syarat. Kedua, komisioner yang terpilih nantinya memang mereka yang benar-benar tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran etik kepemiluan yang telah di atur di UU Pemilu dan PKPU itu sendiri”tegas Aditiya.
Harapan dari Aktivis mahasiswa tersebut bukan tanpa tujuan untuk lebih mengharapkan KPU Sulsel memiliki integritas dan independesi sebagai penyelenggara pemilu.
“Tujuan dari apa yang kemudian kami harapkan di Penyelenggara ini adalah bagaimana betul-betul sistem Pemilu kita ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam UU No.7 tahun 2017 tutup Aditiya sebagai Ketua Bidang pembangunan demokrasi politik dan pemerintahan Badko HMI Sulselbar”.
