instagram youtube

Distaru Makassar Edukasi PBG dan SLF, Gedung Pemerintah Diminta Jadi Contoh

admin - Penulis Berita

Selasa, 17 November 2026 - 16:59 WIB

Minasanews.com,MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar terus memperkuat pemahaman masyarakat dan perangkat daerah terkait penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pasalnya, pemahaman mengenai perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG masih tergolong rendah.

Berdasarkan survei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipaparkan dalam kegiatan sosialisasi, tingkat pemahaman masyarakat terhadap perubahan regulasi tersebut baru berada di angka sekitar 37 persen.

Kepala Bidang Tata Bangunan Distaru Kota Makassar, Syaifuddin Sidjaya, mengatakan edukasi mengenai ketentuan bangunan gedung perlu terus dilakukan, khususnya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengelola berbagai fasilitas milik pemerintah.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Selasa (17/11/2026).

“Sekarang kalau kita membangun itu bukan lagi IMB namanya, tetapi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Ini satu rangkaian dengan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan PBG di Kota Makassar telah berlangsung sekitar tiga tahun. Meski demikian, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap perubahan regulasi masih membutuhkan perhatian serius. Karena itu, peserta sosialisasi diharapkan turut menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Baca Juga :  Munafri Pimpin Aksi Bersih Kanal, Dorong Kebersihan Jadi Kebiasaan Harian

Menurutnya, PBG dan SLF merupakan dua instrumen yang saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi berbeda. PBG menjadi persetujuan terhadap rencana teknis pembangunan gedung, sementara SLF merupakan sertifikat yang menyatakan bangunan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum digunakan.

Syaifuddin menekankan, kewajiban memenuhi standar kelaikan tidak hanya berlaku bagi bangunan milik swasta, tetapi juga gedung yang dikelola pemerintah. Sebab, fasilitas publik harus memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi masyarakat maupun pegawai yang menggunakannya.

Sebagai langkah awal, Distaru Makassar sebelumnya telah melakukan uji coba konsultasi dan pemeriksaan kelaikan terhadap sejumlah bangunan pemerintah. Di antaranya Kantor Camat Ujung Pandang, Puskesmas Kassi-Kassi, dan SMP Negeri 6 Makassar. Total terdapat tujuh bangunan pemerintah yang menjadi objek pengujian.

Sementara pada tahun ini, Distaru telah mengusulkan sebanyak 20 kegiatan pengujian kelaikan bangunan pemerintah. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan menyusul kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Syaifuddin berharap kegiatan tersebut dapat kembali diakomodasi dalam penganggaran tahun berikutnya sehingga pemeriksaan terhadap gedung-gedung pemerintah dapat dilanjutkan secara bertahap.

Baca Juga :  Pakar Hukum Sebut Pengangkatan Plt Dirut PDAM Sah

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi sebelum mendorong masyarakat dan pihak swasta melakukan hal serupa.

Dalam proses pemeriksaan, kelaikan bangunan tidak cukup hanya dinilai berdasarkan kondisi fisik dan tampilan luar. Sejumlah komponen teknis harus diperiksa, mulai dari kesesuaian tata letak dan intensitas bangunan, kekuatan struktur, utilitas, instalasi listrik, sistem tata udara, hingga kelengkapan proteksi kebakaran.

Selain itu, kondisi bangunan harus dipastikan sesuai dengan dokumen teknis yang telah memperoleh persetujuan.

“Jangan sampai aturan ini dipertegas untuk bangunan swasta, sementara kita sendiri tidak melakukan uji kelaikan bangunan kita. Padahal, kita pemerintah harus menjadi contoh,” tegasnya.

Melalui sosialisasi ini, Distaru berharap seluruh OPD semakin memahami tanggung jawab dalam memenuhi ketentuan PBG dan SLF. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut bukan semata-mata pemenuhan administrasi, tetapi juga menyangkut jaminan keselamatan pengguna gedung dan peningkatan mutu pelayanan publik.

Pemkot Makassar pun diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta melakukan pengujian kelaikan bangunan pemerintah secara bertahap, sehingga seluruh fasilitas publik memiliki standar keamanan dan kelayakan yang sesuai dengan ketentuan.

Berita Terkait

Satpol PP Kota Makassar Kawal Penindakan Wajib Pajak Bapenda di Beberapa Titik Tempat Usaha
Datangi Kejati Sulsel Untuk Klarifikasi, Danny Pomanto Ucapkan Terima Kasih
Aliyah Mustika Ilham Tekankan Pentingnya Migrasi Aman bagi Calon Pekerja Migran
Rakor KNPI Makassar Bidang Olahraga, Fokuskan Prestasi Pemuda
PKK Mariso Gelar Pertemuan, Bahas Penguatan Program Kerja
Kasatpol PP Dampingi Danny Pomanto Hadiri Forum Kordinasi Pimpinan Daerah untuk Sukseskan Pemilu 2024
25 Tahun Peringatan Reformasi, Danny Pomanto Ucapkan Terima Kasih ke Tokoh Reformasi 98
Danny Pomanto Hadiri Sertijab Danlanud Sultan Hasanuddin

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 18:22 WIB

Makassar Sabet Dua Penghargaan Kemendagri, Pendidikan dan Hunian Jadi Sorotan

Rabu, 22 Oktober 2025 - 15:38 WIB

Kepala Kesbangpol Hadiri Monitoring dan Evaluasi Triwulan III di DPRD Kota Makassar

Rabu, 31 Juli 2024 - 08:36 WIB

Kembali FPR Lakukan Aksi Demonstrasi di Dishub Makassar, Minta Tuntaskan Ijin Operasional Bajaj

Kamis, 15 Mei 2025 - 09:19 WIB

Ribuan Siswa di Makassar Dapat Kacamata Gratis

Selasa, 10 Juni 2025 - 22:49 WIB

Datangi Kejati Sulsel Untuk Klarifikasi, Danny Pomanto Ucapkan Terima Kasih

Selasa, 22 April 2025 - 14:43 WIB

Walikota Appi Rombak Jajaran Dewas-Direksi Perumda, Perisai Makassar: Tantangan Buat Plt

Sabtu, 27 Januari 2024 - 16:39 WIB

IAP Wilayah Sulsel Gelar Pengukuhan Pengurus dan Seminar Nasional

Minggu, 28 April 2024 - 09:19 WIB

BPC HIPMI LUWU Resmi dilantik masa bakti 2024 – 2027

Berita Terbaru