Minasanews.com,MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial dan administrasi. Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah harus diukur dari manfaat serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh Camat dan Lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).
Munafri mengatakan, Pemkot Makassar kini mendorong perubahan paradigma dari government menuju governance, kemudian satu langkah lebih jauh menjadi impactful governance.
“Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Munafri.
Menurutnya, camat dan lurah tidak boleh hanya datang ke kantor, absen, menjalankan rutinitas, kemudian pulang. Pemimpin wilayah harus turun melihat kondisi warga dan memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta keberhasilan program tidak lagi hanya dilihat dari jumlah kegiatan maupun serapan anggaran.
“Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi,” tuturnya.
Munafri menekankan masyarakat harus dilibatkan sebagai co-creator dalam menyelesaikan persoalan di wilayah.
“Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama,” katanya.
Selain itu, ia meminta camat dan lurah memperkuat kolaborasi lintas wilayah. Persoalan masyarakat, seperti sampah di wilayah perbatasan, tidak boleh dibiarkan hanya karena terkendala batas administratif.
“Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan,” ujarnya.
Munafri juga mengingatkan aparatur agar tidak menjadikan kehadiran dan absensi sebagai ukuran utama kinerja. Integritas, inovasi dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari kepemimpinan di tingkat wilayah.
“Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas,” sindirnya.
Ia menegaskan, setiap inovasi harus menghasilkan outcome, bukan sekadar kegiatan atau output.
“Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana,” jelasnya.
Munafri berharap perubahan pola kerja tersebut dapat membuat kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandasnya.
