Minasanews.com,Jakarta- Ketua umum DPP GMI Albar menyayangkan penundaan pengumuman hasil seleksi komisioner baru untuk 514 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota yang berlarut-larut.
Sehingga menyebabkan seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Indonesia mengalami kekosongan kepemimpinan mulai Selasa (15/8/2023).
“Kami menyayangkan apa yang dilakukan oleh Bawaslu RI, yang kemudian harus merubah SK berkali-kali hanya untuk menunda pengumuman calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota di seluruh Indonesia terkesan di politisasi pengumuman Bawaslu kabupaten kota tersebut,” Tegas Albar.
Penundaan pengumuman ini, menurut Albar menunjukan adanya persoalan di dalam internal Bawaslu dan kami menduga adanya politisasi dalam internal Bawaslu RI yang mesti segera dibenahi untuk memberikan keterbukaan pada publik.
“Saya kira ini menunjukan bahwa di internal Bawaslu ada persoalan, sehingga kemudian belum bisa memutuskan siapa-siapa saja nama-nama yang muncul,”tambahnya.
Albar ketua umum DPP GMI kami menduga ada proses politik di dalam Bawaslu yang mengakibatkan diundurnya pengumuman komisioner di 514 Bawaslu Kabupaten/kota itu.
“Kami juga mendengar selentingan bahwa proses ini sangat politiking dan kalau memang ada ditemukan dan ada bukti-bukti terkait dengan hal itu termasuk transaksi uang dan seterusnya, Ketua umum DPP GMI kami meminta untuk transparansi proses penetapan anggotanya Bawaslu kabupaten kota dan bersama-sama kita lihat lagi proses ini seperti apa,”Ungkap Albar.
“Karena bagi kami proses rekrutmen penyelenggara pemilu itu bagian dari hulu dari proses pemilu atau demokrasi yang kalau hulunya bermasalah tentu output dan hasil pemilu kita juga bisa bermasalah,”tutup Albar ketua umum DPP GMI.
