Minasanews.com,MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal dan masyarakat yang masuk kategori rentan.
Pembahasan Ranperda tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Rapat dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar serta jajaran perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan harus dapat diakses seluruh lapisan pekerja, bukan hanya mereka yang bekerja di sektor formal.
Menurutnya, pekerja informal dan masyarakat dengan tingkat risiko pekerjaan tinggi membutuhkan perhatian khusus agar memperoleh perlindungan serta kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
“Tentu, Raperda jaminan sosial ini sangat penting. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” ujar Appi.
Ia menjelaskan, melalui regulasi tersebut, pemerintah kota ingin mengintegrasikan berbagai program perlindungan ketenagakerjaan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT).
Upaya tersebut melanjutkan program perlindungan yang selama ini telah dijalankan Pemkot Makassar. Tercatat sekitar 81 ribu pekerja rentan telah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, terdapat program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada 45 ribu pekerja rentan.
Appi berharap, kehadiran Perda nantinya dapat memastikan program perlindungan tersebut berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Kota Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menyampaikan bahwa Ranperda ini merupakan bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menjamin hak perlindungan seluruh pekerja.
Ia menilai, program Makassar Berjasa yang telah memberikan manfaat kepada pekerja rentan perlu diperkuat melalui regulasi daerah agar keberlangsungannya tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif maupun penganggaran tahunan.
“Ranperda ini, menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan,” katanya.
Fahrizal menjelaskan, rancangan regulasi tersebut mengakomodasi lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Cakupan perlindungan juga dirancang lebih luas, meliputi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia hingga pekerja sosial keagamaan.
Kelompok pekerja sosial keagamaan yang menjadi perhatian antara lain imam rawatib, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu dan pekerja sosial keagamaan lainnya.
Selain itu, pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas serta pelaku UMKM juga didorong memperoleh akses terhadap perlindungan jaminan sosial.
Dalam draf Ranperda, pemerintah daerah turut mengatur skema bantuan iuran bagi pekerja rentan yang memiliki keterbatasan pendapatan dan kemampuan membayar iuran secara mandiri.
Calon penerima bantuan dipersyaratkan berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat didaftarkan, berdomisili di Kota Makassar dengan bukti KTP elektronik, serta belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari program lainnya.
Penetapan penerima juga diharapkan mempertimbangkan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia dan kondisi disabilitas.
Tidak hanya menyasar pekerja perorangan, Ranperda tersebut juga mengatur peningkatan kepatuhan sektor usaha. Bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diarahkan menjadi salah satu persyaratan dalam mekanisme pengajuan perizinan berusaha di daerah.
Khusus sektor konstruksi, penyedia jasa diharapkan memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, rancangan regulasi ini juga memuat pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan yang melibatkan perangkat daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan nantinya diwajibkan menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
Fahrizal menegaskan, Ranperda ini tidak sekadar bertujuan meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga membangun sistem perlindungan yang menyeluruh melalui tanggung jawab pemerintah, kewajiban pemberi kerja, dukungan pendanaan dan pengawasan.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,”tukasnya.
















