Minasanews.com,Makassar- Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 pada Senin (22/9). Fokus utama pengawasan adalah efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sinta Rosma Yenti, S.AP., M.A., bersama anggota yang dikoordinasikan oleh Andi Muh. Ihsan (Anggota DPD RI asal Sulsel). Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Rasono, Ak., M.Ak., CA., QRMP, CSRS, CCRM, beserta jajaran.
Dalam pertemuan, Komite IV menekankan pentingnya peran BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberikan early warning sekaligus mendorong perbaikan tata kelola Transfer ke Daerah (TKD). Sejumlah isu strategis yang menjadi sorotan antara lain:
1. Lambatnya realisasi DAK, khususnya DAK Fisik yang hingga Semester I 2025 baru mencapai 38,1% secara nasional dan hanya 11% di Sulsel.
2. Efisiensi APBN 2025, di mana pemotongan TKD sebesar Rp50 triliun berdampak pada program layanan dasar daerah.
3. Kendala penyaluran, akibat syarat salur yang kaku sehingga menimbulkan bottleneck administratif dan akumulasi realisasi di akhir tahun.
4. Risiko layanan dasar, di mana rendahnya efektivitas DAK/DAU berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan memperlebar disparitas antardaerah.
5. Temuan pengawasan, berupa penyimpangan teknis, ketidaksesuaian pekerjaan fisik, serta kelemahan pengendalian internal di pemda.
Dalam sambutannya, Sinta Rosma Yenti menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk menjaga kualitas layanan publik.
“TKD sebesar Rp30,9 triliun untuk Sulawesi Selatan baru terealisasi 63% per 16 September 2025, sementara realisasi DAK Fisik hanya 11%. Ini jelas belum ideal. Kami mendorong BPKP memperkuat fungsi pengawasan agar anggaran tidak hanya terserap administratif, tetapi betul-betul memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Andi Muh. Ihsan menyoroti kebutuhan mendesak Sulsel pada infrastruktur, kesehatan primer, dan sarana pendidikan.
“Sulawesi Selatan adalah lumbung pangan, pusat logistik, sekaligus memiliki potensi besar di perikanan dan pariwisata. Namun, konektivitas infrastruktur serta kualitas layanan kesehatan dan pendidikan masih perlu diperkuat. Efektivitas DAK/DAU akan sangat menentukan arah pembangunan Sulsel ke depan,” jelasnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi konstitusional DPD RI dalam mengawasi APBN. Hasil pengawasan dan masukan dari BPKP Sulsel akan dihimpun sebagai bahan pertimbangan DPD RI kepada DPR RI dan pemerintah untuk memperkuat kebijakan fiskal 2025/2026.(rls)
