Minasanews.Com.Barru— Perjuangan pendemo menolak Indomaret beroperasi di kabupaten Barru membuahkan hasil. Bisnis retail modern ini direkomendasi oleh DPRD Barru untuk ditutup sementara sambil menunggu waktu yang belum bisa ditentukan.
Hal ini terungkap saat Indomaret usai diserbu pendemo dari Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Barru( APPKB) yang didukung Pemuda Pancasila,KNPI dan LSM. Para pendemo sempat menutup satu jalur jalan trans Sulawesi di Jalan Sultan Hasanuddin di kota Barru yang menyebabkan kemacetan panjang, Jum’at(31/1/2025).
Rekomendasi penutupan sementara Indomaret untuk beroperasi di Barru menjadi kesimpulan pihak DPRD setempat dalam audiensi di ruang sidang paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin didampingi Ketua Komisi II Syamsu Rijal dan legislator partai Golkar Herman Jaya.
Dalam rapat dengar pendapat ini Ketua DPRD Syamsuddin Muhiddin menerima langsung para pendemo dan menghadirkan Kadis PTSP, Perwakilan Dinas UMKM dan Perindagkop serta Perwakilan Manajemen Indomaret.
Empat perwakilan pendemo dari pihak Asosiasi Pedagang Pasar, Ketua Pemuda Pancasila Barru bersama dua jenderal lapangan saat demo, Petta Jaya dan Rudy Kahar dan aktivis LSM Ir Samid dari Harimau Bersayap diberikan kesempatan menyampaikan argumentasi yang menjadi alasan sehingga menggelar demo penolakan terhadap Indomaret.
“Pokoknya saya tetap konsisten membela pedagang pasar dan pedagang lokal UMKM agar tetap bisa berjalan normal tanpa kehadiran dari pebisnis retail modern dari Indomaret group,” kata Jaya dan Rudy dengan teriakan Allahu Akbar tolak Indomaret masuk Barru.
Penegasan penolakan juga dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Barru, Syamsu Rijal yang juga secara tegas menyatakan pihaknya tidak akan bergeser dari kata penolakan dengan kehadiran Indomaret.
“Sejak dari RDP awal pihak Komisi II hingga pertemuan hari ini, kami tetap bertahan secara konsisten menolak Indomaret beraktifitas di Barru dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa ekonomi masyarakat kecil di Barru semakin tak berdaya sejak hadirnya bisnis retail modern,” ucap Syamsu Rijal.
Komisi II tidak mempersoalkan kelengkapan dokumen karena itu ranah eksekutif. “Tetapi Komisi II lebih mempertimbangkan suara rakyat ketimbang kelengkapan dokumen,” tegasnya.
Sementara itu Kadis PTSP Barru Andi Syukur Makkawaru menjelaskan bahwa saat ini “secara legalitas semua pihak bisa mendaftar secara online melalui OSS sehingga kami dari pihak Perizinan tak berdaya membendung jika ada pihak perusahaan yang bisa memperoleh izin operasional untuk berusaha,” bebernya.
Menurut Kadis PTSP saat pihaknya mengakses disitus online tentang peluang Indomaret masuk di area wilayah Barru masuk kategori resiko rendah sehingga dengan status demikian, “kami tidak bisa berbuat banyak untuk membendung masuk group retail modern ini,” ujar Andi Syukur.
Sedangkan dari Manajemen Indomaret saat diminta oleh Ketua DPRD untuk menjelaskan legalitas.dokumen yang dimiliki sehingga berani masuk berinvestasi di Barru. Ia mengaku memiliki dokumen lengkap termasuk izin dari OSS, NIB dan beberapa dokumen lainnya.( Udi)
